Selasa, 24 September 2019


Pemkab Sambas Rapat Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 369
Pemkab Sambas Rapat Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

RAPAT - Pemkab Sambas menggelar Rapat Tindak Lanjut (RTL) dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kemarin. (Ist)

Memperbaiki Administrasi Penyusunan Laporan Keuangan 


Menindaklanjuti pemeriksaan reguler laporan keuangan Pemda Sambas 2017, Pemkab Sambas menggelar Rapat Tindak Lanjut (RTL) dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

SP - Sekretaris Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas, Samekto Hadi Suseno mengatakan, pemeriksaan reguler yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah hal yang wajar dan sesuai peraturan.

"Pemerikasaan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 297 menegaskan bahwa Pemda wajib menyampaikan laporan keuangan untuk diaudit oleh BPK," katanya, Senin (26/2).

Lama proses audit, kata Samekto, bisa mencapai satu bulan dan dilakukan secara berkala sekali dalam setahun.

"Audit ini dilakukan secara reguler satu tahun sekali. BPK sudah melaksanakan audit sejak tanggal 12 Februari 2018 selama satu bulan sampai 12 Maret 2018," jelasnya.

Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan pendahuluan atau disebut pemeriksaan interim.

Tujuan dilakukan RTL, kata Samekto, adalah untuk menindaklanjuti hasil sementara pemeriksaan atau audit dari BPK terhadap beberapa instansi di lingkungan Pemkab Sambas.

"Jadi yang sudah dilakukan oleh BPK dalam dua pekan ini di antaranya turun ke lapangan, mengecek uji fisik kegiatan-kegiatan di tahun 2017, kemudian melihat kondisi administrasi untuk penyusunan laporan keuangan," paparnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, didapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan dan dilengkapi oleh OPD.

"Beberapa laporan dalam artian masih ada koreksi dari BPK. Misalnya ternyata ada tahun yang belum tercatat, kebanyakan dalam konteks pemeriksaan laporan keuangan dan lebih cenderung kepada urusan administratif," jelasnya.

"Kecuali memang ditemukan ada  ketimpangan dan permasalahan di lapangan pada saat uji fisik, misalnya bangunan jembatan, jalan dan segala macam yang mereka lakukan pengecekan. Jika ternyata sudah betul, maka tidak ada masalah," pungkasnya. (nurhadi/bah)