Minggu, 15 Desember 2019


BPK RI Soroti Pengelolaan Aset Daerah Sambas

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 332
BPK RI Soroti Pengelolaan Aset Daerah Sambas

RAKOR – Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar rapat koordinasi dengan BPK RI, kemarin. Tahun ini Pemkab Sambas akan memberikan perhatian serius pada pengelolaan manajemen keuangan dan aset daerah. (SP/Nurhadi)

SAMBAS, SP - Pemerintah Kabupaten Sambas memberikan perhatian serius pada pengelolaan manajemen keuangan dan aset daerah. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 dan aset pemerintah daerah menjadi perhatian penting saat ini.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sambas, Uray Tajudin pada rapat koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPK RI di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, kemarin. Sekda meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

"Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini dituntut bekerja profesional, tidak hanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dalam pengelolaan keuangan dan aset juga dituntut profesional," tutur dia.

Kabupaten Sambas terus berupaya maksimal agar penilaian pengelolaan keuangan daerah bisa mencapai opini wajar tanpa pengecualian. Dia optimis pengelolaan keuangan dan aset daerah ke depan semakin membaik.

Hasil pemeriksaan BPK RI, menjadi dasar Pemda dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Ini menjadi acuan daerah bekerja sesuai dengan apa yang telah disusun dan ditetapkan pada pedoman standard operating procedure (SOP) maupun petunjuk teknis yang diperlukan.

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili memberikan masukan bagi ASN dalam pengelolaan keuangan dan aset. Dia menegaskan pentingnya membangun perilaku jujur dan amanah.

"Cukup kita bekerja sesuai aturan yang berlaku, Insya Allah kita akan selamat," tuturnya.

Bupati memberikan referensi dari beberapa riwayat para sahabat Rasulullah SAW. Seperti yang dia kemukakan mengenai cerita sahabat Khalifah Umar Bin Khattab Radhiyallahu Anhu. "Untuk mencapai kesuksesan dalam kinerja, sifat jujur, amanah sangat diperlukan," ungkap Bupati.

Ditegaskan Bupati, jangan sampai birokrasi penyelenggara pemerintahan daerah tidak taat terhadap aturan yang berlaku. Yang terpenting juga adalah tidak mempermainkan hukum atau aturan demi kepentingan kelompok ataupun pribadi. "Harus taat dengan aturan, pahami tugas pokok dan fungsi kita," sebut dia.

Wakil Ketua KNPI Kabupaten Sambas, Azaman menyinggung persoalan aset, pemerintah juga mesti melakukan pendataan aset daerah di daerah lain.

"Kaitannya kali ini juga adalah tentang aset daerah pasca pemekaran wilayah, ini mesti diinventarisir dan dilakukan evaluasi, sudah sejauh mana hasil dari upaya yang dilakukan Pemda selama ini, kita juga ingin tahu," paparnya.

Kejelasan aset daerah juga menjadi esensi penting dari penilaian BPK terhadap tata kelola pemerintahan. (noi/ang)