Lerry Minta Kepesertaan BPJS Sambas Dihentikan

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 325

Lerry Minta Kepesertaan BPJS Sambas Dihentikan
Grafis Koko (Suara Pemred)
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Singkawang, Novi Kurniadi
“Tujuan pencabutan rekomendasi Dinsos ini, untuk mendorong masyarakat mendaftar bukan pada saat sakit, tetapi jauh hari sebelum sakit.”

Bupati Sambas, Atbah
“Bagaimana kita melakukan dan menghadirkan pelayanan terbaik terhadap kesehatan masyarakat, maka kita harus bicarakan ini secara baik dan hati-hati.”

SAMBAS, SP – Ketua Komisi A DPRD Sambas, Lerry Kurniawan Figo meminta Pemkab Sambas, keluar dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Dia berang, karena BPJS Kesehatan Kantor Singkawang menolak pasien berobat menggunakan Surat Rekomendasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Kantor tersebut melayani kepesertaan BPJS wilayah Singkawang, Bengkayang, Sambas (Singbebas).

Pernyataan Lerry seakan bertolak belakang dengan terobosan yang baru saja dilakukan Bupati Sambas, Atbah dalam memanfaatkan kehadiran BPJS Kesehatan. 

Belum lama ini, Atbah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2018, tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sambas. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) diminta dialokasikan untuk membayar kepesertaan jaminan kesehatan warga sekitar perusahaan.

"Jika keputusan BPJS tidak ditunda, dan tetap tidak memberlakukan BPJS PBI Daerah lewat rekomendasi Dinsos sebelum validasi data, kita minta Bupati mengambil kebijakan kembali ke Jamkesda. Cukup dengan SKTM bisa berobat gratis," katanya, Kamis (10/1).

Menurutnya, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Dinsos, semestinya bisa jadi dasar berobat. Jika tidak, lebih baik Sambas mengikuti daerah lain di Indonesia. Yang menolak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Secara aturan, Pemda bersinergi lewat kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD. 

“Lagi pula BPJS ada yang PBI pusat dan PBI daerah. Daerah lain seperti Serang, Sleman dan Tangerang, bahkan menolak kepesertaan mereka ke BPJS Kesehatan," tegasnya.

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin, Dinas Sosial PMD Sambas, Haliman berharap, BPJS Kesehatan Kantor Singkawang tetap bisa melayani rekomendasi dari Dinsos PMD Kabupaten Sambas. 

Saat ini, pihaknya masih terkendala belum rampungnya data terpadu kepesertaan PIB yang ditanggung Pemkab.

"Data terpadu yang kita miliki baru 20 desa yang terdata di Kemensos RI, sedangkan desa lainnya masih dalam proses pendaftaran. Lalu, dari desa yang sudah terdaftar juga ada 44 desa yang saat ini belum menyelesaikan perbaikan data," terangnya.

Menanggapi itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Singkawang, Novi Kurniadi berharap, Pemkab Sambas memikirkan kembali rencana mundur dari kepesertaan PBI APBD. Pencabutan pemberlakuan rekomendasi Dinsos PMD, justru untuk mendorong masyarakat mendaftar jauh hari, bukan ketika sakit.

“Ini bentuk perlindungan dan gotong royong sesama peserta JKN-KIS," jelasnya.

Sesuai ketentuan, menjadi peserta JKN-KIS merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang, karena kepesertaan bersifat wajib. Jika masyarakat dinilai kurang mampu, yang bersangkutan dapat didaftarkan pemerintah pusat dan daerah, sebagai peserta dari segmen PBI yang dibiayai pemerintah.

Dia pun menegaskan tidak ada penolakan pasien yang menggunakan Surat Rekomendasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Pasien tetap diberikan pelayanan saat di rumah sakit. Namun, penjaminan peserta tidak dapat dilakoni BPJS Kesehatan, karena peserta tersebut belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. 

“Akhirnya, pasien tersebut sebagai pasien umum," katanya.

Ia menegaskan, Surat Rekomendasi Dinas Sosial merupakan syarat pendaftaran peserta mandiri, bukan peserta PBI Daerah. Penonaktifannya pun mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan aturan turunannya yaitu, Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018. 

Dalam aturan itu, disebutkan bahwa apabila masyarakat yang ingin mendaftar tergolong masyarakat miskin atau tidak mampu, maka seyogyanya didaftarkan oleh Pemda melalui PBI APBD, dengan sistem cut off atau aktif di bulan berikutnya. 

"Jadi bukan ketika sakit baru mendaftarkan dirinya," ujarnya.

Pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018, pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa, kewajiban melakukan pendaftaran sebagai peserta jaminan kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2019. 

"Data terpadu bukan kewenangan BPJS Kesehatan yang menyiapkan, namun yang memiliki kewenangan adalah Pemda melalui Dinas Sosial," ungkapnya.

Novi pun mengoreksi ucapan Lerry yang menyebut sejumlah daerah menolak kepesertaan BPJS Kesehatan. Kabupaten Serang, Sleman dan Tangerang, justru merupakan  daerah yang mendukung program JKN-KIS yang diselenggarakan pihaknya.

Bahkan, untuk Kabupaten Sleman dan Tangerang Selatan, telah mencapai Universal Health Coverage (UHC)/Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta di awal tahun 2019. Dimana kepesertaan JKN-KIS Sleman telah mencakup lebih dari 95 persen penduduk, dan Tangerang Selatan mencapai 99,86 persen penduduk. Per 1 Desember 2018, 155 kabupaten/kota di Indonesia sudah berstatus UHC.

"Tentunya kami sangat mendukung apabila Kabupaten Sambas dapat mengikuti jejak seperti Kabupaten Sleman, karena apabila seluruh masyarakat sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. Sehingga tidak ada lagi masyarakat Sambas ketika sakit, tidak memiliki Jaminan Kesehatan," tuturnya.

Atbah Gamang

Bupati Sambas, Atbah menilai memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah hal terpenting. Adanya aturan BPJS Kesehatan yang tak lagi menerima surat rekomendasi, sudah dipikirkan matang. Pada intinya, kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat mesti terpenuhi.

“Ini kewajiban negara, pendidikan dan kesehatan rakyat jangan pikirkan ongkos dan biaya lagi seharusnya, karena negara wajib menyediakan pelayanan cuma-cuma kepada rakyatnya. Seharusnya begitu," tegas Atbah.

Ajakan DPRD agar Pemkab Sambas keluar dari kepesertaan program stategis nasional itu pun, meski disikapi hati-hati. Semua kebijakan harus bermuara pada kepentingan rakyat.

“Bagaimana pun ending-nya adalah masyarakat terlayani dengan baik dalam pelayanan kesehatan mereka. Apa yang menjadi keputusan kita harus sesuai aturan yang ada, dan ada unsur keberpihakan kepada masyarakat," katanya.

Jawaban Atbah terdengar retorik. Dia tak berani tegas mengiyakan atau menolak. Namun, dia meminta BPJS Kesehatan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat.
 
"Bagaimana kita melakukan dan menghadirkan pelayanan terbaik terhadap kesehatan masyarakat, maka kita harus bicarakan ini secara baik dan hati-hati," pungkas Atbah.

Singkawang Aman

Kasi Penanganan Kemiskinan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Kota Singkawang, Sri Rezeki mengatakan, surat rekomendasi untuk peserta BPJS Kesehatan, dikeluarkan ketika ada kasus darurat. Misalnya, diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa, disabilitas, lansia, dan atau penyakit kronis yang perlu perawatan segera.

Dengan catatan, dalam satu Kartu Keluarga (KK) belum ada anggota keluarga yang terdaftar sebagai peserta KIS-PBPU/PPU/PBI. Dengan rekomendasi pihaknya tersebut, kartu KIS-PBPU kelas III yang bersangkutan langsung aktif pada hari dikeluarkan rekomendasi. 

Selanjutnya, keluarga yang telah menggunakan rekomendasi tersebut, akan didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS PBI APBD. Pemerintah Kota Singkawang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kota Singkawang sejak tahun 2016. 

"Dan kami telah membuat Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2015, tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Kota Singkawang," ujarnya.

Pemkot Singkawang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin, untuk mendaftarkan diri menjadi peserta KIS-PBI APBD melalui Dinas Sosial, PP dan PA Kota Singkawang. Nama yang masuk akan diverifikasi dan validasi oleh tim. Apakah mereka layak atau tidak mendapatkan KIS-PBI APBD. 

Hal ini dilakukan karena kuota peserta KIS-PBI APBD sangat terbatas. Hingga tahun 2018, pihaknya mendaftarkan sebanyak 18.117 peserta. 

“Untuk tahun 2019, semoga ada tambahan kuota sehingga masyarakat miskin yang belum terdaftar, bisa memperoleh kartu KIS," ungkapnya.

Hingga kini, belum pernah terjadi penolakan surat rekomendasi tersebut.

"Tidak pernah ditolak pasien berobat. Terlebih, di Kota Singkawang memiliki dua cara untuk membantu masyarakat miskin, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan," jelasnya. 

Cara pertama, pendaftaran peserta KIS-PBI saat belum sakit. Kedua, Pemkot Singkawang menganggarkan dana ke RSUD Abdul Aziz, untuk melayani masyarakat miskin yang belum memiliki kartu, dan terdesak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

"Kami sering menyebutnya SKTM. Surat tersebut dibuat oleh Dinas Sosial, PP dan PA Singkawang dengan dasar SKTM dari kelurahan, dan disahkan di kecamatan," tuturnya. 

Namun, SKTM tersebut hanya bisa digunakan satu kali. Selanjutnya, pasien akan didaftarkan menjadi peserta KIS-PBI APBD. (noi/rud/bls)

CSR untuk Kesehatan

Kabupaten Sambas sejatinya pelopor pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat miskin. Lewat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2018, tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sambas, Pemkab mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Regulasi tersebut mendorong perusahaan atau badan usaha, meningkatkan kepedulian dan berperan serta menyukseskan program strategis nasional. Harapan pemerintah, perusahaan atau badan usaha bukan hanya berkewajiban mendaftarkan karyawan sebagai peserta JKN-KIS. Namun juga mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR), untuk membiayai iuran warga miskin.

“Kami berharap, kehadiran investor tersebut juga mendukung dan membantu Kabupaten Sambas, untuk mencapai Universal Health Coverage pada 1 Januari 2019," jelas Bupati Sambas, Atbah.

Hal itu dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan penduduk Sambas yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS, melalui program donasi. Di mana setiap perusahaan dapat menggunakan dana program kepedulian sosialnya.

"Kita mengajak perusahaan untuk melakukannya dengan sukarela. Ini sifatnya sukarela, sesuai kemampuan perusahaan. Pemerintah daerah berharap ini benar-benar optimal," katanya.

Program donasi itu dapat menyasar penduduk yang berada di lingkungan perusahaan. Menurutnya, BPJS Kesehatan ke depan mesti mendorong atau merencanakan program yang membuat masyarakat sehat. 

“Ketika masyarakat lebih banyak yang sehat, beban pembiayaan BPJS Kesehatan bisa berkurang. Ke depannya juga saya berdoa BPJS tidak merugi lagi," jelas dia. (noi/bls)