Pemkab Sambas Sosialisasikan Gisa, Memantapkan Layanan Administrasi Kependudukan

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 219

Pemkab Sambas Sosialisasikan Gisa, Memantapkan Layanan Administrasi Kependudukan
SOSIALISASI – Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saat sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi (Gisa) di Kantor Camat Jawai Selatan, Senin (17/7). Sosialisasi tersebut digelar untuk memantapkan pelayanan ke
Kadisdukcapil Sambas, Wahidah
“Pemerintah daerah ingin memberikan pelayanan khususnya bidang kependudukan secara profesional dan berkualitas,”

SAMBAS, SP - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas terus memantapkan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sambas, Wahidah mengatakan, guna mendapat peningkatan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, maka perlu menggelar sosialisasi kebijakan kependudukan terkait penyuksesan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (Gisa).

Dia menilai, sosialisasi kebijakan kependudukan memiliki makna yang strategis dan sangat urgen. Sosialisasi diperlukan sebagai bagian pelayanan memantapkan pelaksanaan administrasi kependudukan.

“Pemerintah daerah ingin memberikan pelayanan khususnya bidang kependudukan secara profesional dan berkualitas,” kata Wahida dalam sosialisasi kebijakan kependudukan di Kantor Camat Jawai Selatan, Senin (16/7).

Dia menjelaskan, tahun 2018 ini, sosialisasi yang diusung terkait penyuksesan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (Gisa). Seluruh komponen masyarakat dapat menyukseskan gerakan ini dengan melengkapi seluruh dokumen kependudukan.

“Sosialisasi sudah kita mulai 9 juli 2018 dan Insya Allah terakhir 30 Juli 2018 di Kecamatan Sajingan Besar,” ungkap dia.

Wahidah menyebutkan, sasaran sosialisasi terwujudnya komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk mensukseskan tertib administrasi kependudukan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kita berharap ada kesadaran kepemilikan dokumen kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, pemanfaatan data kependudukan dan kesadaran melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat tertib administrasi,” harap dia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan bahwa kegiatan Gisa sejauh ini  telah  menyelesaikan tugasnya yakni melayani data kependudukan melalui KTP elektronik mencapai  97,4 persen. Sedang untuk Kartu Keluarga telah mencapai 98 persen. “Sisa dua persen mudah-mudahan kita rampungkan dalam waktu dekat,” janji Tjahjo, baru-baru ini.

Dilanjutkan Mendagri, keberhasilan program ini sangat bergantung sekali dengan paritisipasi masyarakat. Karenanya  dia berharap sekali, program ini bisa selesai 100 persen sebelum akhir tahun. 

Mendagri juga memastikan semua data kependudukan sekarang ini  memberikan kemudahan berbagai  urusan dan keperluan. 

“Dengan kata lain siapapun dari kita yang menginginkan data satu orang,  tinggal klik Nomor Induk Kependudukan (NIK) semua yang kita inginkan ada di situ,” jelas Mendagri.

Sementara Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya dan kerja serius menjadikan penduduk negeri ini punya satu data valid akan kependudukan melalui administrasi kependudukan Indonesia.

Tertata rapi data penduduk, tentu akan menjadikan kita dimudahkan dengan berbagai kebijakan. Berbagai kebijakan dalam membangun bisa tepat dan akurat karena kita punya data kependudukan yang benar. “Saya mengistilahkan tugas mulia di kependudukan adalah tugas dari lahir sampai mati, " jelasnya.

Atbah Optimis

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, membuka sosialisasi kebijakan kependudukan di Kantor Camat Jawai Selatan, Senin (16/7). Dalam sambutannya, dia menyebutkan, gencarnya sosialisasi, memberikan rasa optimisme yang tinggi pada penyelenggaraan administrasi kependudukan.

“Sosialisasi kebijakan kependudukan, merupakan momentum penting mendukung gerakan sadar administrasi kependudukan,” ujar dia.

Jika sudah terjadi kesadaran yang tinggi dalam hal administrasi kependudukan, Atbah yakin penyelenggaraan administrasi kependudukan semakin berkualitas dan profesional. Dia menerangkan, penyelenggaraan e-KTP memiliki tujuan yang sangat baik bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Saat ini, data kependudukan telah dimanfaatkan oleh 886 lembaga pengguna baik pemerintah maupun swasta. Data kependudukan tersebut digunakan untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan pencegahan kriminal,” terang Bupati. (noi/ang)