Warga Galing Kembali Demo Bawaslu

Sambas

Editor elgiants Dibaca : 145

Warga Galing Kembali Demo Bawaslu
Demo – Sebanyak 100-an warga Kecamatan Galing yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Galing melakukan domo di Kantor Bawaslu Sambas. Mereka menuntut kota suara di TPS 05 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat dibuka karena diduga terjadi kecurangan.
SAMBAS, SP – Aliansi Masyarakat Galing kembali mendatangai Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sambas. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi serupa yang dilakukan, Jumat (10/5) kemarin.

Massa yang berjumlah hampir 100 orang tersebut menuntut Bawaslu membuka kotak suara di TPS  05, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat untuk pembuktian dugaan kecurangan.

Koodinator aksi, Joko Satriadi dalam aksinya mengatakan, ada dugaan praktik curang dalam Pemilu 2019 di Sambas yang melibatkan Bawaslu Sambas dan Panwascam.

"Dengan kondisi begini, kami curiga jika ada oknum Bawaslu yang melakukan transaksi jual beli suara, sehingga merugikan Caleg lainnya," tegas dia.

Sebelumnya, Caleg DPRD Sambas Dapil 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mardani mengaku dirugikan akibat kecurangan yang terjadi. Ia menyayangkan Bawaslu Sambas yang tidak menanggapi laporannya, sehingga dia kemungkinan besar gagal menjadi Anggota DPRD Sambas periode 2019-2024.

"Saya menggaris bawahi bahwa pada laporan kita tanggal 30 April tentang dugaan pengalihan dan penggelembungan suara," tegasnya.

Dalam kurun waktu kurang lebih sepekan kata Mardani, pihaknya tidak dipanggil sama sekali, apalagi dimintai kerja sama agar laporan tersebut lengkap, sesuai persyaratan Bawaslu Sambas.

"Sebagai wasit tentu kita harap responsif, nah yang disesalkan mengapa pada 7 April dilayangkan surat pemberitahuan penghentian laporan, padahal sebelumnya kami tidak pernah dihubungi untuk koordinasi," sesalnya.

Kedatangan ia dan massa kali ini kata Mardani juga karena adanya indikasi adanya kecurangan yang dilakukan secara sistematis.

"Kami datang kembali, karena ada indikasi permainan yang dalam konteks bisa saja pelakunya, baik itu Caleg atau penyelenggara Pemilu sehingga terjadi hal ini," bebernya.

Mardani dan rekan-rekannya mengklaim memiliki bukti yang bisa menunjukkan siapa saja oknum penyelenggara Pemilu yang berperan dalam pengalihan suara tersebut.

"Panwascam teluk keramat dan PPK bahkan sebelumnya sudah mengatakan form C1 yang dibacakan berbeda dengan yang mereka miliki. Kami heran mengapa itu dibiarkan dan tidak ditindak saat pleno di Kecamatan Teluk Keramat," ungkapnya.

Saksi dari Caleg Sarah Febrina yang dipanggil Panwascam Teluk Keramat, sambung Mardani juga menyatakan ada suara milik Sarah di TPS 05 Desa sekura sebanyak 44 suara. 

"Kalau Panwas menggunakan wewenangnya dengan baik, maka ini tidak terjadi, tegurlah mengapa bisa terjadi, lalu buka kotak suara untuk lakukan pengecekan," ungkapnya.

Pada aksi tersebut, polisi terpaksa mengamankan koordinator aksi, Joko Satriadi yang menggebrak meja Bawaslu saat menyampaikan orasinya.

"Saat ini yang bersangkutan konteksnya masih diamankan oleh aparat karena perbuatannya tersebut,"ujar Kasat Reskrim Polres Sambas, AKP Prayitno.

Atas perbuatannya tersebut, Kasatreskrim tidak menampik adanya kemungkinan akan dilakukan proses hukum.

"Jika ada laporan yang masuk ke kita, nanti kita proses secara hukum sesuai dengan perbuatannya, meskipun ada permintaan agar dia dibebaskan, tapi kan tidak semua harus dituruti. Wewenang kita melakukan tindakan terhadap perbuatan yang ia lakukan," katanya. 

Adapun pasal yang akan di kenakan jika memang berlanjut ketahapan selanjutnya, Prayitno mengatakan akan dikenakan Pasal 406 tentang Pengerusakan Barang Milik Negara.

"Pasal pengerusakan itu pasal 406 ancamannya empat tahun. Karena saya juga lihat langsung proses pengerusakan tersebut," sebutnya. (noi/jee)