Impor Beras Tak Pengaruhi Sambas

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 379

Impor Beras Tak Pengaruhi Sambas
ANGKUT BERAS – Pekerja sedang mengangkut beras dari bak truk ke gudang. Kebijakan pemerintah pusat mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton tak mempengaruhi pasar beras di Kabupaten Sambas. (Antara Foto)

Pemkab Jajaki Terus Ekspor ke Malaysia 


Wakil Bupati Sambas, Hairiah 
"Kalau kami menyikapi keputusan impor beras tersebut rasanya tidak berpengaruh signifikan bagi masyarakat Sambas. Ini karena daerah kita sudah surplus beras, sehingga beras yang diimpor tersebut tidak akan sampai masuk ke pasar Kabupaten Sambas."

SAMBAS, SP – Wakil Bupati Sambas, Hairiah menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat yang mengimpor beras medium 500 ribu ton di awal 2018 ke Indonesia tak berpengaruh pada petani padi di Kabupaten Sambas. Bahkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Sambas tengah berupaya mengekspor beras ke Malaysia seperti yang telah dilakukan pada 2017 lalu.

"Kalau kami menyikapi keputusan impor beras tersebut rasanya tidak berpengaruh signifikan bagi masyarakat Sambas. Ini karena daerah kita sudah surplus beras, sehingga beras yang diimpor tersebut tidak akan sampai masuk ke pasar Kabupaten Sambas," ungkap Hairiah, Minggu (28/1).

Perlahan, kata Hairiah, Pemkab telah membuka keran impor beras dengan Malaysia.

"Oktober (2017) kemarin kita sudah pernah ekspor beras hasil perani Kabupaten Sambas ke Malaysia lewat Entikong," pungkas Hairiah.

Hal ini turut dibenarkan oleh Kepala Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten sambas, Musanif.

"Kemarin lewat Entikong ekspornya. Sebagai langkah awal sebanyak lima ton beras dari Sambas," ungkap Musanif.

Sebagai upaya tindak lanjut,m kata Musanif, Pemkab Sambas terus melakukan upaya komunikasi dengan pemerintah Malaysia agar ekspor dapat dilakukan secara terus menerus.

"Goverment to Goverment, sudah melakukan penjajakan dan masih lanjut proses pembicaraannya, namun belum menghasilkan kesepakatan," pungkas Musanif.

Mengomentari hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Guntur SP mengatakan, pemerintah harus terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah Malaysia terkait ekspor beras.

"Komunikasi antar pemerintah harus dimaksimalkan. Kita harus mengupayakan agar ekspor berkelanjutan, termasuk tugas kita yang lainnya yakni peningkatan kualitas padi yang dihasilkan," kata Legislator PAN ini.

Buka Road Tax


Ketua Umum HIPMI BPC Sambas, Eko Setiawan mengatakan, keran ekspor akan terbuka bagi banyak komoditas saat PLBN Aruk sudah bisa difungsikan secara maksimal.

"Jika road tax Aruk sudah bisa digunakan atau dilewati oleh kendaraan, maka jalur ekspor kita akan lebih mudah. Tak hanya komoditas beras, namun juga banyak hasil pertanian lainnya yang bisa kita ekspor ke Malaysia," jelas Eko.

Karena itu, kata Eko, pemerintah harus menyiapkan perangkat yang dibutuhkan demi melancarkan perdagangan antarnegara tersebut.

"Selain mengupayakan road tax dalam waktu dekat, pemerintah juga mesti membangun payung hukum dan regulasi serta membangun kesepakatan-kesepakatan ekspor impor dengan negara tetangga. Jangan sampai saat road tax dibuka malah tidak bisa digunakan secara maksimal," pungkas Eko. (noi/bah)