Rabu, 19 Februari 2020


Jatah Suap KPU, Selain Wahyu?

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 739
Jatah Suap KPU, Selain Wahyu?

PONTIANAK, SP – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Pergantian Antar-Waktu (PAW), dinilai tak bermain sendiri. Selain melibatkan partai, komisioner KPU lain dituding ikut ambil bagian.

Pengamat politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Syarif Usmulyadi mengatakan, mekanisme PAW memang dengan sepengetahuan partai politik. Penggantian tersebut tentu berkaitan dengan urutan perolehan suara calon anggota legislatif saat proses pencalonan. Perolehan suara calon anggota legislatif paling tinggilah, yang akan menggantikan posisi tersebut.

Namun hal tersebut tergantung kembali lagi kepada partai.

Akan tetapi, dalam kasus penyuapan komisioner KPU, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Hal tersebut pasti dilakukan secara berkelompok yang dilakukan oleh anggota KPU itu sendiri. Keputusan apa pun yang diambil, ada pada Ketua KPU.

KPU menurutnya pasti memiliki data calon anggota legislatif yang dengan perolehan suara paling tinggi pada Pemilu kemarin. Seharusnya, hal tersebut menentukan penggantian anggota legislatif. Hal itu kemudian diinformasikan kepada partai yang bersangkutan.

“Dalam hal ini bisa saja KPU bermain, namun harus melibatkan orang partai itu sendiri. Karena KPU dan partai pasti memiliki data,” sebutnya Jumat (10/1).

Data yang dimaksud, apabila ingin dilakukan tindakan curang, harus dipastikan dilakukan dua belah pihak. KPU dan partai. Dan hal semacam ini tentu diketahui oleh petinggi partai.

“Kerja sama antara petinggi partai dan KPU memungkinkan terjadinya perubahan penggantian nama anggota legislatif. Seharusnya yang menduduki jabatan adalah orang dengan urutan suara tertinggi. Tetapi karena ada permainan maka akan mempengaruhi partai dan KPU sehingga keputusan bisa berubah,” jelasnya.

Usmulyadi mengungkapkan seharusnya KPK memeriksa semua komisioner KPU yang pasti mengetahui dan berkepentingan dalam hal ini. KPK tidak bisa hanya mengambil satu komisioner saja. Pasalnya, perihal PAW tidak bisa dikerjakan hanya sendirian, namun secara kolektif kolegial.

“Sehingga yang bertanggung jawab adalah KPU secara institusi dan tidak bisa diarahkan kepada perorangan. Apalagi terkait dengan PAW yang sudah ada aturan mainnya. Jika terjadi kecurangan maka hal tersebut tidak bisa dilakukan secara perseorangan,” jelasnya.

Dia pun kembali mengingatkan, dalam hal ini, petinggi partai dan KPU pasti memiliki dokumen. Namun jika KPU dan partai bermain, bisa saja hal tersebut dimanipulasi.

“Kejadian seperti ini harus dilakukan tindakan yang tegas. Sehingga menjadi perhatian semua partai dan calon anggota legislatif,” sebutnya.

Tujuannya, agar tidak ada lagi menyalahgunaan dan pelanggaran ketentuan yang sudah diatur undang-undang serta peraturan lainnya.

“Jika tidak diambil tindakan maka akan banyak lagi orang yang melanggar peraturan. Tindakan KPK yang berani juga perlu mendapatkan apresiasi,” tutupnya.

Politisi Hanura, Benny Rhamdani mengatakan OTT KPK terhadap Komisioner KPU RI membenar apa yang pernah pihaknya sampaikan dulu. Bahwa yang menjadi komisioner KPU RI bukan para malaikat.

KPU dengan kekuasaan yang sangat kuat sebagai penyelenggara justru mereka memiliki potensi untuk melakukan kejahatan. Potensi kejahatan itu berupa pengaturan siapa yang duduk dan tidak duduk, caleg mana yang dinyatakan lolos dan tidak lolos, atau kejahatan untuk mengatur partai mana, mendapatkan kursi berapa.

"KPU sebagai penyelenggara Pemilu dengan kekuasaan UU yang sangat besar, maka potensi mereka untuk melakukan kejahatan itu sangat besar. Sejak dulu saya katakan dan duduk di KPU RI bukan para malaikat, kasus yang menimpa salah satu komisioner KPU itu sebetulnya membenarkan apa yang selama ini menjadi pandangan saya, bahkan publik," kata dia.

Dia menyebut, KPU dinyatakan undang-undang sebagai lembaga independen, tapi perilaku buruk atau jahat oknum penyelenggara itu selalu ada, baik di pusat maupun daerah. Hal itu bisa dilihat dari beberapa kasus tindak pidana yang menimpa KPU.

Hanura sendiri diakuinya, pernah melaporkan dua Komisioner KPU RI yaitu Arif Budiman dan Hasyim Asy'ari yang sampai saat ini kasus tersebut masih berlangsung.

Jika dikaitkan adanya kejahatan oleh Komisioner KPU RI, Wahyu dengan tidak lolos dan gagalnya partai Hanura, dia mengatakan mereka memang menemukan berbagai macam kesulitan saat mengurus caleg. Namun, dia enggan menuduh. Hanya merasa ganjil dengan apa yang dilakukan KPU RI terkait verifikasi caleg-caleg yang diusulkan Hanura.

"Apakah yang dialami Hanura itu bagian dari kejahatan KPU terhadap partai kami, terlebih misalnya karena memang ada skenario pihak tertentu, konspirasi politik jahat untuk menggagalkan Partai Hanura. Biarlah hukum yang bicara itu, toh kasus pelaporan kami terhadap dua komisioner itu belum berhenti. Kami akan tetap dorong kasus itu, agar pihak kepolisian mengambil sikap tegas untuk melakukan proses secepatnya," jelasnya.

Menurut dia, dari dulu sebagai masyarakat dan publik tidak percaya KPU, namun tidak sedikit juga para politisi yang memang senang dengan kondisi penyelenggara. Apalagi adanya oknum-oknum yang bermental jahat.

“Intinya kasus OTT Wahyu Hidayat itu harus dijadikan pintu masuk KPK atau penegak hukum untuk membongkar apakah kejahatan demokrasi atau kejahatan politik ini hanya dilakukan oleh seorang diri, atau ada keterlibatan yang lain,” katanya.

"Ini manarik untuk dibongkar, karena yang terjadi pada Wahyu ini kan sudah menjadi cerita masyarakat umum. Kalau misalnya wasit bertindak sebagai pemain atau wasit menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menguntungkan pribadi, ini bisa berbahaya dan ancaman bagi demokrasi kita. Kita dorong saja KPK, untuk menjadikan kasus OTT itu sebagai pintu masuk," sambungnya.

Siapkan Kronologi

Ketua KPU Arief Budiman memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan dokumen terkait dugaan suap yang menjerat Wahyu Setiawan. Arief juga akan menjelaskan kronologi permohonan Harun Masiku terkait Pergantian Antar-Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

"Saya juga meminta kepada biro terkait untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang kemungkinan dibutuhkan. Karena statusnya sudah ditetapkan dan karena perkara apa sudah dijelaskan oleh KPK, maka saya minta untuk dipersiapkan dokumen tersebut," ujar Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Arief memerintahkan jajarannya untuk membuatkan kronologi pengajuan PAW Harun. Dia menyebut akan menjelaskan rangkaian kebijakan terkait perkara itu.

"Saya juga minta dibuatkan kronologisnya. Sebetulnya rangkaian kebijakan yang kita keluarkan untuk perkara terkait itu apa saja," sebut Arief.

Arief mengatakan pihaknya akan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan perkara yang menjerat Wahyu Setiawan. Apabila dibutuhkan, sebut Arief, KPU akan memberikan dokumen tersebut kepada KPK.

"Mulai dari penetapan hasil Pemilu, penetapan calon terpilihnya, kemudian ada pengajuan keberatan atau uji materi sampai dengan berapa surat masuk ke kita, berapa kali kita jawab sampai yang terakhir yang kita kirimkan tanggal 7 Januari kemarin. Itu sedang disiapkan, jadi sewaktu-waktu data atau dokumen dibutuhkan kami persiapkan," katanya.

Guncangan Berat

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menjadi guncangan berat bagi lembaga penyelenggara Pemilu.

"OTT ini menjadi guncangan berat bagi KPU. Jika KPU RI (komisionernya) bisa melakukan (terlibat dugaan suap), bagaimana KPU daerah? Pemikiran publik pasti ke arah itu," kata peneliti Perludem Fadli Ramadhanil.

Fadli memandang perlu jajaran KPU segera mengembalikan kepercayaan publik dengan berbagai upaya. Di sisi lain, menurut dia, pengawasan koalisi masyarakat sipil bersama media massa penting untuk terus ditingkatkan.

Secara terpisah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan akan mengadukan anggota KPU RI Wahyu Setiawan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Dalam konteks kode etik penyelenggara, Bawaslu akan mengadukan yang bersangkutan WS ini ke DKPP dengan gugatan pelanggaran kode etik, yaitu melanggar sumpah janji," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan di Kantor Bawaslu RI.

Abhan berharap status keanggotaan Wahyu Setiawan segera jelas dan berkepastian hukum dengan putusan DKPP nantinya. (ant/cnn/iat/bls)

Wahyu Diganti Kade

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan posisi Wahyu Setiawan sebagai Komisioner bakal digantikan oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Wahyu sudah mengundurkan diri usai ditahan oleh KPK.

Arief menyampaikan bahwa komisioner yang tak bisa menjalankan tugas akan diganti oleh orang yang berada di peringkat kedelapan saat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon komisioner KPU pada 2017 lalu.

"Yang menggantikan nomor urut delapan, kalau tidak salah Pak I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi," kata Arief saat jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/1).

Arief mengatakan pergantian pejabat komisioner akan dilakukan usai proses pengunduran diri Wahyu selesai. Malam ini KPU RI akan mengirim surat pengunduran diri Wahyu ke Presiden Joko Widodo.

KPU terdiri dari tujuh komisioner. Pada penghitungan suara calon Komisioner KPU 2017 lalu, Pramono Ubaid Tanthowi berada di urutan pertama dengan 55 suara. Berturut-turut diikuti oleh, Wahyu Setiawan (55), Ilham saputra (54), Hasyim Asy'ari (54), Viryan (52), Evi Novida (48), dan Arief Budiman (30).

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, yang nanti bakal menggantikan Wahyu, berada di urutan kedelapan dengan 21 suara. Raka Sandi tercatat pernah menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Bali periode 2013-2018. Kemudian saat ini dia menjabat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Bali periode 2018-2023.

KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka dugaan suap penetapan anggota DPR pergantian antar waktu (PAW) fraksi PDIP. Dia kini ditahan oleh KPK. Dia diduga meminta uang Rp900 juta untuk membantu Harun Masiku sebagai pengganti anggota DPR yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

Wahyu lalu mengirim surat pengunduran diri sebagai komisioner KPU. Surat itu dilengkapi dengan tanda tangan di atas meterai dan telah diterima oleh KPU. (cnn/bls)