Sabtu, 14 Desember 2019


Sambas Belum Siap Hadapi Road Tax

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 369
Sambas Belum Siap Hadapi Road Tax

residen Joko Widodo bersama Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili saat mengunjungi PLBN Aruk, belum lama ini.

SAMBAS, SP – Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sambas Eko Setiawan menilai, rencana pemberlakuan road tax Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan trayek bus internasional Kuching-Aruk-Singkawang tidak akan berdampak signifikan pada perekonomian Sambas. 

Dia menganggap Sambas akan kalah bersaing karena wisatawan tak punya cukup alasan untuk singgah, dan hanya akan menjadi penjaga pinju kunjungan warga Malaysia dan Brunei ke Kota Singkawang.   

"Dari Aruk, pengunjung atau wisatawan asing dari Malaysia atau Brunei hanya akan menoleh di Sambas, mereka sepertinya lebih tertarik ke Singkawang. Sambas hanya menjadi pembuka pintu,” kata Eko, Selasa (3/4).

Karena itu, pemerintah daerah harus menggalakkan sektor pembangunan yang berbasis pengembangan potensi daerah, guna menyiapkan diri dibukanya pintu bagi dunia internasional.

"Kita harus membangun perekonomian dan lapangan pekerjaan, mengembangkan potensi wisata dan pertanian, ini untuk ekspor, mana yang kurang maksimal kita maksimalkan, kalau kita tidak siap maka kita akan ketinggalan," paparnya.

Keberadaan Sambas sebagai beranda terdepan juga mesti dipertegas. Warga luar negeri mesti diberikan alasan kuat untuk singgah dan berlama-lama di Sambas.

"Pemerintah mesti serius membengun sektor wisata, ada keraton, Sungai Sambas, pantai dan lainnya, dari sini juga akan berkembang ekonomi secara berantai," jelasnya.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak abai peluang ekspor yang terbuka lebar. Pemerintah diminta jeli, misalnya memaksimalkan ekspor pertanian seperti jeruk dan beras yang sekarang surplus.

“Ini dilakukan sambil jalan. Sehingga ke depan sektor pariwisata kita bisa berdiri setara dengan Singkawang. Siap tidak siap, harus siap," ucapnya.

Seorang akademisi, Erik Darmansyah mengatakan, dibukanya road tax adalah anugerah yang mesti disyukuri, meski dengan berbagai catatan. 

"Pada intinya kita mensyukuri hal ini sebagai hasil dari sebuah perjuangan panjang, namun juga harus kita waspadai, dibukanya road tax bisa menjadi kudeta ekonomi oleh daerah lain terhadap Sambas," ungkapnya.

Menurut dia, permasalahan utama adalah pada pemerintah yang terlihat belum ada progres berarti. Padahal di tingkat masyarakat sudah siap. Barometer kesiapan pemerintah dapat diukur dengan menelaah sistem yang dibangun, hal ini dikuatkan dengan adanya regulasi.

Apakah sudah ada sebuah produk kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menyongsong ini? Padahal regulasi produk kebijakan dan aturan yang dibuat pemerintah sangat penting, tak hanya sebagai bukti serius menghadapi dunia internasional, namun juga menjadi telaah cara yang disepakati bersama untuk memanfaatkan secara maksimal dibukanya road tax.

 “Proses percepatannya kurang, kita jauh tertinggal, jangankan dengan Malaysia, dengan Singkawang saja kita tertinggal," ucapnya.

Hal ini terbukti saat pihak kampus menerima kunjungan dari perguruan tinggi Malaysia, mereka enggan menginap di Sambas.

"Kampus sangat sering menerima tamu perguruan tinggi dari malaysia, mereka tidak menginap di Sambas, namun ke Singkawang, jadi mereka belanjanya di singkawang," bebernya. 

Sementara itu, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan, dengan dibukanya jalur tersebut, sebagai satu di antara persiapan pihaknya akan membangun terminal singgah di Kabupaten Sambas.

Tak hanya itu, Bupati juga akan memotivasi para pelaku usaha untuk merespons kondisi tersebut dengan baik. Menurut dia, dampak positif dibukanya jalur perlintasan internasional ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Harapan saya meningkatnya taraf ekonomi masyarakat perbatasan secara khusus dan masyarakat Sambas secara umum,” kata dia. 

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengatakan, aturan main road tax sangat diperlukan.

"Aturan ini sangat penting, karena bahkan sampai sekarang, ini yang jadi persoalan, kita akan mulai dari mana, setelah border dibuka dan road tax diberlakukan kita tidak tahu, regulasinya seperti apa,” ucapnya.

Hingga saat ini pihaknya juga sedang menunggu aturan pusat untuk membuat turunan regulasi terkait road tax di PLBN Aruk.

"Terkait produk hukum, dari pemda juga belum ada mengajukan, namun juga kita belum menerima adanya aturan dari pusat, karena terkait perbatasan adalah domain pemerintah pusat, kita akan menggarap turunannya,” ujarnya.
Di samping itu, Figo mengingatkan pemerintah serius dan siap dalam bersiap.

"Dari ujicoba trayek kemarin, kita memang mesti bersiap siap pada sektor barang dan jasa, Pemda jangan jadi penonton, nanti dengan dibukanya border maka harus bisa memanfaatkan dengan maksimal," jelasnya.

Sedikit memberikan penilaian, Figo mengatakan Pemerintah Kabupaten Sambas terkesan belum siap.
"Sejauh ini Pemda kita lihat belum siap memberikan stimulan bagi wisatawan asing untuk ke Sambas, namun ini sebuah proses yang kita yakin akan digarap nantinya," pungkasnya. (noi/ang)