Selasa, 21 Januari 2020


Gidot Inkonsisten Jelaskan Aliran Suap

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1197
Gidot Inkonsisten Jelaskan Aliran Suap

PONTIANAK, SP – Bupati Bengkayang nonaktif, Suryadman Gidot inkonsisten menjawab cecaran pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang suap proyek penunjukan langsung Pemkab Bengkayang tahun anggaran 2019, di kantor Tipikor Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (10/12). Terlebih ketika menyangkut soal aliran uang suap yang diberikan oleh Kepala Dinas PUPR Bengkayang, Aleksius pada dirinya. Gidot gelagapan.

Dalam sidang itu, Gidot dihadirkan sebagai saksi untuk empat terdakwa. Mereka adalah pihak swasta yakni Direktur Utama CV Banjar Raya Utama, Rodi; Direktur Utama CV Tajur Rasak, Pandus; Direktur Utama CV Menyala, Bun Si Fat alias Alut dan Yosef Ateng.

Ketika ditanya majelis hakim, dia menjelaskan uang yang dimintanya kepada Aleksius akan digunakannya untuk menyewa konsultan dalam pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) seluruh kepala desa di Kabupaten Bengkayang, yang menerima dana bantuan khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar. Penyaluran dana bantuan khusus ini ditengarai bermasalah dan tengah didalami Polda Kalbar.

Selain itu, Gidot juga mengatakan, uang akan digunakan untuk pendampingan ahli hukum pidana, dan menyewa konsultan untuk mendampingi, jika sewaktu-waktu kepala desa butuh konsultasi.

"Saya meyakini uang tersebut cukup untuk LHP, itu berdasarkan perhitungan saya," ujarnya di hadapan majelis hakim.

Pernyataan ini bertentangan dengan keterangannya kepada KPK. Pada sidang sebelumnya, JPU KPK saat itu, Feby D mengatakan, berdasarkan keterangan Gidot, uang suap akan digunakan untuk mengurusi kasus dana bantuan khusus BPKAD yang tengah ditangani Polda Kalbar. Meskipun, Feby tidak mengetahui persis maksud dari mengurusi tersebut, untuk apa dan siapa.

Selain itu dalam sidang Selasa tadi, JPU KPK, Luky Dwi Nugroho kembali menegaskan keterangan Gidot sebelumnya kepada KPK, yang juga berbeda. Di mana, Gidot menyebut uang akan diserahkannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, jika terdapat kesepakatan.

Akan tetapi, dua keterangannya pada KPK ditampik Gidot. Dia menegaskan uang akan dipakai untuk menyewa konsultan dan ahli hukum pidana, untuk berkonsultasi dan menyiapkan LHP dana bantuan khusus tersebut.

Menanggapi keterangan tersebut, Luky Dwi Nugroho menyatakan apa pun yang disampaikan Gidot, tetap menjadi bagian dari proses yang valid. Jika pun terdapat keterangan yang berbeda, antara hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK dan keterangan sidang, hal tersebut sudah berdasarkan sepengetahuan Gidot.

"Apa yang sudah disampaikan oleh Gidot dalam BAP sebagai saksi itu sudah merupakan bagian dari proses yang valid. Artinya pemberian keterangan dalam BAP itu sudah atas sepengetahuan Gidot di atas sumpah dan dibacakan kembali. Makanya, ada pernyataan yang berbeda di persidangan saya tegaskan, saya coba mengambil fakta yang pernah dia sampaikan dan kenyataan uang itu untuk menutup LHP. Artinya biar LHP tidak ada temuan. Tapi sekali lagi, kapasitas dia bukan sebagai terdakwa tapi sebagai saksi yang diberikan di atas sumpah ya dipersilakan saja," jelasnya.

Keterangan Gidot selanjutnya akan dianalisa kembali. Tujuannya untuk menemukan kejanggalan-kejanggalan. Luky yakin dari keterangan itu, akan tampak di mana letak logika-logika yang bisa atau tidak bisa terbangun.

Urus Bansus

Dalam kesaksiannya di sidang, Gidot mengatakan yang paham betul sumber aliran suap adalah Kadis PUPR Bengkayang, Aleksius. Pasalnya, penyerahan uang tidak langsung kepada dirinya, melainkan melalui pengawalnya. Gidot mengaku tak berkomunikasi dengan Aleksius.

"Aleksius menyerahkan uang kepada pengawal saya sebanyak Rp300 juta. Saya tahu setelah diinterogasi KPK. Sumbernya saya tidak tahu dari mana,” katanya.

Gidot mengaku baru tahu uang berasal dari pihak swasta, ketika ditanya KPK. Detail siapa saja pemberi suapnya pun baru diketahui usai mereka jadi saksi.

Akan tetapi, Gidot menceritakan, semua bermula dari pertemuan tanggal 28 Agustus 2019. Ada dua orang yang paling diingatnya turut hadir. Mereka adalah Sekda Bengkayang dan Sekretaris Inspektorat Bengkayang. Pertemuan itu, dalam rangka membahas LHP dana bantuan khusus BPKAD Bengkayang.

Rapat terbatas itu menghasilkan dua rekomendasi. Pertama, Pemda harus menyiapkan langkah untuk membantu seluruh kepala desa dalam membuat LHP dana bantuan khusus untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua, Pemda juga harus menyiapkan dokumen-dokumen penunjang, jika memang diperlukan. Dalam keterangan ini, Gidot tidak menyampaikan secara rinci dokumen apa yang dimaksudnya.

Rapat berlanjut 30 Agustus 2019. Agendanya, memastikan penetapan APBD perubahan Kabupaten Bengkayang tidak tertunda.

"Dalam rapat itu, saya sampaikan kepada tim anggaran daerah yang terdiri dari sekda dan bagian keuangan, saya sampaikan bahwa sejak disalurkan uang (dana bantuan khusus) ini tidak ada SPD, jadi kita akan membantu para kepala desa untuk menyelesaikan laporan tersebut," katanya.

Untuk itu, muncullah inisiatifnya meminta Kepala Dinas PUPR Bengkayang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bengkayang menyiapkan uang sebesar Rp1 miliar. Uang akan digunakan untuk menyewa konsultan dan ahli hukum pidana.

Sebagai timbal baliknya, Gidot berjanji akan menambah anggaran dua dinas tersebut. Dinas PUPR mendapat Rp7,5 Miliar, dan Disdikbud dapat Rp6 Miliar. Uang yang dijanjikannya itu berasal dari anggaran yang tidak terserap.

"Uang itukan ada anggaran yang tidak terserap, kita minta anggaran itu nanti digeser ke PUPR, dan Dinas Pendidikan. Setelah itu kita minta mencari dana cadangan menyelesaikan hasil pemeriksaan tersebut, dalam rangka menyelesaikan laporan LHP BPK itu," ujarnya.

Merasa Ditipu

Kuasa hukum terdakwa Pandus dan Yosef, Zakarias berencana akan melaporkan Kadis PUPR Bengkayang, Aleksius. Kliennya merasa Aleksius telah menipu mereka dengan iming-iming dan bujuk rayu proyek yang sebetulnya tidak pernah ada.

"Ini sebagai penipuan dari Aleksius. Mengiming-imingi sesuatu yang tidak ada. Langkah selanjutnya kita berencana buat laporan bahwa Aleksius menipu. Karena suap itukan, karena ada yang diinginkan, tapi ini tidak ada sama sekali," kata Zakarias.

Tak hanya itu, dia juga kembali menegaskan pernyataan yang pernah dikatakan dalam sidang sebelumnya. Di mana antara kliennya dan Gidot, tidak ada kaitan sama sekali dalam penggunaan uang tersebut. Kliennya hanya diminta Aleksius untuk mengumpulkan dana, sebagai timbal baliknya akan mendapatkan proyek yang dijanjikan.

"Jadi keempat terdakwa, terutama Pandus dan Yosef tidak tahu sama sekali karena tujuannya hanya semata-mata untuk proyek dan proyek tidak ada," tutupnya.

Sidang Molor

Dalam jadwal yang dikeluarkan Pengadilan Tipikor Pontianak, sidang lanjutan kasus tersebut sejatinya dimulai pukul 09.00 WIB. Namun kenyataannya, persidangan molor hingga empat jam. Sekitar pukul 13.10 WIB, sidang baru dimulai. Alasannya, ketua majelis persidangan mendadak punya urusan lain.

Seperti sidang sebelumnya, sejak pagi ruang sidang tipikor dijaga ketat belasan porsonel kepolisian. Beberapa petugas juga terpantau berasal dari Pengadilan Negeri Pontianak. Tampak pula sejumlah kerabat dekat dua saksi lain yang dihadirkan dalam hari ini.

Dua saksi tersebut di antaranya pengawal Gidot, Ricent Sitompul dan staf honorer Dinas PUPR Bengkayang, Fitri Zulhadi yang juga sebagai supir kadis Aleksius.

Saat sidang akan dimulai, Gidot tampak berjalan dari arah belakang ruangan menuju pintu masuk ruang sidang. Dia kemudian duduk di kursi paling belakang baris kedua, atau satu barisan dengan empat terdakwa dari pihak swasta.

Di sela menunggu kedatangan mejelis hakim dan panitera, Gidot melepas rompi orange milik KPK, dan menyisakan kemeja lengan panjang warna biru muda. Beberapa rekan sempat menyalaminya, namun hanya direspon salam, tanpa sepatah kata.

Persetujuan DPRD

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura Pontianak, Zulkarnaen mengatakan dalam penganggaran APBD tentu melalui proses yang juga melibatkan wakil rakyat. Komitmen di dalam APBD tentu harus dijalankan.

“Tentu agak sulit jika dalam prosesnya ada pengalihan anggaran dari satu OPD ke OPD lainnya,” katanya.

Apalagi hal tersebut berkaitan dengan pembangunan yang harus direncanakan. Programnya tentu harus terukur dan disepakati bersama.

“Kalau pun anggaran tersebut tidak terserap, tentu akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Tidak bisa lalu seketika dialihkan, karena tentu itu menabrak dari komitmen yang sudah diputuskan sebelumnya," ucapnya.

Jika terus dilakukan, penganggaran tersebut akan berpotensi pada penyalahgunaan. Karena tentu dalam setiap penganggaran, harus ada kepatuhan. Jika tidak patuh dari apa yang sudah dikomitmenkan, akan menjadi belanja tidak terencana.

Dia menyampaikan pada prinsipnya, APBD adalah uang rakyat. Tentu dalam prosesnya tidak bisa sepenuhnya diselenggarakan oleh kepala daerah. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah bersama DPRD. Berdasarkan prinsip tersebut, pergeseran anggaran menjadi tidak memungkinkan.

"Kecuali jika hal tersebut disetujui oleh DPRD," tambahnya.

Zulkarnaen mengatakan, jika anggaran sudah dianggarkan untuk sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak bisa serta merta dipergunakan untuk kebutuhan lainnya. Terkecuali, ada bencana alam dan hal yang bersifat darurat yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Itu pun barang tentu melalui proses yang diketahui DPRD.

“Secara prinsip hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan,” katanya. (din/sms/bls)

Bikin Marah Kapolda

SEBELUMNYA, karena keterangan Gidot pada KPK, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono sampai meminta Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan bahwa uang suap yang diminta Gidot untuk mengurusi kasus dana bantuan khusus (bansus) desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar, yang tengah diusut Polda Kalbar.

Pasalnya, menurut Didi hingga saat ini penyidik Polda Kalbar sudah bekerja on the right track atau sesuai dengan prosedur. Namun, apabila pernyataan JPU KPK yang menyitir keterangan Gidot tak mampu dibuktikan, maka Polda Kalbar akan meminta pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut.

"Tapi apabila dia (KPK) tidak bisa membuktikan dan memang tidak ada hal-hal yang dimaksud, maka kita (Polda Kalbar) bisa membalikkan, meminta pertanggungjawabannya," tegas Didi, Kamis (28/11).

Pernyataan yang dipersoalkan muncul ketika sidang perdana empat terdakwa kasus suap Bengkayang di Gedung Tipikor Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (18/11) lalu. Empat terdakwa kasus tersebut adalah pihak swasta yakni Direktur Utama CV Banjar Raya Utama, Rodi; Direktur Utama CV Tajur Rasak, Pandus; Direktur Utama CV Menyala, Bun Si Fat alias Alut dan Yosef Ateng.

JPU KPK, Feby D saat itu menuturkan uang yang diminta oleh Gidot, akan digunakan untuk mengurus kasus dugaan korupsi penyaluran dana bantuan khusus desa dari BPKAD Bengkayang sebesar Rp20 miliar yang saat ini ditangani oleh Dirkrimsus Polda Kalbar.

Sayangnya, Feby tidak menjelaskan secara detail uang itu akan digunakan untuk apa dan siapa.

"Kami tidak mendalami kasus itu (bansus), tapi pihak Polda Kalbar yang menangani bantuan keuangan di Bengkayang. Ranahnya kami tidak sampai di situ. Kami hanya menyidik dan menuntut perbuatan mereka (terdakwa dan tersangka). Yang apakah permintaan Bupati Bengkayang itu untuk mengurus kasusnya di Polda atau tidak, nanti kita lihat dari persidangan saja nanti," ungkap Feby.

Namun yang jelas, Feby memastikan keterangan tersebut berasal dari pernyataan Gidot. Pembuktian benar atau tidaknya, akan dibuktikan pada sidang selanjutnya nanti.

Dalam persidangan kedua pemeriksaan para saksi, Senin (25/11), salah satu hal menarik terungkap. Pemberian sejumlah uang dari para terdakwa kepada Gidot, bertepatan dengan pemenuhan panggilan Polda Kalbar padanya terkait kasus Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar. Di hari sama, Selasa (3/9), Gidot terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Artinya kan kaitan dengan alasan bupati itu (kaitan permintaan uang untuk mengurus kasus di Polda Kalbar), benar tidaknya kita lihat nanti pemeriksaan lagi. Yang jelas penyerahan uang itu juga bertepatan dengan pemanggilan Gidot oleh Polda Kalbar," ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Feby D usai sidang, Senin (25/11).

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go membenarkan bahwa sebelum terjaring tangkap tangan KPK, Gidot dipanggil Polda Kalbar untuk dimintai keterangan dalam kasus Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar.

"Iya, memang ada pemanggilan. Tapi saya tidak tahu itu (korelasi dengan OTT KPK)," katanya.

Namun, kata Donny, Polda Kalbar merasa keberatan atas pernyataan KPK yang mengatakan bahwa uang yang diminta Gidot untuk mengurus kasus korupsi dana bansus tersebut.

"Karena masih pernyataan sepihak, di mana alasan seperti itu bisa saja dimunculkan memanfaatkan situasi sedangkan situasi nyata, Ditreskrimsus tetap menangani kasus bansus desa di BPKAD Bengkayang," katanya.

Kalaupun dalam proses penanganannya terkesan lambat, hal tersebut disebabkan penyidik Polda Kalbar menunggu hasil pemeriksaan kerugian negara. Sementara hasil pemeriksaan itu dikeluarkan BPK RI setelah 18 bulan dari surat permohonan penyidik.

"Seminggu kemudian Polda Kalbar sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka," ujarnya. (sms/bls)