Oesman Sapta : Pelaporan Ikuti Mekanisme Hukum

Sambas

Editor sutan Dibaca : 947

Oesman Sapta : Pelaporan Ikuti Mekanisme Hukum
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
Sambas, SP - Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang (OSO), menilai pelaporan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar oleh polisi, BNN, dan TNI ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, harus mengikuti mekanisme hukum berlaku.  Kendati begitu, bila melihat dari kacamata politik, maka pelaporan Haris sah-sah saja.

"Memang kalau bicara hukum, itu sulit. Kalau bicara politik sah-sah saja. Tetapi kalau hukum tentu harus dipertimbangkan proses hukumnya. Ada mekanisme hukum. Tentunya bukan hukum rimba. Namun hukum yang berlaku di UU KUHAP atau pidana," tutur Oesman, di sela kunjungan kerja, ke Kabupaten Sambas, Kalbar, Jumat (5/8). 
 

Haris dilaporkan karena menyangkut tulisannya, tentang keterlibatan pejabat penegak hukum di bisnis narkoba, terpidana mati Freddy Budiman. 

Tulisannya itu dianggap merusak citra TNI dan BNN sebagai institusi penegak hukum.    Ketimbang mempermasalahkan pelaporan atas Haris, Oesman meminta aparat penegak hukum memberikan kesempatan pihak terkait membuktikan.    "Kasih kesempatanlah pada KontraS dan polisi untuk sama-sama, saling membuktikan," ujarnya.  

Sebelumnya, Haris menginginkan tulisannya soal pengakuan Freddy Budiman, ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai laporan itu hanya dianggap angin lalu. Sebaiknya pemerintah saat ini membuat tim investigasi yang independen.

"Seperti yang disampaikan oleh teman-teman, jangan sampai informasi yang saya sampaikan, itu justru direspon dengan hal-hal yang tidak ada maknanya buat bangsa ini. Harusnya mencari solusi yang konstruktif," kata Haris.

Sebaiknya dibuat tim investigasi yang independen untuk menelusuri. Karena sebetulnya dari berbagai informasi atau dokumen-dokumen yang sudah muncul sudah kelihatan guritanya.

Penjahat-penjahat dari dalam institusi negara yang menyokong distribusi narkoba. Oknum-oknum itu pula yang melindungi para pengedar narkoba dari proses hukum.

Kalla Dukung


Koordinator KontraS Haris Azhar menjadi terlapor di Bareskrim Polri, dalam kasus testimoni gembong narkoba Freddy Budiman. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung pelaporan itu agar Haris dapat memberikan keterangan sebenar-benarnya.

"Soal Haris itu, semua informasi harus diteliti. Dengan katakanlah mengadukan Haris Azhar juga bagus, di situlah Haris dapat menjelaskan secara detail pembuktiannya. Itu bagus sebenarnya," ujar JK.

Dengan dilaporkannnya Haris, maka JK berharap dapat membuka semua isu-isu yang selama ini beredar. Terutama soal apakah benar atau tidak ada oknum pejabat di BNN, Polri atau TNI yang terlibat dalam peredaran narkoba, khususnya jaringan Freddy Budiman.

"Kemudian tentu penegak hukum, aparat hukum menindaklanjuti kalau memang terbukti," kata JK.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, isi tulisan Haris merupakan informasi yang bisa saja benar atau salah. Pihaknya terus mendalami untuk membuktikan kebenarannya.

"Kami harapkan agar publik, kita bukan anti kritik, publik supaya paham bahwa informasi itu bisa benar bisa tidak," kata Tito.

Tito mengatakan, pihaknya melakukan langkah-langkah pengawasan dan penyelidikan internal untuk menelusuri itu yang dimimpin oleh Irwasum Polri. Langkah itu juga mengikutsertakan dari eksternal supaya kredibel.

"Karena komitmen kepolisian ini tegas dan jelas sekali, kita tidak akan mentolerir narkoba. Pelaku narkoba kita tangkap, yang di dalam (internal) kalau terlibat kita akan proses hukum," ujarnya.

Tito mengungkapkan oknum polisi yang terlibat dalam narkoba selama ini ditindak dan diproses. Sejauh ini, 300 lebih personel sudah diproses hukum baik kode etik maupun pidana.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Budi Waseso telah membentuk tim untuk menindaklanjuti informasi dari Haris. Buwas menyebut penyelidikan itu sedang berlangsung.

Salah satu yang sedang dicari tahu berdasarkan informasi Haris Azhar, adalah ada oknum BNN yang meminta CCTV di kamar Freddy Budiman di Lapas Nusakambangan dilepas.

"Adanya yang mengatasnamakan BNN untuk memerintahkan mencabut CCTV. Nah ini kita akan lihat kapan waktunya, di mana tempatnya, saksinya siapa aja pada waktu itu," ucap Buwas.

UU ITE
Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan, tidak akan mencampuri substansi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya terkait pencemaran nama baik.

"Kalau masalah substansi, saya serahkan pada teman-teman di dalam Pansus Revisi UU ITE," katanya.

Hal itu dikatakannya terkait masih adanya pasal karet dalam UU ITE, yaitu Pasal 27 terkait pencemaran nama baik. Pimpinan DPR tidak memiliki kapasitas untuk mencampuri pembahasan dalam revisi UU ITE.

Namun, dia menilai, saat ini di era demokrasi, masyarakat menikmati kebebasan dan itu merupakan anugerah di era reformasi. "Makna kebebasan dan kemerdekaan menyatakan pendapat, tetap harus dapat dipertanggung jawabkan," ujarnya. (yds/Hbb)