Atbah Terbitkan Surat Edaran Bermedia Sosial

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 262

Atbah Terbitkan Surat Edaran Bermedia Sosial
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili
SAMBAS, SP - Bupati Atbah Romin Suhaili mengeluarkan surat edaran (SE) terkait penyebarluasan informasi melalui media sosial bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Senin (2/7).

Kabag Humas dan Protokol Setda Sambas, Tatik Muryati mengatakan, ASN diminta memperhatikan beberapa etik dalam mengunggah informasi kedinasan di media sosial. Aturan atau kaidah etik ASN dalam penyebaran informasi melalui media sosial, harus mengindahkan beberapa hal penting.

“Harus memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN,” kata Tatik.

Dia mengemukakan, ASN harus pintar dan paham, informasi jenis apa yang bisa disebar melalui media sosial.

ASN harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

“Pastinya ASN jangan sampai menyalahgunakan informasi interen negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain,” ingatnya.

Harusnya ASN menggunakan sarana media sosial secara bijaksana dan mengarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selain itu, ASN harus bisa memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya dan tidak mengandung unsur kebohongan.

“ASN dilarang membuat dan menyebar berita palsu atau hoaks, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya,” ungkapnya.

Hal lain yang juga diingatkan adalah, tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang bermuatan, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

Dia juga meminta jangan sampai menyentuh aturan kesusilaan, perjudian, penghinaan hingga pencemaran nama baik apalagi pemerasan atau pengancaman.

Dalam Surat Edaran Bupati Sambas tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara diingatkan untuk tidak mempublikasikan atau mengunggah surat atau dokumen naskah dinas yang bukan pada peruntukkannya untuk disampaikan kepada publik atau masyarakat.

Pemerintah Daerah Sambas menyayangkan beredarnya beberapa naskah kedinasan yang sebenarnya belum saatnya dikonsumsi publik.

Dia mencontohkan, sehubungan dengan beredarnya naskah dinas mengenai alokasi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Sambas. Naskah tersebut adalah kebutuhan Pemda Sambas akan kepegawaian dan baru akan diusulkan ke kementerian. Jadi bukan pengumuman penerimaan CPNS. Apa yang diusulkan itu masih memerlukan keputusan kementerian terkait dan bukan final. (noi/ang)