Atbah Inginkan Disabilitas Dapatkan layanan terbaik.

Sambas

Editor elgiants Dibaca : 67

Atbah Inginkan Disabilitas Dapatkan layanan terbaik.
ilustrasi
SAMBAS, SP - Bupati Sambas H Atbah Romin Suhaili mengatakan penyandang disabilitas meski mendapatkan persamaan hak sebagai warga negara Indonesia. 

"Kita harus bicara tentang persamaan hak warga negara, maka kawan-kawan kita yang membutuhkan perhatian khusus harus menjadi prioritas, olehnya karenanya kantor-kantor yang sering dikunjungi oleh penyandang disabilitas harus menghadirkan fasilitas khusus, begitu juga ditempat umum harus ada fasilitas bagi mereka," katanya. Senin (1/3)

Begitu juga dengan lembaga pendidikan seperti sekolah termasuk juga ketenagakerjaan juga harus memberikan untuk penyandang disabilitas. 

"Untuk sekolah dan peluang kerja harus ada bagi mereka, begitu juga pekerjaan, Alhamdulillah negara untuk ini sudah mempersiapkan khusus salah satu penerimaan CPNS juga telah mengkhususkan bagi penyandang disabilitas," tutupnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, yang juga Ketua pansus Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas Supni Alatas mengatakan dalam perda tersebut nantinya akan mengakomodir 33 hak untuk difabel. Beberapa diantaranya adalah hak akan Pendidikan, tenaga kerja dan hak politik dari pada penyandang disabilitas.

"Perda ini dalam rangka kita ingin supaya ada 33 hak difabel yang harus kita penuhi. Seperti hak hidup, hak tenaga kerja, pendidikan politik dan seterusnya," jelasnya. 

"Karena dari hasil kunjungan kerja kita dan konsultasi kita bahwa difabel tidak boleh dijadikan sebagai masyarakat yang terpinggirkan. Karena itu kita ingin  di Sambas ini kedepan kaum difabel tidak lagi dianggap terpinggirkan," jelasnya.

Maka kedepannya bisa mewujudkan menjadi Kabupaten yang layak untuk difabel. "Saya melihat di Kalbar belum satupun daerah yang punya rumah singgah bagi difabel, atau rumah pendidikan bagi difabel yang itu langsung ditangani oleh pemerintah," ungkapnya.

Maka kedepan diharapkan Pemerintah Daerah Sambas betul-betul bisa menjamin hak-hak disabilitas di Kabupaten Sambas.

"Untuk itu, ditengah-tengah kesulitan mereka (Difabel), pemerintah harus memberikan payung hukum agar nanti setelah ada payung hukumnya kita betul-betul bisa menjamin hak-hak penyandang Disabilitas di Kabupaten Sambas," katanya. (noi/jek)

Berdampak pada  Kehidupan Sosial Masyarakat 

 
Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sambas Yuniza berharap dengan  Perda inisiatif DPRD tentang Disabilitas, akan membawa dampak positif kepada kehidupan penyandang disabilitas.

"Kami berharap dengan lahirnya perda tentang disabilitas akan membawa dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Terutama tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas tentang pemenuhan hak-hak disabilitas," jelasnya.

Menurutnya, selama ini penyandang disabilitas masih di anggap sebagai obyek dan dipandang sebagai manusia kelas dua yang cenderung harus mendapatkan belas kasihan.

"Selama ini penyandang disabilitas masih dipandang obyek, undang-undang yang dibuat pemerintah masih sebatas karitatif artinya hanya memandang difabel sebagai manusia kelas dua dan cenderung mendapat belas kasihan," ucapnya.

Oleh karenanya, Nizar mengatakan bahwa Perda Disabilitas ini sangat penting bagi para penyandang Disabilitas. Karena selama ini masih terdapat beberapa persoalan yang di anggap belum maksimal mengayomi penyandang Disabilitas di Kabupaten Sambas.

"Hal itu untuk pemenuhan hak disabilitas, dibidang pendidikan, dibidang lapangan kerja, kesehatan dan lain-lain dianggap masih belum maksimal mengayomi para difabel," pungkasnya. (noi/jek)