Puluhan Guru Perbatasan Sambas dan Malaysia Tuntut Realisasi Tunjangan

Sambas

Editor sutan Dibaca : 1606

Puluhan Guru  Perbatasan Sambas dan Malaysia Tuntut Realisasi  Tunjangan
Puluhan guru di kawasan perbatasan diterima berdialog di aula DPRD Sambas, Kamis (16/6). SUARA PEMRED/Nova Jarthakusuma
SAMBAS, SP – Puluhan guru menggelar aksi demonstrasi damai, menuntut pembayaran tunjangan guru bagi bertugas di kawasan perbatasan, lantaran sejak tahun 2013 yang belum pernah dibayar.   Mereka  diterima Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sambas, Arifidiar.

Pertemuan digelar pukul 09.00 WIB di aula DPRD Kabupaten Sambas.   Juru bicara demonstran yang menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Dasar (SD) Negeri 12, Barang Air, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Junardi, mendesak kelembagaan wakil rakyat, bisa memfasilitasi pencairan tunjangan khusus bagi guru yang secara khusus bertugas di perbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia.  

“Kalaupun tunjangan cair, tapi sebarannya tidak merata sejak tahun 2013. Ada sekolah yang dapat, ada yang belum. Beberapa kali ditanyakan, selalu jawaban tidak mengenakkan diperoleh, dengan dalih data dapodik belum lengkap,” kata Junardi, Kamis (16/5).
 

Belum lengkap, diangkap tidak valid. Padahal informasi dari Provinsi Kalimantan Barat, mengklaim data-data guru di Kecamatan Sajingan Besar sudah valid.   Mengutip keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat,, hanya pada tahun 2014 hanya SD Negeri 7 Sasak yang belum valid dan yang kedua alas an pusat karena kuota nasional yang terbatas.   Sedangkan untuk tahun 2016 banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan terjadi.  

Di antaranya guru yang mendapat tunjangan ternyata sebagian guru honorer.
  Ada guru PNS yang mendapat gaji terendah dan yang paling tidak menyenangkan adalah terdapat sekitar 21 orang guru yang tidak mengajar di wilayah khusus perbatasan juga ikut merasakan tunjangan ini.  

Menurut Junardi, kriteria daerah yang termasuk daerah khusus menurut Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah daerah terpencil atau terbelakang.   Di samping itu, daerah-daerah rawan bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada di dalam keadaan darurat.  

“Jadi kami guru-guru di wilayah Sajingan Besar termasuk ke dalam kategori daerah perbatasan dengan Negara lain, selain itu ada juga sebagian kecil di daerah Sajingan termasuk daerah terpencil dan tertinggal,” kata Junardi.  

Dengan kriteria guru yang berhak menerima tunjangan khusus adalah guru yang ditugaskan di daerah khusus, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), diutamakan S-1 atau D-3, masa kerja sebagai guru minimum dua tahun berturut-turut.  

Ini dibuktikan dengan surat penugasan, dan yang terakhir adalah jumlah guru penerima tunjangan sesuai dengan jumlah guru ideal (formulasi perencanaan kebutuhan guru).

Perbaikan Data Dapodik para Guru  

KETUA DPRD Kabupaten Sambas, Arifidiar, berjanji segera memfasilitasi karena masalah tunjangan merupakan hak guru yang harus dibayar.   Menurut Arifidiar, dari hasil komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, keterlambatan pembayaran gaji guru di perbatasan karena Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dikirim sekolah tidak valid.   “Itu yang menjadi alasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga menyebabkan tunjangan khusus bagi guru diperbatasan belum dicairkan. Kita akan terus dorong segera dituntaskan,” ujar Arifidiar.  

Dikatakan Arifidiar, di Kecamatan Sajingan besar terdapat 15 sekolah dasar negeri dan swasta, dengan jumlah guru ideal satu sekolah 9 guru.
  Sedangkan untuk tingkat SMP ada empat sekolah dengan guru mata pelajaran ada 11 mata pelajaran ditambah satu orang kepala sekolah, berarti satu sekolah ada 12 guru, sehingga kalau dihitung untuk sekolah dasar perlu 135 guru sedangkan SMP 48 guru.  

Dapat ditarik kesimpulan untuk kecamatan Sajingan Besar berhak mendapat tenaga pendidik sebanyak 193 orang.   Namun pada kenyataannya Kecamatan Sajingan Besar hanya mendapat 72 guru dari 151 guru yang harus dipenuhi. Dari data yang disebutkan sebagian guru yang ada di Sajingan Besar berhak untuk mendapatkan tunjangan khusus, namun hingga saat ini belum terealisasi. (nov/aju/sut)