Atbah Harap DPRD Segera Bahas Raperda Penanggulangan Bencana

Sambas

Editor Admin Dibaca : 109

Atbah Harap DPRD Segera Bahas Raperda Penanggulangan Bencana
Pemadaman Karhutla di Teluk Keramat, Sambas, belum lama ini.
SAMBAS, SP – Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili berharap, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Bencana, dipercepat. Pasalnya, saat ini telah memasuki musim kemarau, sehingga rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Saya berharap berharap agar Raperda tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sambas dipercepat pembahasannya, supaya apa yang kita lakukan dan rencanakan bisa mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada," kata Atbah, Minggu (24/3).

Maka dari itu, dia mengharapkan anggota DPRD dan stakeholder terkait, segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, guna mengesahkan Raperda tersebut.
Menurut dia, Pemkab Sambas telah melakukan berbagai upaya penanganan dan antisipasi bencana hingga ke desa-desa.

"Alhamdulillah dari provinsi begitu antusias memberikan pelatihan kepada desa-desa agar sigap bencana ada beberapa desa yang sudah dilatih oleh BPBD provinsi,” ucapnya.

Di samping itu, Pemkab Sambas juga memberikan edukasi kepada desa dan masyarakat untuk menanggulangi bencana, meskipun menggunakan peralatan masih minim.

“Kita juga selalu komunikasi dengan kepolisian dan TNI," tutupnya.

Sementara Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sambas  Raperda tentang Penaggulangan Bencana, Lerry Kurniawan figo mengatakan, bahwa Raperda tersebut hampir selesai.


Dia menjelaskan, dalam pembahasan Rapeda ini, DPRD juga melibatkan stakeholder terkait, dan dari pihak yang selama ini peduli dengan bencana seperti Tagana, Basarnas, Manggala Agni dan semua komponen masyarakat yang juga peduli akan penanggulangan bencana.


“Semua pihak kita ajak untuk diskusi dalam rangka penyempurnaan Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas," jelasnya.

Figo mengatakan, Raperda yang akan menjadi Perda menjadi sebuah solusi dalam hal penanggulangan bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana, karena selama ini penanggulangan bencana ini sifatnya lebih sosial, hanya sekedar penaggulangan dan dengan adanya perda nantinya selain bantuan saat bencana namun ada sistem rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap bencana. Perda ini untuk memudahkan untuk meminta bantuan kepada BNPB.

"Ya, jika daerah yang ingin mengajukan bantuan ke BNPB maka pertama sekali harus ada paying hukum di daerah tersebut," tukasnya. (noi/ang)