Rabu, 11 Desember 2019


Jaksa Ungkap Aliran Dana Suap Gidot

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 2215
Jaksa Ungkap Aliran Dana Suap Gidot

PONTIANAK, SP - Empat terdakwa kasus korupsi di Kabupaten Bengkayang menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, Senin (18/11).

Dalam sidang dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebutkan bahwa para terdakwa telah memberikan uang atas permintaan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot dengan total sebesar Rp340 juta melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang, Aleksius yang akan dipergunakan Gidot untuk mengurus kasus dugaan korupsi terkait dana bantuan khsusus desa yang saat ini ditangani oleh penyidik Polda Kalbar.

Empat terdakwa tersebut adalah pihak swasta yakni Direktur Utama CV Banjar Raya Utama, Rodi, Direktur Utama CV Tajur Rasak, Pandus, Direktur Utama CV Menyala, Bun Si Fat alias Alut dan Yosef Ateng.

Sementara untuk tersangka lain atas nama Nely Margaretha kemungkinan akan menjalani sidang dakwaannya pada Senin depan memandang penangkapan Nely dilakukan belakangan oleh KPK dan berkas dakwannya belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pontianak.   

"Keempatnya didakwa KPK telah memberikan uang kepada Bupati Bengkayang, Kadis PUPR, yang berkaitan dengan kewenangannya Bupati Bengkayang dalam menetapkan anggaran APBD-P Tahun Anggaran 2019 di PUPR, dan kewenangannya Aleksius  untuk menetapkan pemenang proyek PPPL (Pekerjaan Proyek Pengadaan Langsung), jumlahnya bervariasi, namun totalnya Rp340 juta. Dan uang itu menurut bukti-bukti di penyidikan, dipergunakan untuk mengurus kasusnya (Gidot) yang ditangani di Polda," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK, Feby D ketika diwawancari usai sidang dakwaan tersebut.

Kasus yang dimaksud Feby adalah dugaan korupsi penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada kepala desa di wilayah Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran Rp20 miliar. Penggelontoran bantuan ini telah diusut penyidik hukum sejak tahun 2018 lalu.

Namun Feby tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan uang tersebut untuk mengurus apa dan siapa. Sebab, kata dia, pihaknya belum mendalami hal tersebut dan tidak masuk dalam ranah yang saat ini ditangani.

"Kami tidak mendalami kasus itu (bansus), tapi pihak Polda Kalbar yang menangani bantuan keuangan di Bengkayang, ranahnya kami tidak sampai di situ. Kami hanya menyidik dan menuntut perbuatan mereka.  Yang apakah permintaan Bupati Bengkayang itu untuk mengurus kasusnya di Polda atau tidak, nanti kita lihat dari persidangan saja nanti," ujarnya.

"Kita pun masih bertanya apa sih maksud dari 'mengurus' itu. Dan itu memang keterangan terdakwa Gidot sendiri, inti benar-tidaknya di persidangan nanti," tambahnya ketika dipertegas Suara Pemred.

Sebelumnya, majelis hakim yakni Prayitno Iman Santosa, Mardiantos dan Bhudi K baru terlihat memasuki ruang sidang sekitar pukul 11.25 WIB. Sementara dijadwalkan seharusnya sidang dakwaan ini mulai pada pukul 10.00 WIB. Sidang dimulai sekitar pukul 11.30 WIB.

Pada pintu depan ruang sidang, belasan anggota kepolisian berjaga ketat. Di sisi lain, ruang sidang sudah dipenuhi oleh rekan dan angggota para terdakwa yang ingin melihat jalannya persidangan.

Berdasarkan surat dakwaannya, kasus ini berawal dari rapat koordinasi pada Agustus 2019 lalu, yang dihadiri oleh Gidot, Aleksius, Sekda Bengkayang, Obaja, Kepala BKD Bengkayang, Grardus, Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang, Agustinus yan, dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD. Rapat tersebut membahas APBD-P Bengkayang Tahun Anggaran 2019 dan APBD Murni Tahun Anggaran 2020.

Usai rapat, Gidot meminta Aleksius untuk menyiapkan uang sebesar Rp500 juta dari tiap-tiap fee paket pekerjaan. Uang itu, paling lambat diserahkan tanggal 3 September 2019 karena akan digunakan Gidot untuk mengurus kasus bantuan keuangan BPKAD Bengkayang yang saat ini sedang ditangani oleh Polda Kalbar.

Jika terkumpul, Gidot menjanjikan Dinas PUPR Bengkayang nantinya akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp6 miliar yang akan dipecah ke beberapa paket pekerjaan pengadaan langsung. Gidot juga menjamin tambahan anggaran ini akan diamini oleh DPR Bengkayang.

Berangkat dari tersebut, pada September 2019 lalu, Aleksius kemudian menghubungi lima rekan kontraktornya, yakni Pandus, Bun Si Fat alias Alut, Yosef, Rodi dan Nely Margaretha untuk menawarkan paket pekerjaan tersebut dengan kompensasi fee 10 persen dari nilai paket tersebut.

"Kalau PL (paket proyek pengadaan langsung) kan sifatnya kewenangan satgas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setempat, artinya tidak perlu proses tender yang seperti biasa. Di situlah Aleksius menjanjikan kalau terdakwa menyerahkan uang nanti akan mendapatkan proyek PL, tapi keburu ketangkap, dan terdakwa mau," ujar Feby.

Untuk terdakwa Pandus sendiri menyerahkan uang sebesar Rp50 juta dan dijanjikan mendapat proyek PL sebanyak dua paket, Rodi menyerahkan uang sebesar Rp60 juta dan dijanjikan akan diberikan tiga paket proyek PL, Yosef menyerahkan sebesar Rp50 juta dan dijanjikan dua paket proyek Pl, Sementara Bun Si Fiat alias Alut paling banyak, yakni Rp120 juta dan dijanjikan akan mendapatkan enam paket proyek PL. Dan sisanya dari Nelly Margaretha.

Total uang tersebut sebesar Rp340 juta. Selain uang dari terdakwa Bun Si Fat, uang tersebut dikirim ke rekening istri Aleksius bernama Tjindro Juniarti. Uang ini kemudian dibagi oleh Aleksius, di antaranya Rp300 juta diserahkan kepada Gidot melalui ajudan Gidot bernama Risen Sitompul, Rp30 juta disimpan sementara oleh saksi lain, dan sebesar Rp10 juta untuk Aleksius sendiri.  

"Istri aleksius juga akan diperiksa, kita akan memeriksa saksi-saksi alur uang itu," tegas Feby.

Keempat terdakwa ini didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf dan pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian Pinjam Duit

Sementara itu, Zakarias, kuasa hukum dari terdakwa Pandus dan Yosef mengatakan bahwa status kedua kliennya tersebut masih belum bisa dinyatakan bersalah dan dakwaan-dakwaan yang dibacakan oleh JPU KPK harus dibuktikan. Sebab, kata dia berdasarkan dakwaan tersebut, terdapat beberapa hal yang sebetulnya tidak diketahui oleh kliennya tersebut.

"Dakwaannya biasa saja, mereka harus dibuktikan, artinya mereka (Pandus dan Yosef) masih seperti tidak bersalah. Kami belum bisa memastikan benar atau tidak, karena dari dakwaannya memang ada beberapa yang mereka tidak tahu sama sekali, seperti rapat-rapat di kantor bupati itu (rakor)," ujarnya.

Dia menerangkan bahwa kliennya bisa disebut sebagai korban, sebab kliennya hanya diminta untuk menyediakan sejumlah uang dan disetorkan kepada Aleksius. Sementara di sisi lain, pekerjaan yang dijanjikan juga belum jelas karena memang draft APBD tersebut belum disahkan.

"Pekerjaanpun tidak jelas juga, masih belum jelas karena draft APBD itukan belum dibuat jadi proyek yang mau dikerjakan pun masih siluman. Jadi dalam hal ini mereka jadi korban, karena mereka dimintai duit untuk sesuatu, bukan untuk proyek sebenarnya. Tapi karena mereka (Aleksius dan gidot) pejabat ya mereka arahnya ke tindak pidana korupsi, tapi proyeknya yang ditawarkan pun sebenarnya masih kosong, belum ada sama sekali," katanya.  

"Jadi kami berupaya akan membuktikan bahwa mereka (kliennya) bukan dalam upaya untuk menyuap tapi sebenarnya untuk (memberi) pinjam duit," tutupnya.

Jadi Pelajaran

Anggota DPRD  dan juga sebagai  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Esidorus menanggapi terkait dengan kasus hukum yang sedang terjadi di Kabupaten Bengkayang, menurutnya kasus tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi  semua orang. Apapun proses hukum yang sedang berjalan, sudah semestinya didukung.

"Kita mendukung proses hukum yang sedang berjalan.  Peristiwa hukum yang terjadi hendaknya menjadi pembelajaran yang bearti bagi semua, terutama penyelenggara pemerintahan, sehingga ke depan  melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," ucapnya. (sms/nar)

Mendagri: OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengungkit biaya Pilkada yang mahal. Dia menilai, sistem pemilihan kepala daerah saat ini memungkinkan mereka yang terpilih untuk menjadi pemimpin melakukan korupsi.

Sehingga, Tito menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah bukanlah prestasi yang hebat.

"Kemudian politik biaya tinggi kita untuk calon kepala daerah, bagi saya yang mantan penegak hukum, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat," ujar Tito saat rapat bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Tito mengatakan, biaya kepala daerah mencalonkan diri tinggi. Dia mengungkit praktik jual beli suara di masyarakat. Sehingga, kepala daerah itu kalau terpilih akan mencari cara agar uang yang digelontorkan bisa kembali.

"Kenapa? Karena sistem itu membuat dia balik modal sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, mentarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi. Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi," ujar Tito.

Karenanya, dia meminta pilkada secara langsung untuk dikaji. Dia mengaku sama sekali bukan mewacanakan pilkada dikembalikan zaman orba ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Ada dampak negatif dari pilkada langsung. Sehingga usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," kata mantan Kapolri itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya berencana melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada langsung secara komprehensif.

Politisi Golkar itu meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan pilkada langsung adalah mengembalikan sistem pemilihan ke DPRD.

"Evaluasi itu baru akan kita memulai jadi jangan terburu-buru juga mengambil kesimpulan bahwa nanti hasilnya akan kembali ke DPRD atau langsung," kata Doli.

Saat ini, pimpinan Komisi II telah menerima opsi-opsi hasil kajian yang dilakukan komisinya. Opsi pertama adalah pilkada langsung hanya di kabupaten atau kota saja, tidak pada tingkat provinsi.

"Kalau kita sebut Provinsi itu bukan daerah otonom, mereka adalah pemerintahan kepanjangan pemerintahan pusat, harusnya tidak pemilihan langsung seperti kabupaten-kota," katanya. (lip)


  •