Selasa, 21 Januari 2020


Disdik Kalbar Tunggu Juknis

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 134
Disdik Kalbar Tunggu Juknis

Ilustrasi

PONTIANAK, SP - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah mengumumkan bahwa Ujian Nasional (UN) akan dihapus pada 2021. Ia menyebut UN yang selama ini menjadi salah satu standar kelulusan siswa, akan dilaksanakan terakhir kali pada 2020.

Sebagai pengganti penyelenggaraan UN pada 2021, akan dilalukan dengan sistem Asesmen Kompetensi Minumum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kalimantan Barat, Suprianus Herman mengatakan, pada dasarnya pihaknya, yang di daerah ini menyambut baik adanya perubahan sistem tersebut.

Menurutnya, konsep ke depan lebih kepada Merdeka Belajar, yang antara lainnya menyangkut UN itu sendiri. Dengan konsep Merdeka Belajar, bukan sesuatu yang baru, karena sudah banyak diterapkan oleh sekolah-sekolah, khususnya sekolah swasta.

"Pada dasarnya, kami di daerah menyambut baik kebijakan pusat, terutama adanya konsep Merdeka Belajar. Sebenarnya konsep tersebut sudah banyak dilaksanakan oleh sekolah swasta untuk melakukan penilaian terhadap siswa," jelasnya.

Herman menjelaskan, standar kelulusan adalah akumulasi dari keseluruhan proses penilaian. Mulai dari Asesmen Kompetensi Minimum, yang meliputi literasi, numerasi, dan karakter. Tiga hal ini merupakan dasar pendidikan yang seharusnya diterapkan.

“Pada intinya adalah guru merdeka, dalam memberikan penilaian terhadap kompetensi murid. Namun, saat ini kami belum mengetahui secara detail, karena Juknis-nya memang belum dikeluarkan Kemendikbud. Kita menunggu Juknis terkait hal tersebut,” papar Herman.

Adapun contoh asesmen literasi, kata Herman, misalnya murid membaca cerita, kemudian membuat project menuliskan garis besar cerita tersebut. Sehingga murid mampu menceritakan kembali di depan siswa lain, dengan bahasa sendiri. Jadi guru tinggal menilai kemampuan murid melaksakan semua proses tadi.

“Ini kan sangat baik, karena akan memberikan ruang besar kepada siswa, yaitu kemampuan untuk belajar tampil, menyampaikan pendapat, dan memahami apa yang dilakukannya,” tutur Kadisdikbud Kalbar.

Sambutan positif juga disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Menurutnya,  rencana Mendikbud Nadiem Makarim menghapus UN pada Tahun Ajaran 2021, sangat baik. Pemprov Kalbar, siap mengimplementasikan sistem dan kebijakan baru Kemendikbud sebagai pengganti UN. 

"Saya setuju saja, artinya Pemprov Kalbar siap. Tetapi harus ada media evaluasinya yang tepat," kata Midji.

Gubernur Midji menjelaskan, media evaluasi ini nantinya akan memuat hasil belajar siswa secara keseluruhan. Dengan begitu, media evaluasi akan menjadi indikator bagi guru untuk menilai kelulusan siswa. Midji mengatakan, selama ini porsi UN begitu berlebihan dalam menentukan kelulusan, sehingga menjadi momok bagi anak. 

"Evaluasi itu harus ada, sehingga guru-guru bisa mengukur kemampuan siswa. Yang pasti, kita tunggu saja arahan melalui Juknis dan Juklak-nya. Apapun yang diterapkan oleh Pempus, melalui Mendikbud, tentunya adalah langkah terbaik membangun sistem pendidikan bangsa,” ujarnya.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, mulai 2021, pemerintah akan mengganti mekanisme UN. Menurut Nadiem, sistem UN seperti yang saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada 2021. 

Nadiem sendiri telah memaparkan program "Merdeka Belajar". Ia menjelaskan, penilaian kompetensi minimum merujuk pada dua hal, yakni literasi dan numerasi. Hal tersebut disampaikannya pada saat rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12).

Nadiem mengungkapkan beberapa pertimbangan untuk mengganti sistem Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Hal yang paling utama, sambung Nadiem, karena ujian nasional selama ini dinilai banyak bermasalah. 

Menteri dengan latar belakang profesional ini mengatakan, berdasarkan survei dan diskusi dari orangtua, siswa, hingga guru dan kepala sekolah disebutkan bahwa materi yang digunakan dalam UN cenderung padat. Walhasi, para siswa hanya berfokus pada penghafalan materi bukan kompetensi.

Tak hanya itu, Nadiem juga menyebut UN yang digelar di akhir jenjang sekolah banyak membuat siswa cenderung stres.

"Bagi banyak sekali siswa guru dan orangtua, sebab sebenarnya ini jadi berubah sebagai indikator keberhasilan siswa, sebagai individu padahal maksudnya UN adalah untuk asesmen sistem pendidikan," kata Nadiem.

"Yakni sekolahnya maupun geografi maupun sistem pendidikannya secara nasional. Dan, UN ini hanya menilai satu aspek saja yakni kognitifnya," sambung pria yang lebih dulu dikenal sebagai pengusaha teknologi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Nadiem juga menjelaskan soal Asesmen Kompetisi Minimum yang akan menjadi pengganti ujian nasional. Dia mengklaim sistem tersebut kelak tak tak hanya menilai siswa, juga mampu memetakan sekolah berdasarkan pada kompetensi materi yang diujiankan.

"Asesmen Kompetensi Minimun, adalah kompetensi yang benar-benar minumum di mana kita bisa memetakan sekolah dan daerah berdasarkan kompetensi minimum apa itu materinya. Materinya yang bagian kognitif ada dua. Satu adalah literasi dan kedua adalah numerasi," ujar Nadiem.

Namun mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap semangat belajar para siswa akan turun jika ujian nasional ditiadakan. Dia tidak mendukung rencana Nadiem yang ingin menghapus ujian nasional pada 2021.

"Kalau tidak ada UN, semangat belajar akan turun. Itu pasti," tutur JK.

Bahkan, JK juga generasi muda juga bisa menjadi lemah dan tak mau bekerja keras. Menurutnya, itu bisa saja terjadi andai ujian nasional benar-benar ditiadakan.

"Itu menjadikan kita suatu generasi lembek kalau tidak mau keras, tidak mau tegas bahwa mereka lulus atau tidak lulus. Akan menciptakan generasi muda yang lembek," imbuhnya.

JK menilai kebijakan menghapus ujian nasional perlu ditunda. Dia berharap Nadiem mengurungkan niatnya untuk meniadakan ujian nasional pada 2021. Dia menyebut peniadaan ujian nasional juga bisa berdampak pada penurunan mutu pendidikan nasional. Rujukannya, riset Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD) lewat Programme for International Student Assessment (PISA).

Menurutnya, peringkat Indonesia turun pada 2018 karena ujian nasional sudah tidak menjadi penentu kelulusan. Berbeda pada 2015 lalu. Jika ujian nasional benar-benar dihapuskan, menurut JK, lazim jika peringkat Indonesia semakin menurun.

"Kenapa PISA menerangkan bahwa tahun 2018 turun? Apa yang terjadi antara 2015 ke 2018? Itu karena Ujian Nasional pada waktu itu tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Akhirnya semangat belajar berkurang," kata JK. (iat/din/pas/mul)