Bawaslu Tertibkan APK Pemilu

Sambas

Editor elgiants Dibaca : 188

Bawaslu Tertibkan APK Pemilu
COPOT – Bawaslu dan Satpol PP Sambas ,emcopot salah satu billboard kampanye di Jalan Raya Sambas, Rabu (20/3). Bilboard tersebut dianggap melanggar aturan kampanye.
SAMBAS, SP - Badan Pengawas Pemilu Sambas (Bawaslu), turun ke lapangan guna menertibkan Alat Peraga Kampanye (Apk) peserta Pemilu 2019. Aksi penertiban ini telah dilakukan sebanyak lima kali sejak tahapan Pemilu dimulai akhir tahun 2018.
Komisioner Bawaslu Sambas, Mustadi mengatakan, terdapat beberapa APK berukuran besar yang terpaksa mesti diturunkan, karena tidak menaati aturan.

Menurut dia, untuk pemasangan APK berupa billboard, hanya boleh dipasang sebanyak dua buah dalam satu daerah kabupaten. Selain itu juga harus memperhatikan etika dan estetika yang dituangkan sesuai Perbawaslu Nomor 28 dan 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye; Surat Bawaslu Nomor 1990 tentang Pengawasan Metode Kampanye; PKPU tahun 2018 tentang Kampanye; dan aturan terkait lainnya.

“Terdapat dua bilboard yang diturunkan oleh Bawaslu Kabupaten Sambas di Jalan Raya Rambi yakni bilboard pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 dan bilboard calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat,” kata Mustadi, Rabu (20/3).

Kedua dua billboard yang diturunkan tersebut terpasang melintang di atas jalan, sehingga Bawaslu dengan tegas membongkar kedua APK berukuran sangat besar itu.

"Pada dasarnya penertiban pada hari ini yakni penertiban APK yang tidak sesuai aturan tersebut, misalnya daerah perkantoran, pasar dan tidak boleh melintang di atas jalan, dan bilboard yang kita turunkan pada hari ini diantaranya karena melintang di atas jalan dan dekat dengan perkantoran," katanya.

Penertiban APK juga dilakukan hampir di semua kecamatan jalur pantai utara Kabupaten Sambas.

"Selain di Sambas, kita juga lakukan penertiban di jalur pantai utara, dari Kecamatan Sambas, Sebawi, Tebas, Pemangkat kemudian Selakau," jelasnya.

Di antara pelanggaran yang ditemukan sebagian besar adalah terkait lokasi pemasangan, yang tidak sesuai aturan yang dia paparkan sebelumnya. "Persoalan yang ditemui adalah karena apk ini dipasang tidak sesuai aturan,” ucapnya.

Sebelumnya Bawaslu sudah menyampaikan surat kepada pengurus partai di kabupaten dan tim pemenangan peserta Pemilu kabupaten. “Jika memang setelah disurati mereka tidak menertibkan APK-nya sendiri, maka kita lah yang akan melakukan penertiban, disertai aparat kepolisian dan Satpol PP Sambas," tegasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas Anwari mengatakan upaya penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu dan Satpol PP Sambas layak diapresiasi karena sudah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

"Saya rasa ini penertiban yang kesekian kalinya dilakukan oleh Bawaslu bersama Satpol PP Kabupaten Sambas dan kita apresiasi karena telah menegakkan aturan yang selayaknya dijalankan," ungkapnya.

Anwari juga menyarankan Bawaslu untuk melakukan pemantauan tempat yang dilarang untuk pemasangan APK yang berada di luar kota Sambas.

"Penertiban ini juga meski dilakukan di luar Kota Sambas namun di kecamatan juga dilakukan penertiban biak masih ada pelanggaran berdasarkan aturan Bawaslu dan Pemda Sambas," ungkapnya.

Anwari sebagai peserta Pemilu mengatakan tidak keberatan jika ada APK diirinya diterbitkan oleh Bawaslu sesuai dengan peraturan. "Dalam penertiban ini juga harus merata dan jangan tebang pilih," tuturnya.

Legislator partai Gerindra ini mengatakan sebelum melakukan penertiban APK, Bawaslu selalu memberitahu kepada peserta Pemilu.
"Kita selalu diberitahukan oleh Bawaslu jika ingin menertibkan APK, bahwa mengajak sama-sama dalam melakukan penertiban ini," tutupnya. (noi/ang)

Harus Ada Izin

Tokoh masyarakat Sambas, Kamarudin mengingatkan, agar pemasang petugas partai atau tim kampanye meminta izin terlebih dahulu kepada Bawaslu maupun KPU atau warga setempat.

"Biasa ditemui pemasangan Apk yang semaunya saja, misalnya diatas tanah milik orang lain, dan yang memasang itu tidak meminta izin sebelumnya," kata Kamarudin.

Hal seperti ini berpotensi memunculkan konflik, sehingga akan mengganggu Kamtibmas dan membuat repot Bawaslu.
"Yang demikian akan bisa menimbulkan keributan, bisa jadi pemilik tanah tidak mengizinkan dan merobohkan baliho lalu terjadi pertikaian, ini akan membuat repot pengawas dan penyelenggara Pemilu," ujarnya.

Dia menyarankan agar Bawaslu lebih aktif melakukan penertiban dan selalu mengingatkan peserta Pemilu untuk menaati aturan serta etika.

"Semakin sering ditertibkan maka semakin baik, kita mengapresiasi kerja Bawaslu, namun juga aturan ini mesti kembali diingatkan kepada peserta Pemilu, bila perlu ada plang informasi di daerah tertentu yang memang disitu tak boleh ada APK terpasang," tukasnya. (noi/ang)