Nganggur, Sopir Truk Geruduk Bupati

Sambas

Editor Kiwi Dibaca : 665

Nganggur, Sopir Truk Geruduk Bupati
DEMO – Ratusan sopir truk menggeruduk Kantor Bupati Sambas, Senin (14/8). Mereka mengeluhkan aktivitas kerja galian C terhenti sejak kewenangan tambang galian C beralih dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi dan pusat.
SAMBAS, SP – Peralihan kewenangan proses izin tambang galian C yang semula diurus pemerintah kabupaten/ota menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menimbulkan petaka bagi sopir truk. Ratusan sopir dengan mengendarai truk mengepung Kantor Bupati Sambas hendak mengadukan nasib mereka yang sudah lama tidak bisa bekerja, Senin (14/8).

Sebagaimana di Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Bagi mereka, aturan tersebut menyengsarakan kehidupan karena terhambatnya aktivitas kerja galian C di Kabupaten Sambas.

Para demonstran diterima oleh Sekda Kabupaten Sambas, Uray Tajudin dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, Ibrahim. Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili sedang berada di Batam guna mengantarkan keberangkatan jemaah haji. Sementara Wakil Bupati Sambas, Hairiah berada di Kecamatan Jawai guna peringatan Hari Pramuka Indonesia.

Satu di antara demonstran asal Kecamatan Jawai, Misran mengatakan, dari pertemuan tersebut, para sopir dan Pemkab Sambas akan melakukan dialog lanjutan hari ini di DPRD Kabupaten Sambas. "Hasil pertemuan diputuskan besok (hari ini,red) kita sambung lagi sembari menunggu kehadiran bupati. Kami minta kebijakan bupati terhadap penggalian bahan tambang tanah di daerah Sebedang Sempalai," kata Misran.

   Misran mengatakan bahwa para sopir truk selama ini berperan sebagai penyuplai bagi pemenuhan kebutuhan material pembangunan di Kabupaten Sambas, termasuk di desa-desa. "Bahkan kami juga mengemban janji kepada para kepala desa agar bisa terus menyediakan material seperti tanah kong dan pasir batu (sirtu) bagi mereka," ungkap Misran. Peran ini, kata Misran, sangat penting mengingat program kerja pembangunan Pemkab Sambas berorientasi kepada pembangunan infrastruktur.

"Bupati kemana-mana selalu mengatakan ingin membangun infrastruktur jalan. Demikian juga desa-desa lewat anggaran yang mereka peroleh ingin serta membangun jalan bagi warganya. Tapi bagaimana mungkin bisa direalisasikan jika materialnya susah didapat," pungkas Misran. Sementara Uray Tajudin mengatakan, pemerintah tetap mengikuti aturan yang telah ada.

"Kami turut prihatin atas nasib para sopir truk ini, namun peraturan tetap mesti kita ikuti dan laksanakan," kata Tajudin. Kendati demikian, di pertemuan lanjutan Tajudin berharap ada titik temu yang bisa diperoleh.

"Besok (hari ini) akan kita lakukan pertemuan lanjutan, menghadirkan bupati serta unsur Forkopimda dan instansi terkait serta DPRD Kabupaten Sambas bersama para sopir truk. Semoga bisa kita dapatkan solusi persoalan ini," kata Tajudin. (noi/bah)