Jumat, 06 Desember 2019


Usai Pelantikan Dewan Ramai-Ramai Gadai SK

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 637
Usai Pelantikan Dewan Ramai-Ramai Gadai SK

PONTIANAK, SP – Walau baru dilantik, sejumlah surat keputusan (SK) pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah ‘dikandangkan’ ke bank. Tujuannya, untuk mendapatkan pinjaman hingga ratusan juta.

Fenomena ini memang bukan barang lama. Praktiknya pun tidak melanggar aturan. Namun, sejumlah pihak menilai cara ini dapat mempengaruhi kerja para wakil rakyat.

Di Kabupaten Ketapang, setidaknya sudah 20 anggota DPRD yang mengajukan pinjaman uang ke bank dengan jaminan surat keputusan (SK) pelantikan.

"Kebanyakan pengajuan pinjaman ke Bank Kalbar," ujar Sekretaris DPRD Ketapang, Maryadi Asmu’ie, Minggu (6/10).

Sekretariat DPRD memang jadi salah satu pihak yang harus dilewati anggota dewan ketika akan mengajukan pinjaman ke bank. Para anggota DPRD Ketapang sendiri mengajukan pinjaman dengen besaran yang bervariasi.

“Kalau besaran nominal saya tidak tahu pasti, karena tergantung masing-masing,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Esidorus mengatakan, besaran pinjaman ke bank bervariasi, antara Rp300-800 juta. Peruntukannya pun beragam, mulai untuk modal usaha, tabungan, sampai bayar utang atau biaya kampanye.

“Tidak ada aturan yang melarang anggota DPRD meminjam uang di bank dengan anggunan SK. Bahkan bank menyediakan fasilitas khusus kredit bagi anggota DPRD. Namun yang perlu diperhatikan, bahwasannya pinjaman yang terlalu besar, bisa berdampak pada etos kerja anggota DPRD karena gaji yang diterima setiap bulannya relatif kecil,” jabarnya.

Mereka yang pandai mengalkulasikan dan memanfaatkan pinjaman, menurutnya malah akan berdampak baik. Anggota DPRD tersebut bisa membuka usaha untuk membantu mendapatkan penghasilan. Alhasil, dia bisa menahan diri atau menghindari menghalalkan segala cara untuk menambah penghasilan.

Anggota DPRD Singkawang, Muhammadin bercerita, peminjaman dilakukan bukan untuk foya-foya dan cari kemewahan. Jika dana dipakai untuk hal konsumtif, menurutnya justru akan merugikan.

"Selagi undang-undang tidak melarang dan itu untuk kebaikan, lebih baik kita pinjam. Namun kalau lebih banyak mudaratnya lebih baik jangan," katanya.

Dia berujar, menjadi anggota DPRD harus memiliki usaha atau sumber pendapatan lain. Hal ini agar tidak mengganggu gaji DPRD yang sudah diwakafkan untuk kemaslahatan masyarakat. Ada beberapa hal yang menurutnya penting untuk dilakukan perihal pinjam-meminjam di bank.

"Apakah pinjaman itu bersifat konsumtif atau lebih mendapatkan hasil per bulan melebih gaji anggota DPRD?" ujarnya.

Menurutnya, uang pinjaman bank harus bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari penghasilan sebagai anggota DPRD. Penghasilan sebagai anggota DPRD itu sendiri dipakai untuk memenuhi janji kampanye.

"Misalnya dahulu periode ke-2 saya pernah pinjam Rp200 juta. Waktu itu gaji saya Rp11 juta, saya harus bisa menghasilkan Rp30 juta dari modal usaha (dari bank) yang saya pinjam," ujarnya.

Saat itu, dia harus mengeluarkan Rp17 juta per bulan untuk janji kampanye. Sedang gajinya hanya Rp11 juta. Sisanya berhasil ditutupi dari modal usaha hasil gadai SK.

"Dana itu digunakan untuk menyiapkan ambulan gratis dengan biaya operasional, mengontrak rekening listrik rumah-rumah ibadah selama lima tahun dan biaya pemotongan operasional partai," ungkapnya.

Anggota DPRD Singkawang lainnya, Taviv Putra Purba mengatakan, pinjam ke bank dan korupsi tidak saling berkorelasi. Hanya saja, fenomena itu menggambarkan bagaimana sulitnya keuangan wakil rakyat pascapemilu.

"Karena Pemilu kita yang berbasis hight cost sehingga menghabiskan banyak anggaran yang membuat anggota dewan yang terpilih, mau tak mau harus mencari sumber-sumber pendapatan yang instan untuk menutupi pengeluarannya," katanya.

Dalam hal ini, jasa bank sangat membantu. Namun yang dikhawatirkan, ketika pinjaman dan kewajiban mengembalikan sangat besar, maka pendapatan yang diterima setiap bulan menjadi kecil. Sementara pengeluaran harian sebagai kader dan tokoh sudah pasti jauh meningkat.

"Ini bisa membuat si anggota dewan jauh dari masyarakat, karena khawatir berjumpa masyarakat khususnya para konstituennya," ujarnya.

Dia menyarankan, kalaupun mengajukan pinjaman untuk hal-hal yang sifatnya produktif tidak masalah. Asal bukan hal-hal yang bersifat konsumtif.

Sementara pintu masuk korupsi bagi anggota dewan menurutnya minim karena mereka bukan pengguna anggaran. Hanya, kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki anggota dewan bisa mempermudah mereka mengakses pusat-pusat kekuasaan di pemerintah.

"Untuk ini integritas si anggota dewan memang dibutuhkan untuk menjaga kredibilitasnya di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.

Sama seperti daerah lain, bagi anggota DPRD Sanggau, fenomena gadai SK adalah hal lumrah. Pinjaman ke perbankan adalah hak setiap warga negara, termasuk anggota DPRD.

“Bagi saya tidak ada masalah, mau digadai atau tidak SK tersebut. Jaminannya SK, ini sama juga dengan PNS, juga begitu. Karena mereka punya pendapatan bulanan, saya kira itu (SK) yang diminta pihak bank,” kata Ketua DPRD Sanggau Sementara, Yeremias Marsilinus.

Sejumlah anggota DPRD Sanggau katanya memang berencana ingin mengajukan pinjaman dengan menggadaikan SK mereka. Yeremias pun tak mempermasalahkan. Pasalnya, kebutuhan setiap anggota berbeda-beda. Gaji pokok anggota DPRD Sanggau sendiri menurutnya tak besar. Kisaran Rp4,5 juta per bulan.

“Kalau saya, belumlah (gadai SK). Tapi seandainya anak saya kuliah dan membutuhkan uang yang besar, ya saya juga harus meminjam. Karena saya juga harus mencerdaskan anak saya untuk bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara ke depan,” pungkasnya.

Sebagaimana Yeremias, anggota DPRD Mempawah, Subandrio juga belum berpikir untuk mengajukan pinjaman ke bank dengan gadai SK. Meski menurutnya hal ini merupakan hak masing-masing, dia merasa belum membutuhkan.

"Menggadaikannya SK sebagai dewan itu hak masing-masing. Sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar, saya pikir itu sah-sah saja," katanya.

Fokus Kerja

Kepala Sekolah Antikorupsi Lembaga Gemawan, Sri Haryanti meminta para anggota dewan untuk fokus bekerja. Praktik pinjam-meminjam di bank merupakan suatu yang biasa terjadi di masyarakat.

Dengan jaminan tertentu, untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Tidak terkecuali dimanfaatkan oleh anggota dewan.

“Bahkan menurut Menteri Dalam Negeri hal itu merupakan sesuatu yang wajar karena dijamin berdasarkan hukum, termasuk dimanfaatkan oleh PNS,” katanya.

Bahkan di sejumlah wilayah, pengajuan kredit dengan jaminan SK pengangkatan dilakukan secara kolektif lewat Sekretariat DPRD. Di Jawa Timur, anggota dewan maksimal dapat pinjaman sampai Rp1,8 miliar.

Sebagian besar pinjaman diberikan bank-bank daerah, seperti di Jakarta melalui Bank DKI, Riau melalui Bank Riua, Jawa Barat melalui Bank Jabar, dan di Kalimantan Barat melalui Bank Kalbar.

“Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pinjaman ke bank, tidak terkecuali disebabkan oleh kebutuhan untuk melunasi sisa ongkos politik yang cukup mahal, dan kebutuhan lainnya entah itu gaya hidup, atau kebutuhan membeli rumah dan kendaraan,” katanya.

Sri mengatakan prinsip pinjam-meminjam di bank adalah kepercayaan. Maka, siapa saja dapat meminjam, termasuk anggota dewan.

Namun jika gaji yang didapat habis hanya untuk membayar cicilan pinjaman, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dan mencari-cari sumber pendapatan lainnya. Termasuk yang melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.

“Walau keuangan bukan satu-satunya faktor penyebab perilaku koruptif, namun sebagai perwakilan rakyat dengan gaji dan tunjangan yang cukup, seharusnya terbebas dari persoalan keuangan agar fokus bekerja untuk kepentingan rakyat bukan cicilan,” tutupnya.

Sementara itu, akademisi FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Ireng Maulana menilai, fenomena gadai SK anggota legislatif untuk memperoleh pinjaman, lebih bertujuan menghindari kerugian lebih besar secara finansial jika sewaktu-waktu dipecat atau digantikan orang lain di tengah masa jabatan (PAW).

Dengan keterikatan anggunan SK di bank, siapa pun pengganti mereka, akan meneruskan skema pembayaran pinjaman yang telah dilakukan oleh anggota legislatif yang digantikan.

“Pemotongan  gaji akan terus berlaku hingga melunasi pinjaman selama masa jabatan. Pengganti yang bersangkutan akan terus menerima gaji sisa setelah dipotong pembayaran utang setiap bulannya, jika anggota dewan sebelum mereka mengakses pinjaman melalui gadai SK tadi,” terangnya.

Oleh karena itu, menurutnya kepentingan gadai SK untuk mendapatkan pinjaman, sebenarnya siasat sekaligus pengaman bagi anggota legislatif. Hal ini tidak selalu berhubungan dengan kebutuhan gaya hidup berbiaya tinggi, atau ongkos politik.

“Tradisi gadai SK sebenarnya tidak harus selalu berpotensi untuk menggerakkan anggota legislatif melakukan penyalahgunaan wewenang, karena pinjaman tersebut akan dibayar melalui pemotongan gaji secara langsung yang sudah disetujui bersama pihak bank yang memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Tidak ada celah lain untuk melakukan kecurangan dalam hal ini karena terikat perjanjian formal.”

Ireng menerangkan gadai SK semacam ritual mitigasi jika dipecat dari jabatan. Fenomena ini pun hingga kini belum ditemukan implikasi negatifnya terhadap kinerja anggota legislatif, baik secara personal maupun kolektif.

“Mungkin ketidakpastian masa jabatan yang sewaktu-waktu dapat terjadi membuat utang hasil gadai SK sebagai pengingat, supaya parpol mereka tidak mudah mengganti orang di dalam masa jabatan,” tutupnya. (ben/jul/nar/rud/teo/bls)