Selasa, 12 November 2019


Sutarmidji Ultimatum Perusahaan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 235
Sutarmidji Ultimatum Perusahaan

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengultimatum perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Barat. Perusahaan diingatkan untuk tidak kembali membakaran lahan. Saat ini, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan tengah diproses jadi peraturan daerah (perda).

"Perusahaan hati-hati, pergub sekarang sedang diproses menjadi perda," ucap Sutarmidji saat Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Karhutla dan Solusinya di Hotel Ibis, Pontianak, Selasa (8/10).

Perda akan mengatur sejumlah hal. Di antaranya biaya pemadam kebakaran hutan dan lahan di wilayah koordinat milik perusahaan, akan dibiayai perusahaan tersebut. Selama ini, biaya dikeluarkan pemerintah dan nilainya sangat besar.

Sutarmidji juga meminta perusahaan menghindari hal-hal curang dalam mengurus lahan. Dia meminta perusahaan mengelola lahan dengan hati, bukan nafsu. Saat ini disebutkannya, pengelolaan lahan dilakukan perusahaan dengan nafsu dan tidak mementingkan lingkungan, masyarakat dan lainnya.

"CSR perusahaan saat ini digunakan tidak jelas, malah mungkin CSR tidak banyak ke masyarakat," katanya.

Selama ini, dana pertanggungjawaban sosial perusahaan kerap tidak menyentuh masalah inti. Misalnya dengan memberikan beasiswa bagi 30 orang anak. Cara macam ini dikatakan Sutarmidji tidak memberikan banyak manfaat. Pasalnya, Pemprov Kalbar telah memberikan 171 ribu beasiswa.

Belum lagi urusan karhutla yang saban tahun terjadi. Perusahaan tidak melihat akar masalah dari masalah tersebut. Dia pun mengaku memiliki bukti, setelah lahan dibakar, maka tumbuh bibit sawit pada lokasi tersebut.

"Mau bukti apa pun kita punya!" kata Midji.

Di lapangan pun ditemukan, perusahaan yang membiarkan konflik antardesa dan tidak menjalankan kewajiban perusahaan. Selama ini masyarakat selalu jadi korban dalam konflik yang terjadi. Indikasi logis menurutnya, jika masyarakat telah sejahtera maka tidak akan melakukan pembakaran lahan.

"Konflik antardesa kadang perusahaan juga menikmati, kalau perusahaan mau, datanya saya punya," tutur Midji.

Dalam hal ini dia juga menyinggung perusahaan perkebunan sawit yang enggan bergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki). Saat ini ada sekitar 350 perusahaan perkebunan kepala sawit di Kalbar. Namun yang bergabung dalam Gapki hanya 59 perusahaan.

Midji menyebutkan organisasi asosiasi biasanya untuk kebaikan. Tentu ada alasan perusahaan perkebunan kelapa sawit enggan bergabung ke Gapki. Padahal, semestinya Gapki dan pemberi konsesi melakukan evaluasi menyikapi hal tersebut.

"Jangan sampai yang lain melakukan pembakaran lahan, malah yang lain yang harus menanggung," ucapnya.

Midji juga mengatakan saat ini persoalan data masih tidak jelas. Hal tersebut akan berakibat pada program yang tidak efektif dan efisien. Penanganan yang baik pun tak bisa dilakukan jika modal utama berupa data nihil.

Misalnya, perkara luas lahan gambut Kalbar saat ini sebesar 2,8 juta hektare. Lahan gambut yang sudah diberikan konsesi seluas 1,1 juta hektare. Berarti masih ada 1,7 juta hektare lahan gambut. Namun berdasarkan data yang dimiliki, seluruh Kalbar, lahan yang tidak masuk ruang konsesi hanya 700 ribu hektare.

"Lalu yang 1 juta hektarenya ke mana, berarti ini semrawutnya data," katanya.

Ke depan, perlu ada penataan dan evaluasi serta data yang benar mengenai luasan lahan yang dikuasai oleh masing-masing pihak. Hal tersebut harus dilakukan agar ada subjek hukum ketika terjadi pelanggaran aturan.

Sementara itu, Ketua Gapki Kalbar, Mukhlis Bentara hanya menjawab singkat pernyataan yang diajukan awak media. Dia mengatakan untuk memudahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan memang perusahaan sebaiknya masuk ke dalam asosiasi.

Namun saat ini baru ada 59 anggota Gapki. Sedangkan perusahaan sawit ada sekitar 328 perusahaan. Kendalanya, semua grup perusahaan sawit memiliki PT. Tapi tidak semua PT tersebut masuk ke dalam Gapki.

"Kita akan segera dorong perusahaan untuk masuk ke Gapki," ucapnya.

Desa Mandiri

Gubernur Kalbar yakin, desa mandiri bisa jadi salah satu konsep pengentasan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, semua indikator yang dibutuhkan untuk memajukan daerah ada di indikator desa mandiri. Namun sayangnya, saat ini tidak ada yang mau menyentuh hal tersebut.

Saat ini, Kalbar memiliki 87 desa mandiri, 188 desa maju, 764 desa berkembang, dam 989 desa sangat tertinggal. Selain itu, tiga kabupaten juga terbebas dari desa tertinggal yakni Kabupaten Kayong Utara, Mempawah, dan Sanggau.

“Jika perusahaan bersinergi dengan desa maka tidak akan ada kebakaran lahan,” katanya.

Dia yakin, jika semua indikator desa mandiri terpenuhi maka kecil kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hal tersebut, dia mendorong CSR perusahaan diarahkan mewujudkan desa mandiri.

"Desa mandiri cenderung perekonomian dan infrastruktur baik, sehingga jika terjadi kebakaran lahan cepat ditangani," tambahnya.

Menurutnya, jika sebuah daerah mampu menghilangkan desa tertinggal dan sangat tertinggal, maka akan sangat berpengaruh pada pengurangan kebakaran hutan dan lahan. Sayangnya, konsep ini kurang dukungan.

99 Kasus

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan berdasarkan data yang dimiliki kepolisian, total lahan terbakar di Kalbar seluas 29.500 hektar. Saat ini sudah 99 kasus diproses. Terdiri dari 35 korporasi, dan sisanya kasus perseorangan.

Dari total 99 kasus, 34 kasus di antaranya dalam tahap penyelidikan, 65 kasus dalam proses penyidikan dengan rincian 27 sidik, 31 tahap I, enam kasus sudah tahap II, dan satu kasus sudah P-21. Dari 65 kasus tersebut, tiga kasus melibatkan korporasi yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar dan Polres Sanggau.

"Total jumlah tersangka kasus karhutla sebanyak 72 tersangka, 34 di antaranya telah dilakukan penahanan," tambahnya.

Kapolda mendorong pemerintah daerah membuat peraturan terkait sanksi administrasi terhadap pelaku perorangan yang melakukan pembakaran lahan. Kemudian, meminta perusahaan menyiapkan tower, bukan hanya tower pemantau akan tetapi tower air di setiap lahan yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran dapat langsung memadamkan.

Selain itu, dana CSR menurutnya bisa diberikan dalam bentuk penghargaan kepada para penjaga lahan perkebunan sebagai motivasi dalam bertugas. Pemerintah daerah juga harus bisa membuat UMKM bagi petani dengan mengalihkan lahan-lahan yang dapat menunjang kelangsungan hidup petani, sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional.

Perusahaan Tersangka

Sementara itu, Polda Riau telah menetapkan dua pejabat di PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS), yaitu Direktur Utama PT SSS dan manajer operasionalnya, sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan kedua tersangka itu telah ditahan sejak Senin (7/10) malam.

"Untuk penanganan karhutla terkait PT SSS ditangani Polda Riau dan hari ini dirilis resmi ada dua yang dipertanggungjawabkan secara pidana pertama Dirut dan kedua pejabat sementara manager operasional," ujarnya di wilayah Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Soal identitasnya, polisi baru mengungkap inisial manajer operasional PT SSS, yakni AOH. Sementara, identitas direktur utama PT SSS tak diungkap. Asep mengklaim penetapan tersangka kedua pejabat korporasi itu menandakan pihaknya tidak tebang pilih pada penegakan hukum terkait karhutla.

"Ini kaitannya dalam penegakan hukum UU Lingkungan Hidup. Menjadi suatu penegasan bahwa Polri tidak ragu dan pandang bulu dan penegakan hukum terhadap siapa saja baik perorangan dan badan hukum yang telah melakukan atau cukup buktinya pembakaran hutan dan lahan," tuturnya.

Sejauh ini, polisi telah menetapkan 323 orang dan 11 korporasi sebagai tersangka penyebab karhutla. Penetapan tersangka itu dilakukan di enam Polda yang menangani kasus karhutla, yakni Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Kalimantan Selatan.

PT SSS merupakan satu perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka di Riau dalam karhutla. (din/cnn/bls)