Rabu, 11 Desember 2019


Satar: Pembangunan JPO buat Kepentingan Iklan Semata

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 333
Satar: Pembangunan JPO buat Kepentingan Iklan Semata

BANGUN JPO - Proses pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan persekolahan yayasan LKIA Kota Pontianak pada Selasa (12/11).

PONTIANAK, SP – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Satarudin meminta proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tengah dibangun oleh Pemkot Pontianak untuk dikaji ulang.

Pasalnya, pembangunan JPO harus disertai dengan pengadaan fasilitas pendukung seperti halte. Pihaknya pun akan memanggil dinas terkait untuk mempertanyakan pembangunan JPO itu.

"Pembangunan JPO itu kalau bisa dikaji ulang. Masak buat JPO tidak ada orang lewat. Kalau bise disetop (dihentikan) dulu," tegas Satarudin saat diwawancarai belum lama ini.

Diungkapkan bahwa pembuatan JPO yang sudah ada saat ini tidak terlalu banyak dilintasi orang. Namun, pemkot malah menambah pembuatan JPO baru. Belum lagi, pembangunannya tidak disertai fasilitas pendukung bagi pengguna jalan.

Satar menengarai pembangunan JPO yang dibuat semata-mata untuk kepentingan iklan. Dirinya akan memanggil pihak terkait. Jika tidak sesuai peruntukan, maka akan dihentikan.

"JPO yang dibuat kemarin saja orang tidak ada lewat, lalu ini dibuat (lagi) mana orang mau lewat. Nampaknya buat iklan yang dikelabui lewat JPO," kata Satar.

Ia meminta Jalan Ahmad Yani seharusnya bersih dari JPO.

"Jika tidak sesuai dengan kajian akademis, kita minta Wali Kota membatalkan pembangunannya," pungkasnya.

Anggaran dari Pihak Ketiga

Sementara Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan pembangunan JPO telah melalui berbagai kajian sejak tahun 2016. Nota kesepahaman Wali Kota dengan pihak ketiga yang akan membangun JPO tersebut pun sudah ada.

Rencananya JPO akan dibangun di lima titik di antaranya Jalan Asahan dan depan Ayani Mega Mal yang sudah ada saat ini. Kemudian  di depan persekolahan yayasan LKIA, depan Bank Kalbar dan depan Barito Jalan Tanjung Pura. Titik Ismail Marzuki menjadi sangat penting karena banyak sekolah.

"Ada banyak sekolah dan perkantoran di kawasan tersebut sehingga orang tidak perlu putar balik untuk ngantar sekolah, hanya cukup menyeberang," ucap Edi.

Edi juga menegaskan pembangunan JPO sama sekali tidak menggunakan APBD Pemerintah Kota Pontianak. Pembangunan JPO justru menjadi investasi dan fasilitas bagi pejalan kaki.

Ia menambahkan, JPO tersebut akan diberikan space (ruang) untuk iklan, namun akan tetap ada kewajiban pembayaran pajak. Ruang iklan tersebut juga bisa dipergunakan untuk menyampaikan informasi Pemerintah Kota Pontianak.

"JPO akan menjadi aksesoris kota dengan bentuk khas Kota Pontianak," ucapnya.

Ia menargetkan pada Desember rangka JPO sudah dinaikkan. Dirinya menyebutkan jika pemerintah sendiri yang melakukan pembangunan bisa menelan biaya sebesar Rp1,8 miliar.

"Anggaran 100 persen dari pihak ketiga," pungkasnya.

Lokasi Ramai

Sementara Pengamat Tata Kota, Fikri Sultoni mengatakan dalam pembangunan infrastruktur pasti akan mendapatkan respons negatif dan positif. Terkait dengan kebutuhan penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) harus melihat kapasitas pejalan kaki. 

Saat ini, kalau pedestrian kurang di Kota Pontianak, maka JPO pada dasarnya tidak diperlukan. Namun, untuk lokasi tertentu seperti wilayah perkantoran, sekolah, maupun pasar JPO sangat dibutuhkan karena di lokasi tersebut volume pejalan kaki juga tinggi.

"Pada dasarnya jika peletakan JPO tepat, kemungkinan akan berdampak positif," ucapnya.

Pembangunan JPO di depan SMK 5 Kota Pontianak juga dianggap positif karena di lokasi tersebut banyak sekolah. Namun, harus tetap ada regulasi yang mengatur agar antar jemput siswa sekolah tidak menutup badan jalan. 

Dengan adanya JPO, juga harus didukung dengan peningkatan penggunaan moda transportasi publik. Sebab, jika JPO dibuat tanpa dibarengi dengan moda transportasi, maka akan menjadi sia-sia.

"Penataan kota tidak hanya satu aspek yang dipertimbangkan," katanya.

Fikri menyampaikan, JPO harusnya bisa memancing penggunaan moda transportasi publik. JPO mesti memberikan efek terkait infrastruktur lainnya.

Beberapa titik trotoar di Kota Pontianak juga sudah mulai bagus. Namun, tingkat kesadaran warga kurang. Masyarakat saat ini sudah terlalu dimanjakan dengan transportasi pribadi. Kampanye transportasi publik harus dilakukan supaya warga menyadari jika menggunakan transportasi publik lebih ringan.

"Jika ingin menggunakan pedestrian (trotoar), maka harus dipikirkan sematang mungkin dengan cuaca Kota Pontianak yang kadang hujan dan panas," pungkasnya. (din/bah)