BPJS Gandeng CSR Danai Warga Miskin

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 321

BPJS Gandeng CSR Danai Warga Miskin
Grafis Koko (Suara Pemred)
Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan, BPJS Pontianak, Juliantomo
"Kesulitan data biasanya akan mempengaruhi program donasi apabila ada perusahaan yang mensyaratkan penerima donasi harus warga yang berada di sekitar perusahaan mereka."

Bupati Sambas, Atbah Suhaili
“Kami berharap, kehadiran investor tersebut juga mendukung dan membantu Kabupaten Sambas, untuk mencapai Universal Health Coverage pada 1 Januari 2019," 

SAMBAS, SP – Sejumlah daerah mulai mendukung pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat miskin. Selama ini, adagium ‘orang miskin tak boleh sakit’ jadi momok. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seringkali terkendala anggaran daerah.

Salah satu terobosan diambil Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2018, tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sambas. Kebijakan itu dalam rangka mendukung program JKN.

"Perbup itu merupakan upaya Pemkab Sambas menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)," ujarnya kemarin.

Regulasi tersebut mendorong perusahaan atau badan usaha, meningkatkan kepedulian dan berperan serta menyukseskan program strategis nasional. Harapan pemerintah, perusahaan atau badan usaha bukan hanya berkewajiban mendaftarkan karyawan sebagai peserta JKN-KIS. Namun juga mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR), untuk membiayai iuran warga miskin.

“Kami berharap, kehadiran investor tersebut juga mendukung dan membantu Kabupaten Sambas, untuk mencapai Universal Health Coverage pada 1 Januari 2019," jelasnya.

Hal itu dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan penduduk Sambas yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS, melalui program donasi. Di mana setiap perusahaan dapat menggunakan dana program kepedulian sosialnya.

"Kita mengajak perusahaan untuk melakukannya dengan sukarela. Ini sifatnya sukarela, sesuai kemampuan perusahaan. Pemerintah daerah berharap ini benar-benar optimal," katanya.

Program donasi itu dapat menyasar penduduk yang berada di lingkungan perusahaan. Menurutnya, BPJS Kesehatan ke depan mesti mendorong atau merencanakan program yang membuat masyarakat sehat. 

“Ketika masyarakat lebih banyak yang sehat, beban pembiayaan BPJS Kesehatan bisa berkurang. Ke depannya juga saya berdoa BPJS tidak merugi lagi," jelas dia.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir belum tahu apakah cara itu diperbolehkan. Jika tak melanggar aturan, dia merencanakan CSR perusahaan ke depan akan disalurkan, dalam bentuk bantuan kepesertaan JKN-KIS warga tidak mampu. Selama ini, penyaluran CSR oleh perusahaan langsung kepada masyarakat yang berada di wilayah perusahaan beroperasi.

“Selama ini, CSR yang disalurkan berupa permintaan-permintaan dari masyarakat. Seperti pembangunan rumah ibadah, air bersih, lokal sekolah dan lainnya,” katanya.

Dia berencana membuat tim untuk mengevaluasi CSR perusahaan. Sejauh ini, perusahaan perkebunan paling banyak berkontribusi.

"Jumlah masyarakat tidak mampu yang ditanggung BPJS oleh Pemda Kapuas Hulu, jumlahnya ribuan orang," katanya. 

Program Donasi

Kepala Kantor BPJS Cabang Singkawang, Novi Kurniadi mengatakan, program donasi JKN-KIS adalah program yang melibatkan masyarakat secara perorangan atau badan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kepedulian kepada masyarakat di lingkungannya melalui pendaftaran dan pembayaran iuran keluarga atau kelompok menjadi peserta JKN-KIS.

BPJS Kesehatan bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Badan Hukum serta perorangan dalam menyosialisasikan program donasi JKN-KIS. Harapannya, ada kontribusi maksimal badan usaha/lembaga/badan lainnya maupun perorangan, dalam menyukseskan program JKN-KIS. Goalnya, Universal Health Coverage (UHC) per 1 Januari 2019 tercapai.

Menurutnya, program donasi JKN-KIS melalui CSR baru mulai diimplementasikan di Kabupaten Sambas, sebagai tindak lanjut dari Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sambas. 

Sedang di Kabupaten Bengkayang, organisasi Perkumpulan Masyarakat Sungai Pangkalan dan Sekitarnya (Permapas), juga sudah melaksanakan program ini per Agustus 2018. Mereka jadi donatur dengan mendaftarkan warga sekitar sebanyak 150 jiwa, pada tahap awal perjanjian.

Sementara, cakupan peserta di wilayah Singkawang, Sambas dan Bengkayang (Singbebas) per 1 Oktober 2018 sebanyak 644.022 jiwa atau 55,52 persen dari total penduduk wilayah Singbebas sebanyak 1.152.748 jiwa.

"Rinciannya Kota Singkawang cakupan peserta JKN-KISnya baru 67,73 persen, Kabupaten Sambas 51,24 persen dan Kabupaten Bengkayang 54,56 persen dari jumlah penduduk," jelasnya.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan, BPJS Cabang Pontianak, Juliantomo menambahkan, program donasi bisa diperuntukkan kepada masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, atau pun untuk yang sudah menjadi peserta, asalkan tergolong masyarakat kurang mampu.

Untuk wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, baru Bank Kalbar dan Optik Internasional yang ambil bagian. Bank Kalbar sudah masuk tahun kedua dengan menanggung 200 orang warga tidak mampu. Sementara Optik Internasional menanggung 100 orang.

“Biasanya perusahaan akan memilih masyarakat di sekitar lingkungan mereka,” ucapnya.

Per 1 Oktober 2018, jumlah warga Pontianak yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sebanyak 412.424 warga. Jumlah itu sekitar 62,63 persen dari total penduduk Kota Pontianak.

BPJS Cabang Pontianak memang belum masif menggaet CSR perusahaan. Mereka sekadar sosialisasi dan menunggu balasan surat. Pasalnya, mereka masih kesulitan data pendukung. Pihaknya belum menjalin kerja sama dengan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil.

“Kesulitan data biasanya akan mempengaruhi program donasi apabila ada perusahaan yang mensyaratkan penerima donasi, harus warga yang berada di sekitar perusahaan mereka. Kalau sedikit kita bisa turun lapangan, kalau banyak kami kesulitan,” tutupnya.

Karyawan Tak Terdaftar

Di Kabupaten Sekadau, jangankan berpikir soal CSR. Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya dalam jaminan kesehatan. Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Sekadau, Siti Fatkhul Hidayah menuturkan, sudah menyosialisasikan hal itu dibantu Kejari Sekadau dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU) Bupati Sekadau dengan BPJS Cabang Sintang 14 Februari lalu. Selain itu, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Tercatat per Juni 2018, baru 51 persen penduduk Sekadau menjadi peserta JKN–KIS. Masih 44 persen lagi target yang harus dicapai. Untuk mencapai target, mereka memberikan pemahaman kepada badan usaha, agar mendaftarkan diri dan karyawaannya menjadi peserta JKN–KIS.

“Saat ini optimalisasi untuk badan usaha menengah mikro. Jadi yang kami undang seperti KUD, CU, jasa konstruksi, hotel dan lain sebagainya,” ucapnya.

Setelah diberikan pemahaman, pimpinan badan usaha menandatangani komitmen mendaftarkan diri dan karyawaannya. Waktu yang diberikan, tiga hari setelah sosialisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pada ayat 2 sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa, teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

“Kalau sudah ada jaminan kesehatan tersebut, karyawaannya sehat dan tentunya produktivitas akan meningkat,” timpalnya.

Selain itu, Forum Komunikasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan juga dibentuk. Hal ini untuk mewanti-wanti adanya badan usaha ‘nakal’. Misalnya punya 100 karyawaan, tapi hanya 50 yang didaftarkan.

“Kemudian, badan usaha sudah mendaftar tapi tidak membayar,” katanya.

Sesuaikan Perda

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Michele Yan Widodo mengatakan, CSR sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk apa saja, tergantung posisi dan kemanfaatan perusahaan tersebut. Dan juga harus sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang CSR perusahaan.

“Untuk di provinsi pemanfaatan CSR sudah diatur dalam Perda, namun harus disesuaikan dengan program yang ada,” jelasnya.

Program CSR harusnya diusulkan dan disetujui pemerintah, agar program tepat sasaran. Untuk dana CSR yang diarahkan ke program donasi BPJS Kesehatan, seharusnya memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar perusahaan. 

“Program donasi ini sangat baik karena untuk membantu masyarakat,” ucapnya.

Dia menilai, selama ini perusahaan-perusahaan besar seperti perkebunan punya klinik dan dana CSR itu, biasa digunakan untuk membiayai klinik yang ada.

“Klinik-klinik perusahaankan biasa melayani masyarakat juga,” sebutnya.

Dirinya juga mengatakan untuk CSR, ada program-program yang memang harus dilaksanakan perusahaan, ada juga yang bersifat suka rela. (akh/ant/din/rud/sap/bls)

Sanksi Bagi Penunggak

BPJS Kesehatan mulai gencar dalam melakukan upaya minimalisir defisit yang terjadi di perusahaan. Salah satunya dengan mengetatkan sanksi terhadap peserta yang masih menunggak iuran. 

Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, setidaknya perusahaan akan mengetatkan sanksi tersebut terhadap peserta yang termasuk dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU/informal). 

Sebab segmen tersebut merupakan salah satu penyumbang defisit yang dialami BPJS Kesehatan saat ini. Adapun berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per akhir Oktober 2018 defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp7,95 triliun. 

Jumlah itu merupakan selisih dari iuran yang terkumpul yakni Rp60,57 triliun dengan beban Rp68,52 triliun. Sumber defisit itu paling besar dari peserta PBPU. Segmen peserta itu hanya bisa mengumpulkan iuran sebesar Rp6,51 triliun. Sementara beban yang ditimbulkan senilai Rp20,34 triliun, sehingga memiliki selisih Rp13,83 triliun. 

Kemudian segmen peserta bukan pekerja juga memiliki selisih Rp4,39 triliun. Sebab, iuran yang terkumpul Rp1,25 triliun sementara bebannya Rp5,65 triliun. Begitu juga dengan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan pemerintah daerah juga menyumbang defisit Rp1,44 triliun karena iuran Rp4,96 triliun dan bebannya Rp6,43 triliun. 

Justru untuk segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) keuangannya tidak negatif. Tercatat, iuran PBI jumlahnya mencapai Rp19,1 triliun. Sementara, bebannya cenderung lebih rendah Rp15,89 triliun. Sehingga menurut Kemenkeu dari PBI justru surplus Rp3,21 triliun. 

Melihat hal tersebut, salah satu yang bisa dilakukan untuk membuat peserta informal patuh adalah adanya penguatan regulasi soal sanksi. Regulasi itu perlu dukungan Kementerian/kembangan (K/L) lain untuk pengenaan sanksi bagi yang menunggak.  

Salah satunya yakni tidak bisa memproses izin-izin jika belum melunasi tunggakan BPJS Kesehatan. 

"Soal keterkaitan izin ini sebetulnya sudah tercantum di PP 86 Tahun 2013, memang ini sudah dipersiapkan bahkan sebelum JKN ada," jelas Iqbal.

Disebutkan, dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 sanksi itu meliputi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja, seperti perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Sementara sanksi yang dikenakan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan PBI juga akan terganjal perizinan seperti mengurus IMB, SIM, sertifikat tanah, paspor bahkan STNK. Iqbal pun mengatakan, jika sesuai peraturan maka hal itu seharusnya sudah siap diefektifkan per 1 Januari 2019, sesuai amanat Perpres 82/2018. 

Apalagi, saat ini sudah ada Online Single Submission (OSS) yang membuat semua perizinan terintegrasi. 

"Sudah dibicarakan supaya 2019 tidak kelewat lagi kalau orang daftar harus punya kartu (BPJS Kesehatan),” tambah dia. 

Bahkan saat ini juga sudah ada beberapa pemerintah daerah yang menyiapkan regulasi untuk memberlakukan ketentuan tersebut. Tapi, lanjut Iqbal, pemerintah tidak langsung mengaktifkan seluruhnya tapi akan ada sosialisasi dahulu ke masyarakat. (kon/bls)