Selasa, 19 November 2019


DPD Dorong Sinergitas Gubernur dan DPRD dalam Pemerintahan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 172
DPD Dorong Sinergitas Gubernur dan DPRD dalam Pemerintahan

Kunjungan kerja anggota Komite IV DPD) RI ke BPK Perwakilan Kalbar, Selasa (22/10).

PONTIANAK, SP - Dalam rangka tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019. Sejumlah anggota komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) laksanakan kunjungan kerja ke BPK perwakilan Kalbar. Seperti diketahui Pemerintah Provinsi Kalbar, Kabupaten Melawi, Bengkayang dan Kayong Utara meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengatakan kunjungan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyosialisasikan penilaian BPK untuk pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota.

Dirinya menjelaskan predikat WDP yang diraih pemerintah Provinsi Kalbar tidak menimbulkan kerugian negara. Hal tersebut juga bukan kesalahan pemerintah daerah. Hanya karena masa transisi sehingga anggaran terlampau kurang lebih senilai Rp649 miliar.

"Gubernur terpilih sebenarnya sudah mengajukan perubahan Raperda anggaran ke DPRD provinsi namun tidak disetujui, sehingga terbentuk Pergub Nomor 66 Tahun 2018," ucap Sukiryanto usai kunjungan kerja di Kantor BPK Kalbar, Selasa (22/10).

Anggota DPD RI dapil Provinsi Kalbar ini menyarankan agar DPRD provinsi dan gubernur sejalan, sehingga muncul harmonisasi. Dia berharap mereka bersinergi untuk kepentingan daerah dan negara.

Turunnya predikat dari WTP menjadi WDP bukan kesalahan gubernur. Gubernur juga sudah mengajukan perubahan anggaran namun tidak disetujui.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono mengatakan kedatangan Komite IV DPD RI memang untuk mempertegas tindak lanjut pemerintah daerah terkait penilaian opini dari BPK. Opini atas laporan keuangan pemerintah provinsi 2018 diakuinya turun.

Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya perubahan APBD provinsi yang dinyatakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Atas hal tersebut pihak DPD hadir untuk meminta klarifikasi.

"Sebenarnya tidak terlalu sulit namun harus ada komitmen dari kepala daerah dan DPRD," ucapnya.

Dia melanjutkan, komunikasi efektif antara kepala daerah dan DPRD perlu ditingkatkan. Sehingga jika terjadi perubahan anggaran harus diperdakan bukan melalui mekanisme Pergub. Ada beberapa kriteria yang ditetapkan BPK diantaranya kesesuaian antara penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi. Kemudian masalah sistem pengendalian internal yang harus dikembangkan.

"Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi hal yang berat," katanya.

Joko menambahkan kriteria selanjutnya yakni pengungkapan sejelas mungkin dalam laporan keuangan. Sehingga para pembaca laporan keuangan yang berkepentingan tidak memerlukan penjelasan secara tertulis lagi kepada pembuat laporan.

Sampai saat ini belum seluruh wilayah di Kalbar memperoleh opini WTP. Seperti Kabupaten Bengkayang, Melawi, Kayong Utara dan pemerintah provinsi yang mendapat opini WDP. (din)