Rabu, 11 Desember 2019


Pilih DPRD atau Cakada?

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 302
Pilih DPRD atau Cakada?

Grafis: koko

PONTIANAK, SP – Para anggota legislatif Kalbar yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 dibikin dilema. Mereka harus memilih, mundur dari jabatan untuk maju sebagai calon kepala daerah (cakada) atau, tetap di posisinya. Apalagi mereka baru dilantik hasil Pemilihan Legislatif 2019. Belum setahun untuk kembali masuk ke palagan politik yang hasilnya belum pasti. Bisa-bisa, ‘rugi’ dua kali.

Amanat harus mundur dari jabatan legislatif itu merupakan titah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017. Walau sempat berembus isu aturan itu tengah direvisi—calon dari legislatif cukup cuti—hingga kini belum ada kabar pasti.

Sebagaimana diketahui, tujuh kabupaten di Kalbar akan menggelar pesta demokrasi. Sejumlah partai bahkan sudah membuka pendaftaran bakal calon. Tidak sedikit anggota DPRD yang ambil bagian. Tapi sebagian dari mereka tengah mempertimbangkan.

Anggota DPRD Melawi, Iif Usfayadi memilih hati-hati untuk maju dalam Pilkada Melawi. Dia akan melihat ‘arah angin’ dan waktu. Langkah politik menurutnya harus tepat. Apalagi, jika harus mundur dari kursi legislator. Untuk duduk di posisi itu, sudah banyak aspek dikorbankan.

"Kalau maju ya kita harus meninggalkan apa yang kita miliki saat ini. Jadi timing-nya harus tepat. Jelas kita maju harus menang," katanya, Senin (11/11).

Menurutnya, bila survei serta pertimbangan tingkat elektabilitasnya tinggi, dia siap maju Pilkada. Risikonya tentu melepas jabatan anggota dewan.

"Namun, kalau (aturan DPRD) tak harus mundur atau cukup cuti, akan lebih mudah memutuskan maju atau tidaknya. Dan saya yakin dewan yang akan maju juga banyak," ucapnya.

Dalam pandangan Iif, bila mengacu pada azas keadilan, semestinya legislator yang maju Pilkada cukup cuti dari jabatan. Sama hal seperti Bupati petahana, TNI/POLRI dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika harus mundur, semua pun berlaku sama.

"Inilah kebersamaan dan bentuk keadilan. Jangan ada diskriminasi dalam satu lembaga. Artinya kita akan menyambut baik kalau aturannya cukup cuti. Sehingga calon yang maju tidak hanya ada satu atau dua pasangan," katanya.

Berbeda dari Iif, anggota DPRD Sambas, Arifidiar merasa aturan itu tak harus jadi momok menakutkan. Dia sendiri saat ini sudah mendaftar ke sejumlah partai yang telah membuka penjaringan bakal calon bupati Sambas.

"Soal aturan bahwa DPRD harus mundur, saya berpendapat itu bukan yang harus ditakuti atau jadi momok. Karena kita tentu akan survei dan melihat hasrat serta animo masyarakat luas," ungkapnya Ketua DPC Partai Golkar Sambas ini.

Bagi Arifidiar, kehilangan fasilitas dan gaji sebagai anggota dewan bukanlah sesuatu yang mesti dikhawatirkan.

"Jadi kalau soal aturan itu, tolak ukurnya bukan kekhawatiran untuk kehilangan gaji dan fasilitas sebagai anggota DPRD, melainkan hasrat untuk mendapatkan kewenangan penuh, sehingga ide-ide untuk membangun daerah dapat dilaksanakan," jelasnya.

Urusan yang lebih penting baginya adalah tekad membangun daerah dan pengabdian. Perihal untung rugi dijauhi. Pasalnya, dia beranggapan hal ini bukan perkara dagang.

“Pemikiran inilah yang mendorong saya untuk maju dalam Pilkada Sambas. Saya sudah pernah lima tahun menjabat Ketua DPRD Sambas bahkan wewenang tersebut belum cukup untuk pengabdian yang lebih optimal bagi Kabupaten Sambas," ujarnya.

Sebagaimana Arifidiar, legislator PDI Perjuangan, Darso mengambil risiko kehilangan kursinya di DPRD Provinsi Kalbar, demi jadi calon bupati Sambas.

“Risiko politik ya seperti ini. Harus siap mengundurkan diri,” ujarnya.

Walau baru beberapa bulan dilantik, dia siap melepas status wakil rakyat daerah pemilihan Sambas. Agaknya dia yakin, selama satu periode duduk di kursi DPRD Kalbar, modalnya cukup untuk bertarung di Pilkada 2020.

“Untuk mencari pasangan kita masih tahap menjajaki dan terlalu awal juga untuk menyampaikan dengan siapa. Tetapi secara pribadi saya siap. Komunikasi kita dengan semua partai baik,” ucap Darso.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sambas yakin, koalisi dengan partai lain segera didapat. Perahunya butuh tiga kursi tambahan dari total sembilan, untuk mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati.

“Kami ada enam kursi di DPRD Sambas, tinggal mencari tiga kursi,” ungkap Darso.

Anggota DPRD Kalbar lain, Neneng pun bersikap sama. Politisi Demokrat ini menyebut setiap keputusan pasti memilki konsekuensi. Termasuk kewajiban mundur dari anggota legislatif untuk maju dalam Pilkada.

Neneng menyebut sebagai anggota DPRD, kewenangannya terbatas. Hanya soal anggaran, legislasi dan pengawasan. Sedang jika jadi kepala daerah, manfaatnya bagi masyarakat lebih luas. Bupati mempunyai fungsi eksekutif, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Mengambil keputusan pasti menghasilkan sebuah konsekuensi. Berkenaan lama atau baru (jadi anggota DPRD) bagi saya bukanlah sesuatu yang menjadi persoalan. Lebih penting mengabdi, apalagi saya mempunyai visi mewujudkan Bengkayang maju, adil dan sejahtera,” jelasnya.

Salah satu motivasinya, adalah untuk membuktikan bahwa perempuan Bengkayang pun bisa memimpin daerah. Sebagaimana yang telah ditunjukkan kolega dan seniornya di Sambas, Mempawah, Landak dan Singkawang.

“Semoga rakyat mendukung keterpilihan saya sebagai Bupati, hanya sekarang doakan melengkapi berbagai persyaratan,” katanya.

Perkara gaji dan tunjangan DPRD, dia tak terlalu ambil pusing. Menurutnya, dalam mengabdi, bukan bicara untung atau rugi. Namun semangat menjadikan Kabupaten Bengkayang terus maju.

“Dengan sumber daya manusia yang sudah tersedia selama kepemimpinan Bupati Suryadman Gidot, dengan sumber daya alam yang melimpah termasuk dukungan letak Bengkayang yang strategis, hal ini pasti bisa diwujudkan,” katanya.

Harus Mundur

Sekretaris DPRD Kabupaten Sambas, Ernawati mengatakan sampai saat ini masih memegang regulasi yang ada. Di mana setiap anggota DPRD yang berkeinginan mencalonlan diri pada Pemilu, harus mengundurkan diri.

"Karena aturan menyatakan masih menegaskan harus mengundurkan diri, dan aturan yang baru juga belum ada, kami masih menyesuaikan dengan aturan yang ada sekarang,” katanya.

Namun mereka yang mengundurkan diri tidak akan mendapat uang pengabdian atau pensiun.

"Apabila sudah ditetapkan sebagai calon tetap oleh KPU, maka dia harus mengundurkan diri, dan dilakukan mekanisme Pergantian Antar Waktu. Anggota DPRD tersebut tidak mendapatkan tunjangan atau gaji dan tidak mendapatkan pensiun. Tapi kalau ada perubahan aturan, maka kami ikuti peraturan tersebut, ini lebih tahu ya KPU," jelasnya.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Ramdan mengatakan pencalonan sejauh ini masih sama seperti Pilkada 2018, karena belum ada revisi UU Pilkada. Hal tersebut pun berlaku untuk anggota DPRD yang ingin mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada 2020. Mereka harus mengundurkan diri.

"Iya masih mengundurkan diri (DPRD). Masih sama seperti lalu, karena PKPU pencalonan masih belum keluar. Ini masih rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, jadi ketentuan masih mengacu pada yang lama," jelas Ramdan.

Ramdan kembali menekan, PKPU tentang pencalonan masih belum ada perubahan. Berkaitan dengan ada wacana perubahan pada draft PKPU Pencalonan, dia tidak ingin berspekulasi.

"Kamikan sifatnya hirarki, jadi kami mengikuti  saja. Apapun hasil dari pusat, kami pelaksana di bawah akan mengikuti," pungkasnya.

Sudah Adil

Ketua Presidium JaDI Kalbar, Umi Rifdiyawati mengatakan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tentu harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Artinya, ketika aturan yang berlaku mengatur bahwa ASN, TNI, Polri dan anggota DPR/DPD/DPRD harus berhenti, maka tentu penyelenggara harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.

Sementara TNI atau Polri diatur tidak mempunyai hak memilih dan dipilih, kecuali berhenti dari keanggotaannya sebagai TNI atau Polri atau pensiun dan statusnya menjadi masyarakat sipil.

“Revisi undang-undang Pilkada itu merupakan wacana dan belum mempunyai kekuatan hukum,” katanya.

Perihal keadilan, menurutnya terjadi ketika semua pihak diperlakukan secara adil dan setara tanpa membedakan posisi peserta pemilihan. Karena ketika menjadi peserta pemilihan, semua pasangan calon memiliki hak dan kewajiban yang sama. Semuanya wajib untuk tunduk patuh dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Spirit dari pengaturan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD mundur jika menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah untuk menghindari terjadinya potensi terjadinya penyalahgunaan atas jabatan dan kewenangannya serta tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat,” katanya.

Dia pun menegaskan, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan maju pada Pilkada harus mundur, agar tercipta proses yang adil dan setara serta menghindari terjadinya potensi penyalahgunaan kewenangan.

Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Erdi mengungkapkan aturan legislator harus mundur ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dulunya juga dibuat oleh DPR. Hal itu seharusnya tak perlu diributkan.

“Aturannya dikatakan mundur, ya mundurlah. Jangan mencla-mencle lagi. Makanya, anggota dewan yang mau maju Pilkada, hitung benar kekuatan itu agar kemundurannya tidak menjadikan seorang cakada rugi dua kali, jangan jadi lebai malang,” sebutnya. 

Menurutnya, aturan sama juga berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka yang maju dalam Pilkada, juga harus mundur.

Erdi mencontohkan, saat Karolin—kini Bupati Landak—maju Pilkada 2018, dia juga mundur dari DPR RI. Alhasil ketika itu, dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Lebih sadis lagi katanya, ketika Sandiaga Uno juga mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI saat menjadi calon Wakil Presiden. 

“Semua mundur kok, justru menjadi tidak adil ketika tidak mundur,” katanya. 

Tak sedikit menurutnya, calon kepala daerah yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI (Polri), Kepala Desa, juga Aparatur Sipil Negara (ASN), harus mundur. Semua sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

“Calon harus menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri kepada KPU paling lambat lima hari sejak ditetapkan sebagai calon,” katanya.

Menurutnya, mereka yang tidak mundur adalah kepala daerah aktif. Mereka bisa cuti. Namun harus mundur jika mencalonkan diri ke provinsi lain. 

“Bupati yang hendak jadi gubernur cukup cuti. Itu bisa kita lihat dulu, di mana Karolin dan Gidot hanya cuti saat itu, karena aturannya begitu. Kalau dia pindah ke provinsi lain baru mundur. Hal itu sesuai dengan UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” katanya.

Selanjutnya, dalam Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada dikatakan bahwa kepala daerah tersebut harus cuti selama masa kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama menjalankan kampanye.

Hal ini berbeda dengan anggota DPR, DPD dan DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam UU Pilkada, mereka harus mundur dari jabatannya. Juga aturan ini diperkuat oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah menyatakan begitu. 

“Kalau di UU No 8 2015 masih boleh cuti, tapi dengan UU No 10 tahun 2016, anggota DPR, DPD dan DPRD harus mundur terlebih dahulu sebelum mendaftar sebagai calon kepala daerah. Saya lebih setuju tidak diubah-ubah lagi aturan ini agar adil dan tidak pandang bulu,” tutupnya. (din/eko/iat/nar/noi/bls)


Diperjuangkan Diubah

KEPALA Sekretaris Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Seknas ADKASI), Syamsu Rizal mengatakan pihaknya tengah memperjuangkan agar anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tak harus mundur dari jabatannya. Mereka ingin ada revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten tidak harus mundur, cukup cuti saja," ujar Iday, sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Tebo ini.

Dia menyebut revisi sudah disepakati seluruh fraksi DPR RI. Kini tinggal menunggu ketuk palu presiden. Ketua DPC Partai Demokrat Tebo ini juga mengatakan bahwa revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang persyaratan Cakada tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan ADKASI dan ADEKSI.

"Jadi Revisi UU No. 10 Tahun 2016 ini adalah salah satu hasil dari perjuangan ADKASI selama ini, dan semoga juga menjadi catatan sejarah," tambah Iday.

Kepala Seknas Asosiasi himpunan dari 415 Kabupaten ini berharap kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang maju di Pilkada bisa memenangkan kontestasi secara bermartabat.

"Semoga rekan- rekan pimpinan dan anggota DPRD yang  maju di Pilkada bisa memenangkan kontestasi secara bermartabat, dan tentunya tidak melupakan teman- teman di DPRD setelah menjadi Kepala Daerah," pungkasnya. (jam/bls)