Sabtu, 18 Januari 2020


FPR Kalbar Nilai Pemerintah Langgar HAM

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 82
FPR Kalbar Nilai Pemerintah Langgar HAM

DITERIMA NORSAN – Para demonstran dari Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat diterima Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (10/12).

PONTIANAK, SP – Peringati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat melakukan aksi damai, Selasa (10/12). Demonstran long march dari Bundaran Tugu Digulis menuju Kantor Gubernur Kalbar.

Koordinator Umum Aksi, Firmansyah mengatakan, saat ini Indonesia termasuk negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakui Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan telah meratifikasi dua kovenan internasional PBB tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) serta sipil dan politik (sipol). 

Selain itu, Indonesia juga mempunyai undang-undang tentang hak asasi manusia yang telah mewajibkan negara Indonesia untuk menjamin, mengakui, melindungi, dan  menghormati hak asasi manusia dari seluruh warga negaranya. 

Meski demikian, dalam pandangan FPR Kalbar, pemerintah Indonesia tidak berhasil menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam DUHAM, kovenan internasional PBB tentang HAM dan undang-undang tentang HAM. 

"Setiap hari, rakyat Indonesia mendapatkan kampanye dari Pemerintahan Jokowi agar tenang dan tidak boleh berbeda pendapat dengan pemerintah. Sementara di lapangan, upah murah, meningkatnya biaya-biaya kehidupan, baik biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perumahan, dan biaya transportasi," katanya dalam rilis yang diterima Suara Pemred, Selasa (10/12).

Belum lagi perkara pajak, peningkatan biaya listrik, dan naiknya iuran BPJS di tengah layanan kesehatan yang sangat buruk.

Menyikapi itu, FPR pun mengajukan sejumlah tuntutan. Pertama, cabut dan hentikan kebijakan kemudahan izin investasi asing, keringanan pajak kepada tuan tanah besar dan borjuasi besar komprador, dan semua undang-undang dan peraturan tentang upah murah, pemberangusan ormas dan kebebasan berpendapat.

Kedua, bebaskan tanpa syarat kaum tani dan kelas buruh yang ditangkap, ditahan, dan dipenjara. 

“Ketiga,  naikkan upah, perbaiki kondisi kerja kelas buruh dan berikan seluruh jaminan sosial secara cuma-cuma kepada seluruh rakyat (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll), setop PHK dan mutasi sewenang-wenang,” katanya. 

Keempat, tangkap dan adili tuan tanah besar dan borjuasi besar komprador yang menindas kaum tani, kelas buruh dan rakyat. 

“Cabut izin usahanya, larang lembaga keuangan memberikan kredit untuk mereka,” tegasnya.

Kelima, setop kebijakan merampas tanah rakyat dan tanah ulayat masyarakat adat yang berlindung dengan berbagai dalih seperti pembangunan kawasan konservasi, penetapan cagar biosfer, green economy, dan pembangunan infrastruktur.

“Keenam, hentikan rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim, karena itu bukan aspirasi rakyat di Pulau Kalimantan,” katanya. 

Ketujuh, naikkan harga produk pertanian rakyat tani seperti karet, kopra, dan sawit, agar penderitaan rakyat dapat dikurangi.

"Hentikan program perampasan tanah rakyat ala Jokowi yang dikandung dalam Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Jalankan Reforma Agraria sejati dan program industrialisasi nasional," tutupnya. (ril/bah)