Rabu, 11 Desember 2019


BPJS Kesehatan Gencar Sosialisasikan Program JKN - KIS

Editor:

Shella Rimang

    |     Pembaca: 108
BPJS Kesehatan Gencar Sosialisasikan Program JKN - KIS

SOSIALISASI - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pontianak menggelar Coffee Morning Bareng Media untuk menyosialisasikan Program JKN – KIS, di Cafe No.3, Jalan Letjen Soeprapto IV, Pontianak, Selasa (19/11). SUARA PEMRED/SHELLA

PONTIANAK, SP - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kali ini, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pontianak menggelar Coffee Morning Bareng Media di Cafe No.3, Jalan Letjen Soeprapto IV, Pontianak, Selasa (19/11).

Kabid SDM , Umum, dan Komunikasi Publik, Dwi Restiyanti mengatakan, di umur kelima tahun BPJS Kesehatan, sudah banyak prestasi yang diraih. Namun prestasi-prestasi itu, diakuinya berbanding dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan, termasuk defisit anggaran sejak tahun pertama.

Belakangan, marak diperdebatkan peraturan terkait kenaikan (penyesuaian) iuran BPJS Kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Dwi menyampaikan bahwa sebelum dinaikkannya iuran, Pemerintah Pusat dan stakeholder sudah mengadakan 150 kali rapat.

Artinya, kenaikan iuran ini menjadi pembahasan yang rumit dan serius.

“Penyesuaian ini memang untuk menutupi defisit anggaran. Namun, manfaat yang didapatkan peserta BPJS meningkat,” ujarnya.

Senada, dr. Devi Dwi Yanti selaku Kabid Penjaminan Manfaat Rujukan mengatakan, kenaikan iuran seimbang dengan manfaat yang didapatkan oleh peserta BPJS.

“Dengan adanya kenaikan iuran ini, pembayaran kepada fasilitas kesehatan (faskes) bisa lebih lancar,” katanya.

Manfaat lainnya adalah peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu indikatornya, yakni kuota kamar perawatan.

Selain itu, menjadi peserta BPJS Kesehatan berarti menyukseskan program pemerintah dan juga bisa membantu sesama yang sakit.

Di tempat yang sama, Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, Arian Fani Arora menyampaikan kabar baik. Menurutnya, dengan adanya penyesuaian iuran, bagi peserta yang tidak mampu membayar, bisa turun kelas.

“Saat ini, untuk regulasi tersebut (turun kelas tanpa batas waktu tertentu) sedang dikaji. Tapi saat ini, kita masih mengikuti apa yang sudah ada, Perpres 82, bahwasanya kepesertaan harus minimal satu tahun di kelas yang sama,” tuturnya.

Diketahui, penyesuaian iuran baru, per bulannya kelas I dikenai Rp160 ribu, kelas II Rp110 ribu, dan kelas III Rp42 ribu.

“Pada saat penurunan kelas, sudah kita edukasi peserta. Kalau memang tidak mampu, ya silakan untuk diturunkan. Tapi kalau mampu, tetap di kelas yang sama,” pungkasnya. (lha)