Rabu, 18 September 2019


Aliansi Masyarakat Galing Protes Bawaslu

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 240
Aliansi Masyarakat Galing Protes Bawaslu

Protes - Warga Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Galing mendatangi Kantor Bawaslu Sambas. Mereka meminta Bawaslu membuka surat suara karena diduga adanya kecurangan terhadap hasil suara Caleg.

SAMBAS, SP - Warga Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Galing mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sambas, kemarin. Mereka protes terhadap hasil penghitungan suara yang telah selesai dilakukan.
Protes muncul karena dugaan suara Caleg dari Dapil 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang beralih, sehingga mempengaruhi hasil pemilihan umum (Pemilu).

Audiensi masyarakat diwakili Mardani dan Joko Satriadi. Mereka diterima Ketua Bawaslu Sambas, Ikhlas, dan dua komisioner yakni Mustadi dan Andreas.

Audiensi berjalan alot karena masyarakat meminta membuka kotak suara, guna mengecek perolehan suara tidak bisa dipenuhi Bawaslu Sambas.

Koordinator lapangan, Joko Satriadi mengatakan, pihaknya menuntut keadilan, karea diduga adanya peralihan suara Caleg PDIP, Sarah Febrina sebanyak 44 suara ke Caleg PDIP lainnya atas nama Effendi.

"Kami menuntut Bawaslu Sambas mengambil sikap agar suara milik Caleg Sarah Febrina dikembalikan," tegasnya.

Hal ini, kata Joko penting, agar porsi suara yang diperoleh oleh tiap Caleg menjadi kembali seperti semula, sehingga pemenang sejati dari Pemilu tanpa kecurangan, manipulasi atau faktor kelalaian manusia.

"Cukup kembalikan suara milik Sarah Febrina yang diduga dialihkan ke Caleg Effendi, agar siapapun yang menang adalah proses yang sebaik-baiknya, tanpa dugaan manipulasi atau lainnya," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, 40 warga yang datang juga menunjukan bukti berupa video dari Ketua KPPS TPS 05 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat yang menyatakan suara Sarah Febrina di TPS tersebut berjumlah 44 dan Effendi berjumlah nol.
Bukti ini juga dibuat dalam lembar surat pernyataan yang ditandatangani Ketua KPPS.

Kondisi tersebut membuat pihak lainnya, yakni caleg PDIP atas nama Mardani dirugikan. Bertambahnya suara milik effendi membatalkan ia menjadi anggota DPRD Sambas.
Mardani semula unggul 31 suara dari Effendi namun kemudian kalah 13 suara  dari Effendi setelah masuknya 44 suara yang diduga dimanipulasi.

Mardani juga menyatakan kekecewaannya. Pasalnya Bawaslu menyatakan proses laporan yang mereka sampaikan tidak bisa dilanjutkan.

"Kita menuntut keadilan, dan di Bawaslu tempatnya, ketika Bawaslu tidak bisa menanggapi, maka masyarakat datang dengan sendirinya, ini persoalan hak kami yang hilang karena keteledoran penyelenggara Pemilu," keluh Mardani.

Menurut dia, laporan telah disampaikan jauh hari sebelumnya, akan tetapi Bawaslu tidak pernah mengambil inisiatif pemanggilan dan lain-lain.

"Kami mengeluhkan kinerja Bawaslu yang mengabaikan laporan kami, kami sudah lapor pada 30 April pukul 18.00 WIB. Artinya pleno di kabupaten belum selesai dan pembahasan di kecamatan teluk keramat belum selesai," jelasnya.

"Sebenarnya para komisioner Bawaslu sudah tahu kondisi tersebut, namun mereka tidak berniat mengklarifikasi atau memotong pembacaan hasil, sehingga terjadilah hal seperti ini," sambungnya. (noi/jee)