Rabu, 11 Desember 2019


Pelayanan Publik Disdukcapil Sambas Lambat

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 823
Pelayanan Publik Disdukcapil Sambas Lambat

LAYANI WARGA – Petugas Disdukcapil sedang melayani warga dalam pembuatan e-KTP. Di Sambas, DPRD setempat menilai Disdukcapil Sambas lambat melayani pengurusan pembuatan surat-surat kependudukan. (Antara)

Komisi A DPRD Sambas Segera Panggil


Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo
"Kasihan masyarakat harus mengorbankan waktu yang lama berhari-hari. Tidakkah kita berpikir bagaimana dengan warga yang jauh, yang darurat ingin sekolah ke luar daerah, mengurus BPJS dan lainnya. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan pulang pergi."

SAMBAS, SP – Komisi A DPRD Kabupaten Sambas segera akan memanggil pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas. Pemanggilan itu karena pelayanan publik di Disdukcapil dinilai lambat. 

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengungkapkan, pihaknya banyak memerima keluhan masyarakat terkait lambannya pelayanan di Disdukcapil. 

"Bahkan, Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) sempat berdiskusi dengan saya menyatakan secara tegas bahwa kinerja Disdukcapil mengecewakan," kata Figo, Rabu (14/2).

Di antara pelayanan yang dikeluhkan warga adalah lambannya proses pembuatan akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).

"Proses pembuatan akta lahir dan KK yang agak lama dan berbelit-belit sehingga memakan waktu berhari-hari," ujar Figo.

Keluhan lainnya yakni perekaman e-KTP yang juga terlalu berbelit-belit. Selain harus perlu pengantar desa, harus ada juga pengesahan dari kecamatan. 

"Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami akan memanggil dinas terkait untuk rapat dengar pendapat. Kita evaluasi permasalahan apa yang muncul sehingga terjadi seperti itu. Apakah administrasi memang prosedural atau kebijakan di internal disdukcapil," tegas Figo.

Dikatakan, pelayanan publik yang efisien dan efektif adalah tujuan reformasi birokrasi. Apalagi KTP, KK dan akta kelahiran merupakan dokumen dasar yang wajib selalu digunakan dalam mengurus administrasi lainnya.

"Kasihan masyarakat harus mengorbankan waktu yang lama berhari-hari. Tidakkah kita berpikir bagaimana dengan warga yang jauh, yang darurat ingin sekolah ke luar daerah, mengurus BPJS dan lainnya. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan pulang pergi,” kesal Figo.

Masyarakat Jadi Korban


Tokoh Pemuda Sambas, Firmansyah mengatakan, pemerintah pusat melalui Kemendagri RI telah mengeluarkan Surat Edaran  tentang percepatan e-KTP dan pembuatan akta lahir bahwa perekaman 3-KTP dan pembuatan akta lahir sepanjang tidak perubahan status cukup melampirkan KK.

"Jadi, Disdukcapil harus mengedepankan kemudahan pengurusan surat-surat kependudukan kepada masyarakat. Jangan mau mengurus akta lahir dan KK kepala jadi pening melengkapi syarat-syarat,” katanya.  

Jika alasan lambatnya pengurusan surat-surat kependudukan karena banyak alat yang rusak, maka Disdukcapil harus segera mencari solusi untuk mengatasi itu. 

“Kalau lambat, maka masyarakat yang akan menjadi korban. Masyarakatlah yang dirugikan. Ini sudah tidak benar,” katanya. 

Menghadapi Pilkada, program Disdukcapil Sambas juga mesti disinergiskan dalam rangka menyukseskan Pemilu.

"Disdukcapil, saya kira, harus segera berbenah untuk memperbaiki layanan publiknya,” katanya. (noi/bah)