Nelayan Pemangkat Sebulan Tak Melaut

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 289

Nelayan Pemangkat Sebulan Tak Melaut
Ilustrasi. (Net)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, Herti Herawati
"Pemangkat itu melayani kapal di bawah 30 GT sekitar 100 dan kebutuhan BBM subsidi per bulan di sana 300.000 liter, tapi yang mampu dipenuhi Pertamini hanya 180.000 liter per bulan."

Sales Executive Retail VI Kalbar, Benny Hutagaol
"Bisa dibeli dalam jerigen, tapi perlu digarisbawahi 'harus memiliki rekomendasi dari instansi terkait, yaitu DKP'."

SAMBAS, SP – Para nelayan tradisional di Kecamatan Pemangkat, Kebupaten Sambas, sudah lebih satu bulan tidak melaut. Aktivitas ekonomi mereka terganggu kelangkaan solar bersubsidi di Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN). Setelah ditelusuri, ternyata kelangkaan juga terjadi di daerah lain. 

Ditengarai hal ini terjadi akibat terbatasnya pasokan. Selain itu, ada pula permasalahan perbedaan menyikapi aturan. Namun yang pasti, mereka menunggu kepastian kemudahan memperoleh bahan bakar.

Satu di antara nelayan Pemangkat, Syahrial bercerita bagi nelayan kecil dengan kapal motor kapasitas 3 gross ton (GT), solar bersubsidi yang dibeli dari SPDN Perum Perindo di area Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat sangat membantu. Namun sebulan terakhir, tak ada solar untuk mereka.

Ketika barang tersedia, mereka dijatah 200 liter per satu kapal motor per bulan. Sementara sekali melaut saja, butuh 50 liter. Itu khusus mesin motor jenis dompeng. Mesin jenis Mitsubishi PS butuh lebih dari itu.

“Jika membeli di luar SPDN, harganya lebih mahal dari harga subsidi. Beli solar dari kios eceran, harganya bisa mencapai Rp8 ribu per liter," ungkapnya.

Dengan harga tersebut, tidak ada lagi keuntungan yang didapatkan dari hasil melaut. Hal itulah yang menyebabkan mereka menangkar kapal motor sebulan ini. Apalagi ketika melaut, mereka juga butuh es batu dan bekal hidup.

"Kami berharap pemerintah membantu supaya kami dapat kembali melaut, untuk menafkahi keluarga kami. Jika hal ini terus berlanjut tidak mendapatkan solar bersubsidi, kami para nelayan tentu makin susah," katanya.

Ketua Kelompok Nelayan Liku Paloh, Suramli mengatakan nasib mereka tak beda dibanding nelayan Pemangkat, bahkan lebih parah. Lokasi mereka jauh dari Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN).

“Akhirnya dengan dana seadanya membeli solar secukupnya, kami membeli dari pengecer. Hasil melaut menurun," katanya.

Jika hal ini terus terjadi, sudah pasti ekonomi keluarga terganggu. Apalagi Kecamatan Paloh merupakan daerah pesisir. Jauh dari pusat kecamatan seperti Sambas dan Pemangkat. 

"Kami sebagian besar nelayan lalu petani, jika masalah ini terus berlanjut maka kami akan menganggur dan sulit makan," keluhnya.

Dia berharap Pemerintah Kabupaten Sambas menindaklanjuti persoalan tersebut. Mereka ingin solar bersubdisi mudah didapat. Harganya pun sebisa mungkin lebih murah.

Ketua Kelompok Nelayan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Jumadi mengatakan, sulitnya mencari solar sudah terhitung empat bulan. Meski demikian, tidak sampai membuat dirinya urung melaut.

"Kemarin saya cari solar ke SPBU, cuma belinya tidak bisa sekaligus. Pakai ken ukuran 10 liter secara berulang-ulang," ujarnya. 

Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indoneia (HNSI) Kabupaten Kubu Raya, Busrah Abdullah mengatakan hampir dua tahun nelayan tradisional Kubu Raya kesulitan mendapatkan solar subsidi. Kelangkaan terjadi lantaran hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) tidak memenuhi syarat mendapatkan BBM bersubsidi.

"Karena tidak semua nelayan punya surat menyurat lengkap. Sulitnya para nelayan melengkapi karena kebanyakan nelayan itu dibawah 5 GT. Sementara yang bisa memenuhi surat itu di atas 10 GT," jelasnya. 

Akibatnya, nelayan jarang melaut. Jika dipaksa, pendapatan tidak akan besar. Mereka harus menutupi biaya operasional bahan bakar. Nelayan ini pun membeli solar dari kios-kios kecil.

"Mereka terpaksa beli minyak ilegal, karena untuk mendapatkan yang resmi sangat sulit sekali," jelasnya. 

Sudah beberapa kali nelayan minta difasilitasi pihak terkait. Namun hingga sekarang, Pemda Kubu Raya belum punya kebijakan. Kelangkaan pun makin parah.

"Ini akibat perbedaan persepsi dalam menerjemahkan aturan. Sedangkan Pemda belum berani bersikap, karena takut melanggar hukum. Sementara dari nelayan ingin mengurus surat tidak bisa," jelas dia. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Herti Herawati mengatakan sudah menghubungi Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat untuk memastikan faktor terhambatnya distribusi BBM bersubidisi ke wilayah tersebut. Hasilnya, kuota dari Pertamina hanya bisa mencukupi separuh kebutuhan. 

“Pemangkat itu melayani kapal di bawah 30 GT sekitar 100 dan kebutuhan BBM subsidi per bulan di sana 300.000 liter, tapi yang mampu dipenuhi Pertamini hanya 180.000 liter per bulan,” katanya.

Masalah lain, kemampuan daya tampung Stasiun SPBN dan SPDN yang terbatas dan harus diperbanyak. Dengan demikian Pertamina bisa mengantar kebutuhan nelayan untuk satu bulan dalam satu kali antar. Sementara kuota 300.000 liter kebutuhan SPBN Pemangkat harus dipenuhi dengan enam kali antar. 

“Jadi mungkin perhitungan Pertamina kan tidak ekonomis kalau enam kali antar, makanya kadang terhambat juga,” bebernya.

Dia berujar sempat beraudiensi dengan Pertamina dan mereka menjanjikan akan memenuhi berapa pun kebutuhan, asal ada rekomendasi.

Sebagai salah satu bentuk antisipasi, wacana gerai pengukuran kapan diangkat. Gerai itu untuk mempercepat syarat-syarat dokumen kapal, sehingga nelayan punya izin lengkap dan bisa mendapat rekomendasi bahan bakar subsidi.

“Dokumen itu filter bersama untuk mencegah adanya penyelewengan, entah itu untuk pengunaan ke sektor lain yang tidak sesuai ketentuan,” bebernya.

Perizinan kapal di Kalbar memang banyak masalah. Padahal, izin merupakan syarat nelayan mendapat jatah bahan bakar subdisi bagi nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 30 GT. Namun penyelesaiannya tak bisa hanya dari satu dinas. Izin harus didapat dari Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu.

“Kami hanya bisa mendata, untuk penyelesaian data dokumen kapal ini ke KSOP yang merupakan UPT Kementerian Perhubungan,” terangnya.

Menurutnya, apabila nelayan memenuhi semua persyaratan dalam Permen Nomor 13 Tahun 2013 mengenai cara mendapatkan BBM bersubsidi, tidak akan ada penyalahgunaan BBM ke pihak lain.

“Di situlah peran pentingnya rekomendasi dari kabupaten/kota untuk kapal kecil yang ukuran 0-10 GT. Kalau di Pemangkat bisa ke Kepala PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara),” sebutnya.

Kendati diakuinya, Permen Nomor 13 Tahun 2013 itu masih perlu disederhanakan untuk memudahkan para nelayan. Meski sebenarnya Permen itu sudah memangkas satu persyaratan yang sulit dipenuhi nelayan kecil, yaitu Surat Layak Operasi (SLO).

Sementara Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Singkawang, Yusnita mengatakan, kebutuhan solar sebenarnya sudah tidak masalah bagi nelayan Singkawang. 

"Karena sudah ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk melayani kebutuhan nelayan," kata Yusnita. 

Hingga kini, belum ada nelayan yang mengeluhkan soal BBM. 

"Belum ada nelayan yang laporan ke saya. Kalaupun ada yang merasa sulit untuk mendapatkan BBM, segera koordinasikan ke saya," mintanya. 

Menurutnya, SPBN juga sudah mendata berapa BBM yang dibutuhkan para nelayan. Jika memang dalam penyaluran masih didapati masalah, maka pihaknya akan memperbaiki. Salah satunya dengan meminta penambahan kuota BBM ke Pertamina. 

"Penambahan kuota BBM ini mengingat adanya penambahan kapal motor dan sebagainya. Nanti akan kita usulkan ke Pertamina," ujarnya. 

Sementara itu, Sales Executive Retail VI Kalbar, Benny Hutagaol mengatakan, nelayan berhak mendapatkan solar dengan harga bersubsidi sesuai Perpres 191 Tahun 2014. Setiap lembaga penyalur Pertamina wajib menjual solar subsidi dengan harga yang ditetapkan Pertamina.

"Sekiranya ada lembaga penyalur resmi Pertamina yang menjual di atas harga subsidi, pasti sudah kita sanksi. Mungkin perlu konfirmasi lagi untuk nelayan tradisionalnya," ungkapnya. 

Terkait pendistribusian solar bersubsidi, nelayan membeli solar subsidi dari SPBN. Jika di wilayah tersebut tidak ada SPBN, nelayan bisa membeli di SPBU tertentu, menggunakan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat. 

"Bisa dibeli dalam jerigen, tapi perlu digarisbawahi 'harus memiliki rekomendasi dari instansi terkait, yaitu DKP'," ujarnya.

Prinsipnya, rekomendasi itu harus resmi agar tidak disalahgunakan. Rekomendasi berisi nama orang atau nelayan yang direkomendasikan, maksimal kebutuhannya, masa berlaku rekomendasi, nomor surat rekomendasi sesuai aturan instansi terkait. Selain itu, akan dibuatkan rekapitulasi pembelian per rekomendasi tersebut.

Pengembangan jaringan SPBN agak unik, tidak seperti SPBU. Untuk SPBN milik Pertamina, harus ada rekomendasi dari Kementerian untuk daerah yang membutuhkan titik di bangunan SPBN di sentra nelayan. 

Selain itu secara ekonomis, bisnis SPBN lebih banyak sosialnya dibandingkan bisnisnya dikarenakan nelayan “asli” biasanya membeli BBM dengan menukar hasil tangkapan, atau sistem kredit yang kadang hal ini membuat cashflow SPBU relatif kecil. 

Omzet SPBN juga sedikit, sehingga untuk menutupi kredit nelayan yang menggunakan sistem tukar tangkapan, agak kesulitan.

"Di samping aspek bisnis, SPBN juga diwajibkan melayani nelayan 'resmi saja' yang terdaftar di instansi terkait," katanya. (iat/nak/noi/rud/bls)

Terganjal Pergub

Anggota DPRD Kalbar, Syarif Amin mengatakan DPRD Kalbar telah membuat Peraturan Daerah (Perda) berkaitan dengan nelayan. Di mana di dalam aturan tersebut, terdapat juga hal-hal untuk perlindungan para nelayan, dan para nelayan nantinya akan mempunyai kartu sebagai bukti mereka terdaftar di asosiasi. 

"Saya salah anggota Pansus yang membahas perlindungan para nelayan kita. Baik itu terkait hak mereka mendapatkan solar subsidi, maupun aktivitas mereka dalam menangkap ikan juga akan dilindungi selama tidak melanggar aturan yang ada," jelas dia.

Menurutnya, Perda itu jadi solusi ketika para nelayan mendapatkan solar subsidi, akibat tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi. Hanya sayang, saat ini aturan itu belum bisa dijalankan, karena masih ada masa transisi pemerintah provinsi yang baru saja ganti gubernur. 

"Perda itu bisa diberlakukan, apabila dipergubkan oleh Gubernur. Jadi sekarang tinggal Pergubnya lagi. Kalau sudah Pergub keluar baru bisa diberlakukan aturan tersebut," jelasnya.

Namun apabila kelangkaan dikarena oleh pemasokan Pertamina itu sendiri, menurutnya perlu dipertanyakan pada Pertamina. Karena pendataan nelayan sudah dilakukan dan semestinya tidak ada alasan kelangkaan karena pasokan. 

"Pertamina harus jeli dan mitra Pertamina yang menyalurkan subsidi harus dipantau. Jangan sampai adanya salah sasaran penyaluran. Jadi perlu ada ketegasan dan kejelian pihak Pertamina itu sendiri," pungkasnya. (din/bls)