Minggu, 08 Desember 2019


Berantas Kawasan Kumuh

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 116
Berantas Kawasan Kumuh

KUMUH – Tampak kondisi kumuh di lingkungan waterfront, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Tumpukan sampah mengambang di permukaan air Sungai Kapuas.

PONTIANAK, SP - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Kalbar berkolaborasi Kementerian PUPR mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan kekumuham di perkotaan. 

"Untuk menyelesaikan masalah kekumuham PUPR memiliki program Kotaku, di mana di Provinsi Kalimantan Barat program Kotaku tersebar di lima kabupaten/kota dan 27 kelurahan/desa, dengan luasan kumuh 377,81 hektare," kata Gubernur Kalbar, Sutarmidji, saat membuka lokakarya tersebut di Pontianak, Senin (18/11).

Menurutnya, program Kotaku tersebut baru memfasilitasi sebesar 162,856 hektare sehingga sisa luas kumuh sebesar 214,952 hektare itu perlu dicarikan jalan keluar oleh pemerintah daerah.

"Dari luas kumuh 162,86 hektare sampai dengan akhir tahun 2018 capaian pengurangan kumuh sudah dapat terselesaikan seluas 108,27 hektare dan menyisakan 54,59 hektare. Pada tahun 2019 capaian sementara seluas 43,35 hektare sehingga masih menyisakan luasan kumuh seluas 11,24 hektare," katanya.

Ia mengatakan dari 11,24 hektare, terdapat lokasi squatter (permukiman buruk yang dibangun di atas lahan ilegal) dan permukiman yang sangat padat seluas 6,8 hektare. Sedangkan 4,43 hektare masih memerlukan upaya penanganan lanjutan.

"Diharapkan dari lokakarya ini ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat mengatasi masalah kekumuhan tersebut," kata Sutarmidji.

Di tempat yang sama, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR, Didiet Arief Akhdiat mengatakan, pada tahun 2019, dari 27 kelurahan/desa kumuh sebanyak 11 kelurahan/desa mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), untuk penanganan kegiatan kumuh skala lingkungan dengan total dana sejumlah Rp14,5 miliar.

Sementara itu, dalam penanganan skala kawasan dilakukan untuk peningkatan kualitas jaringan infrastruktur primer atau sekunder dan pengembangan kawasan.

Ia mengatakan pelaksanaan kegiatan skala kawasan di Kalimantan Barat terdapat di kawasan kumuh Parit Nanas, Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak dan di kawasan kumuh Kuala, Kelurahan Kuala, Kota Singkawang.

"Untuk pelaksanaan fisik kegiatan ini pada tahun 2020 dengan besaran biaya Rp21,5 miliar di Kota Singkawang dan Rp13,98 miliar di Kota Pontianak. Kegiatan utama dari skala kawasan di dua kota ini adalah penataan kawasan dengan membangun "promenade" (waterfront), sebagai salah satu ruang terbuka publik dan tempat wisata baru," katanya.

Kegiatan ini juga akan menyelesaikan permasalahan kumuh lainnya seperti bangunan, jalan, drainase, air bersih, limbah, persampahan dan proteksi kebakaran dengan menerapkan prinsip kolaborasi. (ant/bah)

Ruang Interaksi Sosial

Biasanya, permukiman kumuh identik dengan sejumlah hunian yang rapat, lingkungan yang kotor, amburadul, dan bau. Tidak hanya jelek dipandang, permukiman kumuh membuat keamanan dan kesehatan warganya juga rentan. 

"Kumuh itu sebenarnya tidak pernah ada definisi yang jelas. Tetapi yang saya tangkap, kesan negatif bisa diatasi dengan sirkulasi udara dan cahaya alami yang baik," ujar arsitek dari RUJAK Center for Urban Studies Andesha Hermintomo dikutip dari Kompas.com, Selasa (10/1). 

Menurut dia, hunian di dalam lingkungan permukiman harus didesain untuk berfungsi baik meski tanpa menggunakan pendingin ruangan. Selain itu, hunian juga perlu dibangun dengan material yang aman dan tidak mudah terbakar. Begitu pula pola ruangnya, arus dibangun dengan lebih aman dari risiko kebakaran. 

"Misalnya, penempatan dapur bukan di dalam unit hunian, tapi di tempat yang terawasi oleh komunitas atau tetangga yang lain," tutur Andes, sapaan akrab Andesha. 

Ia menambahkan, lingkungan akan jauh dari kesan negatif kumuh jika tersedia ruang-ruang interaksi sosial serta dekat dengan sumber mata pencarian warga. Hal ini, termasuk kemungkinan keluarga tersebut bisa punya warung di bagian depan rumah masing-masing. 

Salah satu contoh desain lingkungan yang baru dirancang Andes untuk menghilangkan kesan negatif kumuh adalah Kampung Akuarium di Jakarta Utara. 

Proses desain ini dilakukan bersama warga supaya fungsi lingkungan dapat dinikmati sesuai kebutuhan. Dalam desain tersebut, terdapat lima titik yang tergambar, pertama adalah pintu masuk kawasan, Pasar Heksagon, Kampung Akuarium, plaza, akses ke Luar Batang, dan pelabuhan. 

Kampung Akuarium sendiri dibangun empat lantai yang menggabungkan fungsi pasar, hunian, dan fasilitas pendukung. 

Lantai 1 diisi Pasar Akuarium. Sementara lantai 2 untuk hunian dan Pos Siskamling. Lantai 3 diperuntukkan sebagai hunian, masjid, balai warga, paud, dan posyandu. 

Lantai 4 digunakan untuk hunian, area bermain, taman bermain, kebun sayur, area cuci dan jemur. Seluruh fasilitas ini dibuat layaknya sebuah kampung, hanya lebih padat secara vertikal. 

Hal terpenting dari pembangunan kembali kampung tersebut dalah detail konstruksi sederhana mampu dibanun dan dirawat oleh warga. Struktur utama menggunakan baja namun untuk modul hunian dapat menggunakan kayu, papan, atau bilik, sesuai selera dan kemampuan warga. (pas/bah)