Kasus Dugaan Tipikor Pembangunan BLK dan Dermaga di Sambas Mengendap

Sambas

Editor sutan Dibaca : 2397

Kasus Dugaan Tipikor Pembangunan BLK dan Dermaga di Sambas Mengendap
Bangunan BLK di Kabupaten Sambas. (SUARA PEMRED/ NOVA)
SAMBAS, SP - Dugaan korupsi Balai Latihan Kerja (BLK) dan dermaga merupakan dua kasus korupsi yang masih ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sambas. Namun,  hingga kini tidak diketahui secara jelas, sejauh mana proses penanganan kasus korupsi tersebut. Terakhir, pada tahun lalu, masa kepemimpinan Eko Kuntadi, kejari menggelar jumpa pers terkait dua kasus tersebut. 

Pada saat itu kejari sudah menetapkan dua tersangka,  dari masing-masing kasus dugaan korupsi BLK dan Dermaga Sambas, dan pihak kejaksaan mengatakan ada kemungkinan tersangka lain yang terlibat.
 

Namun setelah peralihan masa kepemimpinan Kajari  Eko Kuntadi ke Muhammad Kandi pada Januari 2016 lalu,  kedua kasus korupsi ini kembali mengendap dan informasinya ke publik terputus.


Praktisi hukum di Sambas, Andi, Minggu (15/5/), mengatakan dua kasus dugaan korupsi BLK dan dermaga Sambas sudah mencuat sejak tahun 2015.
  Bahkan dugaan korupsi BLK senilai Rp1,6 miliar, sudah ditangani sejak tahun 2008, dimana sebelumnya sempat ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

"Kasusnya sudah mencuat dan diketahui publik. Kejaksaan Negeri Sambas, harus memberikan informasi kepada masyarakat sejauh mana proses penyidikan kasus ini. Apalagi kerugian negara dari BPKP katanya sudah didapatkan. Hal inilah yang membuat masyarakat ragu dengan kinerja Kejaksaan Sambas," ujar Andi.

 Andi belum pernah mendengar kasus korupsi yang ditangani kejari Sambas sampai ke meja pengadilan tipikor
. Kalaupun ada,  itu asalnya dari kasus korupsi yang ditangani Polres Sambas, salah satunya kasus Korupsi Alat Kesehatan RSUD Sambas.


Menurut Andi, wajar apabila masyarakat mempertanyakan kinerja kejari
, apalagi jika dikaitkan dengan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sekarang.
 

“Masyarakat berhak tahu,  sejauh mana perkembangan kasus yang sudah pernah menjadi konsumsi media ini," tukas Andi.

Penyidikan Butuh Waktu  

Kejari Sambas dalam jumpa pers nya tahun lalu telah menetapkan satu tersangka dugaan tipikor pembangunan dermaga sandar di Pasar Sambas dan satu tersangka Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sambas di Jalan Sejangkung.

 Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sambas, Pramono Edi Santoso, mengatakan, tersangka kasus korupsi BLK berinisial SP, selaku konsultan perencana.
Sedangkan proyek pembangunan dermaga sandar di Pasar Sambas yang roboh sebelum digunakan,  berinisial DI.

Korupsi BLK sudah lama menjadi sorotan masyarakat Sambas. Pembangunan BLK Dinsosnakertrans Sambas, bersumber dari sharing dana APBN, dan APBD Sambas tahun anggaran 2006. Jumlah anggarannya
mencapai Rp1,3 miliar,  yang direalisasikan selama dua tahun anggaran 2006-2007.


 Sedangkan pembangunan dermaga sandar di lokasi Pasar Sambas dibangun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kalbar senilai Rp 2.084.787.000. Sumber dananya APBD Kalbar. Dermaga roboh sebelum difungsikan pada awal 2014 lalu.


Menurut  Pramono,
 penyelidikan kasus tindak pidana korupsi ini,  tidaklah seperti pengusutan tindak pidana umum.
"Penyidik harus mampu dan percaya akan kebenaran keterlibatan seseorang sesuai alat bukti yang didapat, sehingga membutuhkan proses cukup lama,” jelas Pramono. (nov/aju
/sut)