Bakamla-Pemda Sambas Jalin Kerja Sama, Kuala Selakau Kini Jadi Desa Maritim

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 277

Bakamla-Pemda Sambas Jalin Kerja Sama, Kuala Selakau Kini Jadi Desa Maritim
TANDA TANGAN – Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili bersama Kepala Biro Umum Badan Keamanan Laut Brigjen TNI (Mar) Sandi Mujidin Latief menandatangani prasasti penunjukkan Desa Kuala Selakau sebagai desa maritime, kemarin. (Dok Pemda)
Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, membuat kesepakatan dan perjanjian bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas, dalam hal komitmen peningkatan keamanan dan keselamatan laut, di Balai Desa Kuala, Selakau, kemarin.

SP - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili menyambut baik kesepakatan tersebut yang ditandai dengan penunjukkan Desa Kuala Selakau sebagai desa maritim. Menurut dia, Desa Kuala memang cocok dipilih sebagai desa maritim dan binaan Bakamla. 

“Desa itu memang punya produksi laut yang potensial. Semoga peresmian Desa Maritim Kuala memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar dia.

Pembinaan Bakamla RI bagi desa maritim diantaranya dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan keamanan dasar kapal layar motor. Atbah mengingatkan, ilmu itu sangat penting. Dia meminta, warga peserta pelatihan menjadikan itu sarana menambah pengetahuan.

“Keamanan di laut sangat penting terutama bagi para nelayan yang menjadikan laut sebagai ladang rezeki,” terang dia.

Penandatanganan kerja sama itu juga melibatkan Kadis Kelautan Perikanan dan Kesehatan Hewan Ilham Sehan.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Badan Keamanan Laut Brigjen TNI (Mar) Sandi Mujidin Latief mengatakan, keamanan dan keselamatan di laut juga memiliki ancaman dan tantangan tersendiri.

Menurut dia isu-isu kemaritiman telah berkembang menjadi sangat krusial, karena tidak saja terkait dengan aspek kepentingan jalur pelayaran atau aspek ekonomi dengan potensi yang terkandung di laut. Tetapi juga soal kedaulatan negara.

Oleh karena itu, Sandi menyebutkan penanganannya memerlukan manajemen pengelolaan yang sinergis. “Dibutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral,” ungkap dia.

Terkait kerja sama antara Bakamla RI dengan pemerintah daerah, dia menjelaskan itu sebagai optimalisasi tugas pokok Bakamla menjaga keselamatan di laut.

Komitmen kerja sama tersebut guna menghadirkan dukungan dan kerja sama serta sinergitas dengan instansi atau institusi lain termasuk pemerintah daerah dan masyarakat pesisir maupun perbatasan.

“Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang kita lakukan dengan pemerintah daerah sangat strategis. Prinsipnya saling menguntungkan sesuai ketentuan perundang-undangan,” papar dia.

Maksud dan tujuannya dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan di laut yang dihadapi masyarakat pesisir. Juga tambah dia pemanfaatan teknolodi dan sarana prasarana mendukung kelancaran kegiatan peningkatan keamanan dan keselamatan di laut.

“Kita juga menghadirkan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan di laut dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya,” jelasnya. (nurhadi/ang)