Dewan Dorong Disdukcapil Jemput Bola Perekaman e-KTP

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 253

Dewan Dorong Disdukcapil Jemput Bola Perekaman e-KTP
Ilustrasi. Net
SAMBAS, SP - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo menyarankan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, untuk aktif turun ke lapangan dalam rangka pencatatan data kependudukan.

Hal ini disampaikan dia, terkait banyaknya penduduk kabupaten ini yang hingga sekarang masih belum mendapatkan e-KTP, atau Surat Keterangan (SK) pengganti sementara, yang menjadi satu di antara syarat untuk mencoblos pada Pemilu mendatang.

"Terdapat 25 ribu yang belum melakukan perekaman, ini belum termasuk sudah rekam tapi belum  siap cetak (print ready record), yang dibuatkan surat keterangan kependudukan sementara," ungkap Figo, Selasa (27/3).

Tak hanya itu, angka tersebut bisa saja membengkak jika dihitung dengan wajib KTP pemula. "Hampir dapat  diperkirakan, 50 ribu lebih penduduk Sambas belum memiliki e-KTP," terangnya.

Kondisi tersebut menjadi persoalan yang menuntut perhatian ekstra. Dulu sebelumnya ini disebabkan karena terbatasnya kuota alokasi blangko, tapi sekarang sudah tidak lagi karena blangko selalu bisa dipenuhi sesuai kebutuhan daerah.

Namun persoalan lain muncul, seperti diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat, sarana alat perekaman yang rusak dan lainnya.

"Oleh karena itu, perlu adanya solusi agar target semua penduduk sudah memiliki e-KTP menjelang Pilkada dilaksanakan sehingga tingkat pertisipasi Pilgub di Sambas semakin meningkat," ucapnya.

"Lalu, kelemahan kita adalah tidak mempunyai kendaraan perekaman keliling. Jika ada dua unit saja, kita yakin penduduk yang belum melakukan perekaman khususnya di desa terisolir dapat tercover," tambahnya.

Mau tidak mau, menurut dia, instansi terkait mesti bergerak cepat untuk mengatasi persoalan ini. Solusi dari hal tersebut yakni dengan melakukan perekaman jemput bola di desa maupun kecamatan yang jauh dari kabupaten. Segera memperbaiki alat perekaman di kecamatan yang rusak, bila perlu penambahan alat sehingga di setiap kecamatan bisa melakukan  perekaman.

"Dengan demikian warga tidak perlu lagi ke Disdukcapil yang notabene jauh,  dengan syaratnya yang berbelit lagi dengan meminta surat pengantar desa dan pengesahan dari kecamatan. Padahal dari surat edaran Mendagri perekaman e-KTP cukup melampirkan KK," terangnya.

Menurutnya, e-KTP merupakan dokumen wajib dan mendasar bagi setiap warga dalam mengurus administrasi lainnya, jadi masyarakat wajib dan berhak memilikinya.

"Kita harapkan dinas terkait melalui kecamatan hingga pedesaan setingkat dusun dan RT untuk mendata warganya yang belum belum melakukan perekaman, untuk memberikan pemahamam agar segera melakukan itu," tutupnya. (noi/pul)