Rabu, 11 Desember 2019


Massa Tuntut Setop Kriminalisasi Peladang

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 163
Massa Tuntut Setop Kriminalisasi Peladang

PADAMKAN API - Sejumlah personel pemadam kebakaran melakukan proses pemadaman kebakaran hutan beberapa waktu lalu di sebuah daerah.

PONTIANAK, SP - Ratusan warga dari Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) berunjuk rasa di Kantor DPRD Sintang, Selasa (19/11). 

Mereka menolak proses hukum terhadap enam peladang yang diduga membersihkan ladang dengan cara dibakar dan menyebabkan karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

Aksi unjuk rasa tersebut dipimpin langsung Ketua ASAP, Andreas yang mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasinya, terkait proses hukum bagi peladang yang diduga penyebab Kathutla di Sintang beberapa waktu lalu.

Massa tersebut menuntut Polres Sintang agar tidak memproses hukum enam orang yang ditangkap polisi dan telah menjadi tersangka dalam kasus pembakaran lahan tersebut.

Sementara itu, di dalam ruang sidang paripurna, para wakil rakyat sedang menggelar Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan III tahun 2019, dalam rangka tanggapan/jawaban Bupati Sintang atas Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Sintang Tahun 2020.

Teriakan massa menghentikan jalannya sidang paripurna sejenak. Padahal saat itu, Wakil Bupati Sintang, Askiman sedang membacakan tanggapan/jawaban Bupati Sintang atas Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Sintang tahun 2020.

Didatangi massa ASAP, Wakil Bupati Sintang, Askiman mencoba menenangkan massa. Ia meminta waktu 10 menit untuk sidang paripurna dilanjutkan.

"Kami akan menerima aspirasi kalian. Tapi tolong tenang. Berikan kami waktu 10 menit untuk menyelesaikan sidang," katanya.

Permohonan yang sama disampaikan Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny. 

"Harap tenang, kami akan mendengarkan aspirasi kalian, berikan kami waktu untuk menyelesaikan rapat paripurna dulu," katanya.

Massa akhirnya tenang. Setelah sidang paripurna usai, massa meminta pembebasan murni tanpa syarat terhadap enam terdakwa karhutla itu.

Sementara di tempat terpisah, Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, masalah hukum tidak bisa intervensi. Tapi, Forkompinda akan selalu berkoordinasi. 

"Aspirasi masyarakat akan saya koordinasikan di Forkompinda Kabupaten Sintang," kata Jarot.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menerbitkan Perbub Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pembukaan Ladang Dengan Membakar dan Tidak Membakar.

Bakar Sampah

Kasus karhutla juga menyeret petani asal Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Sarijan. Sarijan didakwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya karena membakar sampah di samping rumahnya. 

Demikian yang diungkapkan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, Suparman yang mendapingi proses hukum Sarijan kepada Suara Pemred, kemarin. 

Pada Selasa (5/11) lalu, Sarijan disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak untuk agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam dakwaanya, JPU mendakwa Sarijan telah melanggar pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 188 KUHP. 

"Masak gara-gara bakar sampah di samping rumahnya dipenjara dengan tuduhan telah membuka lahan dengan cara membakar dan atau menyebabkan kebakaran," ungkap Suparman, kemarin.

Suparman mengungkapkan bahwa kasus ini bermula pada sekitar Agustus 2019. Ketika itu Sarijan membakar tumpukan sampah yang berada di samping rumahnya. Kemudian ada polisi Diskrimsus Polda yang datang dan langsung membawa Sarijan untuk dimintai keterangan. 

Seketika itu Sarijan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan telah melanggar ketentuan  UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

“Sekarang kasusnya sudah masuk dalam tahap pemeriksaan saksi atau pembuktian di Pengadilan Negeri Pontianak,” katanya. 

Suparman mengatakan, saksi yang dihadrikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerangkan dalam persidangan bahwa lahan yang terbakar hanya 10 x 10 meter, sama dengan yang tertuang dalam dakwaan JPU yang dilakukan. 

Saksi juga menerangkan bahwa lahan yang terbakar itu berada di samping rumah saksi, dan di sampingnya adalah rumah Sarijan, di depan lahan yang terbakar adalah jalan besar. 

“Artinya apa, tempat kebakaran itu berada di tengah-tengah antara rumah saksi dan rumah Sarijan yang jaraknya sekitar 50 meter. Kami berpandangan jangan-jangan tumpukan sampah yang dibakar oleh Sarijan adalah  lahan yang termasuk dalam pekarangan atau halaman rumah,” katanya. 

LBH Pontianak selaku kuasa hukum sangat menyayangkan tindakan aparat penegak hukum yang langsung menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap Sarijan. 

Semestinya pihak kepolisian mempertimbangkan kondisi Sarijan yang sudah tua dan sebagai tulang punggung keluarga. Lahan yang dibakar pun diameternya hanya 10 x 10 meter. 

“Kemudian, apakah tumpukan sampah yang dibakar menyebakan kerugian kepada orang lain karena saksi yang rumahnya berada di samping yang terbakar juga tidak keberatan,” tegas Suparman.

Suparman lantas mempertanyakan perlakuan kepolisian terhadap korporasi yang terindikasi melakukan karhutla. Terhadap korporasi, polisi lamban memproses hukum. 

“Kenapa kalau korporasi yang terindikasi melakukan karhutla, polisi masih memamggil ahli, ada laporan forensik? Kalau sudah sidik, berarti jelas itu adalah pidana. Berarti ada pelaku. Yang ditunggu apalagi? Kenapa pelaku tidak ditetapkan tersangka dan ditahan layaknya klien kami?” kata Suparman. 

“Sampai kapan publik menunggu korporasi yang terindikasi sebagai pelaku Karhutla dihadapkan dalam persidangan. Hukum seolah-olah seperti jaring laba-laba, kalau binatang kecil yang lewat akan terperangkap tapi beda lagi kalau binatang besar yang lewat,” kata Suparman. 

Berdasarkan pantauan di surat kabar, kata Suparman, sebagian besar titik api berasal di lahan konsesi perusahaan, sebagian sudah disidik dan sebagian hanya diberi peringatan oleh pemerintah daerah. 

“Seharusnya pemerintah daerah dan aparat tegas dalam memberikan sanksi kepada korporasi yang terindikasi pelaku karhutla. Jika hukum lemah, dapat dipastikan setiap tahun akan terjadi karhutla,” kata Suparman. 

Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Kalbar, Selasa (12/11), Kombes (Pol) Donny Charles Go, mengatakan bahwa lima kasus Karhutla yang diduga dilakukan korporasi masih dalam proses sidik, memeriksa saksi ahli dan laporan forensik. 

Ungkapan Donny itu sama seperti ungkapannya pada beberapa bulan lalu. Proses hukum korporasi yang diduga terjerat kasus karhutla tak berkembang alias jalan di tempat. 

Adapun penanganan lima kasus karhutla korporasi yakni  dua kasus ditangani Ditreskrimum Polda Kalbar, dua kasus oleh Polres Sanggau, dan satu kasus oleh Polres Mempawah. (ant/din/bah)

Makin Kabur

Pemerintah bersama aparat penegak hukum masih belum mampu menyasar kelompok korporasi yang mengalami kebakaran pada lahan konsesinya. Kian ke sini, kian kabur kabar proses hukumnya. 

“Komitmen penegakan hukum atas kasus Karhutla yang tidak tajam pada kelompok korporasi pantas dipertanyakan,” kata Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Hendrikus Adam, beberapa waktu lalu.

Pemerintah maupun aparat penegak hukum hendaknya dapat lebih terbuka memberikan informasi mengenai duduk persoalan sejumlah kasus Karhutla yang ditangani dan dapat memastikan agar praktik kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan maupun mengelola lahan sebagaimana perintah undang-undang mestinya tidak menjadi persoalan hukum. 

“Terlebih bila dilakukan dengan berkearifan lokal, jelas legal menurut Undang-Undang,” katanya. 

Apa yang dialami Sarijan maupun petani lainnya yang kini berhadapan dengan hukum di Kalimantan Barat karena kasus Karhutla terkait praktik bertani dengan berkearifan lokal yang dilakukannya, hendaknya dapat disikapi lebih bijak dan mampu memberikan rasa keadilan. 

“Pada proses sidang selanjutnya, proses pemantauan atas sidang kasus ini oleh lembaga yang berwenang seperti Komisi Yudisial tentu diperlukan,” pungkasnya. (iat/bah)