Kementrian Belum Salurkan Anggaran PKH, Atbah Ingatkan Penyaluran Harus Tepat Sasaran

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 136

Kementrian Belum Salurkan Anggaran PKH, Atbah Ingatkan Penyaluran Harus Tepat Sasaran
PENERIMA BANTUAN – Warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Di Sambas, pelaksanaan program bantuan ini belum dapat dilakukan karena terkendala penyaluran dana bantuan yang belum diberikan Kementrian Sosial. suara merdeka. (Ist)
Koordinator PKH Sambas, Wahyudi
"Di daerah lain ada juga yang sudah mendapatkan anggaran PKH, namun di Sambas, kita masih belum"

SAMBAS, SP – Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Sambas, Wahyudi mengatakan belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat mengenai waktu penyaluran dana program PKH di Sambas.

“Di daerah lain ada juga yang sudah mendapatkan anggaran PKH, namun di Sambas, kita masih belum," katanya, Rabu (16/1).

Wahyudi menjabarkan, anggaran PKH di Sambas 2019 sama dengan tahun sebelumnya. “Bantuan tetap setiap keluarga untuk reguler Rp550 ribu per keluarga pertahun, dan PKH akses Rp1 juta per keluarga per tahun dan diberikan pada tahap pertama," rincinya.

Program bantuan ini, diyakini Wahyudi penting karena yang diberikan ke berbagai kalangan, seperti ibu hamil, lanjut usia (Lansia), anak usia dini dan penyandang disabilitas.

Untuk ibu hamil bantuan diberikan Rp2.400.000, anak usia dini Rp2.400.000, pelajar SD Rp900.000, pelajar SMP Rp1.500.000 dan pelajar SMA Rp 2.000.000. Sedangkan untuk penyandang disabilitas berat Rp2.400.000 dan Lansia Rp2.400.000 yang maksimal empat orang dalam satu keluarga.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta menyampaikan mulai 2019, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengantongi bantuan sosial Rp9 juta lebih dari PKH setiap tahunnya.

Sebelumnya bantuan diterima KPM secara flat sebesar Rp1.890.000 per tahun. Sedangkan  tahun ini, skema penyalurannya diubah jadi non-flat. Total anggaran ditingkatkan jadi Rp34 triliun. Paling banyak setiap KPM mendapat empat komponen indeks.

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan, Pemkab Sambas belum menerima daftar penerima PKH. Pihaknya terus melakukan upaya komunikasi, agar daftar tersebut itu didapat, berikut anggaran PKH.

"Kita terus komunikasi dengan kementrian agar daftar keluarga penerima manfaat segera disampaikan paling lambat Februari," ujarnya.

Atbah berharap penerima manfaat PKH benar-benar pantas. Ia menegaskan, dirinya pernah punya pengalaman membantu orang miskin dan mengkaya kan orang miskin.

“Di luar negeri lembaga sosial mendapat data yang sangat valid, kemudian turun ke lapangan dan menemui masyarakat yang betul-betul membutuhkan, betul-betul miskin tanpa kepentingan apapun," katanya.

Akurasi data masyarakat miskin, kata Atbah sangat penting. Hal ini bisa dicapai dengan keberadaan pengurus program sosial yang berkomitmen.

“Kondisi  di Indonesia kecenderungan data tidak valid, kemudian pekerjanya penuh dengan kepentingan, ini yang merepotkan," tegas Atbah.

Validitas data penduduk miskin yang carut marut, dilanjutkan Atbah akan mengganggu kelancaran tujuan program sosial, sehingga menyejahterakan masyarakat miskin sulit diwujudkan. Kondisi ini ia harap tak terjadi di Sambas.

"Di Sambas Saya yakin dan berharap pertama semua kawan-kawan kita pengurus Itu amanah, kompak dan bersatu padu,” yakinnya.

Atbah juga meminta camat dan seluruh unsur mendampingi dan memantau pelaksanaan PKH. "Kepada seluruh unit dan pelayanan kesehatan berikanlah pelayanan terbaik kepada mereka yang penerima PKH,” pintanya. (noi/jee)