Selasa, 19 November 2019


Manjin Tegaskan Kawal Kasus Gratifikasi Pejabat Kanwil BPN Kalbar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 526
Manjin Tegaskan Kawal Kasus Gratifikasi Pejabat Kanwil BPN Kalbar

Grafis Wesi

PONTIANAK, SP - Syarif Usman Almuthahar (Manjin), selaku kuasa ahli waris pemilik tanah tempat berdirinya bangunan Transmart Kubu Raya, menegaskan akan terus mengawal kasus gratifikasi yang melibatkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, Samad Soemarga.

"Kasus ini sudah ditangani langsung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat," kata Manjin, Rabu (23/10).

Pada pemanggilan pertama oleh Kejati Kalbar, ungkap Manjin, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, Samad Soemarga mangkir untuk diperiksan.

"Informasi dari Kejati Kalbar, hari ini ada pemanggilan yang kedua," ungkapnya.

Manjin menerangkan, bahwa pihaknya melaporkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, Samad Soemarga ke Kejaksaan Tinggi Kalbar, perilah kasus gratifikasi dari salah satu pihak yang berperkara pada sengketa tanah tepat berdirinya bangunan Transmart Kubu Raya, antara ahli waris pemilik lahan dengan perusahaan Bumi Raya Utama Group (BRU).

"Gratifikasi soal penerbitan sertifikat tanah, yang menyalahi aturan," katanya.

Proses penerbitan sertifikat, ungkapnya sarat akan adanya unsur Korupsi.

Diketahui, berdasarkan hasil penelitian yuridis terhadap tanah tersebut yang dilakukan oleh Mantan Staf Sengketa Tanah BPN Kanwil Kalbar, Erfan Effendi berkesimpulan  bahwa terhadap meunculnya permasalahan sertifikat Hak Milik No 5492 yang berada di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya atas nama Liyanti Feli, dan Hak Milik No 5492 yang berada di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya atas nama Antje, yang diduga menggunakan nama fiktif.

"Hasil penelitian tidak digunakan sebagai dasar balasan surat/ materi laporan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, A. Samad Soemarga kepada Kementerian Agraria dan Tata Uang/ Badan Pertanahan Nasional," kesal Erfan Affandi.

Kembali ke Manjin, ia menungkapkan, bahwa Staf Pegawai Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mario memberikan informasi bahwa telah diadakan pertemuan di Hotel Kini Pontianak antara Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mantan Kakantah BPN Kabupaten Kubu Raya, Kakantah Kubu Raya, beserta rekan, dalam pertemuan tersebut disepakati agar hasil temuan Erfan Affandi tersebut tidak dijadikan materi laporan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 

"Kita duga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat waktu itu telah menerima gratifikasi dari pihak yang berperkara di kasus tanah Transmart Kubu Raya," ungkapnya. 

Bahwa berdasarkan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, pengakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Kita berharap kejaksaan menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik dan tegas, tanpa pandang bulu, karena ini menyangkut tanah rakyat kecil," pungkasnya.

Sementara itu, ketika Suara Pemred mengkonfirmasi soal pemanggilan kedua terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, A. Samad Soemarga, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, Pantja Edy Setiawan mengatakan belum mendapatkan informasi tersebut. 

" Maaf bang saya belum dapat informasi. Nanti silakan tanya langsung ke Kasi C Bidang Intel, Pak Yusak," kata dia.

Sebelumnya, dikutip dari redaksipublik.com, terkait permasalahan di atas pernah dilakukan klarifikasi A Samad Soemarga, (saat masih menjabat sebagai Kakanwil), namun semua dibantahnya. Menurut Samad, pihaknya sudah bekerja sesuai dengan prosedur di bidang pertanahan. (bob)