Dewan Konsultasi ke Kemendagri Bahas KSP

Sambas

Editor elgiants Dibaca : 68

Dewan Konsultasi ke Kemendagri Bahas KSP
Konsultasi – Wakil Ketua DPRD Sambas, Misni Safari saat konsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Pesisir (DOB KSU). Ist
SAMBAS, SP – DPRD Sambas melakukan konsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam upaya mewujudkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Pesisir (DOB KSU). 

Wakil Ketua DPRD Sambas, Misni Safari, mengatakan konsultasi dilakukan bersama Ketua Komisi 1 DPRD Sambas, Lerry Kurniawan Figo dan seluruh anggota komisi.

"Hari ini kita telah lakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, terkait  aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD Sambas tentang rencana pembentukan DOB KSU," katanya melalui sambungan telfon, Kamis (16/5).

Anggota diterima perwakilan Dirjen Otonomi Daerah, Nurbowo dan memberi penjelasan tahapan dan mekanisme pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB).

"Kita masih tunggu PP terbaru sebagai turunan UU Nomor 23 tahun 2014 yaitu PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar (Desartada) yang sekarang tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan Insyaallah sudah 99 persen," kata Nurbowo.

Pembentukan DOB dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 di mana pengusulan langsung dengan undang-undang, sedangkan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 melalui kabupaten persiapan selama tiga tahun yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

"Karenanya segera didorong persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Sambas dan mendorong persetujuan bersama antar gubernur dan DPRD provinsi sesuai Pasal 37 Undang-Undang 23 Tahun 2014," katanya. 

Terkait pengurusan CDOB, disampaikan Nurbowo bisa melalui dua mekanisme, yaitu top down ataupun bottom up.

"Untuk CDOB KSU di daerah perbatasan dengan Malaysia bisa saja pemerintahan pusat menetapkan mekanisme top down, karena terkait kepentingan strategis nasional," jelasnya.

Misni Safari yang juga ketua panitia CDOB KSU berharap Pemkab Sambas melakukan persetujuan bersama DPRD, karena hal tersebut merupakan syarat administrasi yang harus dilalui, jika sudah terpenuhi dan berkas sudah sampai di kementerian.

“Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Baru akan membentuk tim independen untuk mengkaji dan menelaah proposal CDOB dan langsung meninjau ke lapangan,” pungkasnya. (noi/jee)