Kamis, 19 September 2019


Karyawan RSUD Sambas Gelar Unjuk Rasa

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 207
Karyawan RSUD Sambas Gelar Unjuk Rasa

UNJUK RASA - Ratusan karyawan RSUD Sambas menggelar unjuk rasa menuntut pencairan gaji, Senin (20/5).

SAMBAS, SP - Ratusan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas menggelar unjuk rasa di RSUD Sambas, Senin (20/5). Mereka menuntut pihak managemen rumah sakit menyelesaikan pembayaran gaji.

Salah seorang peserta aksi, Nurhadi mengatakan, pihaknya menginginkan adanya transparansi keuangan oleh manajemen rumah sakit. Desakan ini, bertujuan agar karyawan dapat mengetahui sebab akibat atau persoalan tertunggaknya pembayaran gaji.

"Kami meminta pihak manajemen RSUD menyampaikan laporan keuangan dari bulan November dan Desember 2018. Rinciannya mengapa sampai uang jasa tidak diberikan pada bulan tersebut," katanya kepada manajemen RSUD Sambas saat menggelar audiensi.

Di samping itu, massa menuntut agar RSUD Sambas segera mencari solusi pembayaran uang jasa mereka yang bersumber dari piutang BPJS pada bulan November dan Desember.

"Terdapat tiga poin tuntutan yang disampaikan kepada manajemen RSUD Sambas. Pertama pembayaran jasa BPJS dari bulan November dan Desember 2018, selambat lambatnya 2x24 jam sejak aksi ini," katanya.

Kemudian, mununtut transparansi keuangan yang dimuat dalam tiga poin terpisah.

"Lalu penghitungan remunerasi sesuai Perbup secara transparan per bulan, lalu dalam penghitungan remunerasi dibentuk dewan pengawas internal. Kemudian evaluasi dan rekonstruksi sistem remunerasi," tuntutnya.

Tuntutan ketiga para karyawan adalah perbaikan sistem manajerial rumah sakit yang menyertakan tiga poin utama yaitu, perbaiki sistem manajerial, segera mengangkat pegawai magang menjadi pegawai honorer, dan penyesuaian gaji honorer sesuai UMK," tukasnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas, dr Ganjar Eko Prabowo mengatakan, seluruh piutang BPJS pada bulan November dan Desember, semua digunakan untuk membayar utang dan operasional RSUD Sambas.

Namun, Ganjar mengatakan, pihaknya siap membayarkan uang jasa di November dan Desember 2018 lalu. Namun manajemen RSUD Sambas masih menunggu pembayaran dari BPJS.

"Kita sebenarnya hanya sedang menunggu dana dari BPJS. Kalau dana dari BPJS sudah keluar, maka bisa kita bayarkan dua bulan, sesuai dengan yang diinginkan oleh karyawan," ujarnya.

Pihaknya, kata dr Ganjar, sebelumnya telah berupaya berkomunikasi kepada pihak BPJS, untuk pembayaran piutang pada bulan setelah Desember 2018.

"Saya sudah komunikasikan ke Direktur Bpjs Cabang Singkawang, dan dari sana mengatakan masih belum ada dananya. Untuk itu kita menunggu, dan saya akan menghadap dan laporkan juga ke Bupati terkait hal ini," katanya.

Ganjar mengakui bahwa keseluruhan dana pembayaran dari BPJS kepada RSUD Sambas pada bulan November-Desember 2018, digunakan sepenuhnya untuk operasional yang mana juga merupakan kebutuhan yang mendesak.

"Iya, salah satunya karena keterlambatan pembayaran dari BPJS. Dana tersebut juga sempat digunakan untuk keperluan yang mendesak, seperti untuk akreditasi RSUD dan lain-lain. Dan nanti diganti dengan pembayaran dari BPJS serta pendapatan dari RSUD sendiri," katanya. 

Sedangkan anggaran APBD, dinilai belum cukup untuk membiayai seluruh operasional RSUD Sambas.

"Yang terhutang itu dua bulan, November dan Desember. Kalau yang masuk 2019 itu belum, nanti kalau ada pencairan, bisa langsung kita bagikan (bayar). Ini hanya seperti benang kusut saja, ada hilir dan hulunya," ungkap dia.

Sementara itu, terkait dengan adanya hutang BPJS kepada pihak luar seperti farmasi untuk menyediakan obat-obatan. Ganjar menegaskan itu juga terjadi karena ada keterlambatan pada pembayaran BPJS. 

Ia meyakinkan, bahwa jika anggarannya sudah ada pasti akan dibayar secara bertahap.

"Kalau untuk yang hutang di farmasi, itu sebetulnya bertahap, dan juga ada keterlambatan dari BPJS. Jadi kalau order obat kita terhutang. Jika BPJS cair kita selalu bayar," bebernya.

"Tapi ingat, selain punya hutang seperti farmasi tadi. Kita juga punya piutang, karena BPJS belum bayar ke kita," pungkasnya. (noi/bob)

Mencari Dana Talangan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr Fatah Maryunani mengatakan, siap membantu mencari jalan keluar.

"Rumah sakit kan juga di bawah Dinas Kesehatan. Jadi segala sesuatu juga harus diketahui. Untuk solusi selanjutnya nanti kami akan menghadap Bupati," katanya.

Menurut dia, persoalan tersebut juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, karenanya Fattah meyakinkan akan ada upaya agar hal ini segera teratasi.

"Kita akan sampaikan apa yang terjadi, dan mencari solusinya. Karena bagaimanapun jasa itu harus tetap dibayar, dan kita dari Pemda kan harus bertanggung jawab akan hal itu," katanya.

Menurutnya, meski saat ini RSUD Sambas juga menerima anggaran dari APBD. Namun jumlahnya masih sangat kecil, dan digunakan untuk banyak hal, terutama masalah operasional.

"Kalau yang ditanggung APBD itu masih sangat minim. Tahun ini, APBD yang dialokasikan kurang lebih berjumlah Rp4 miliar. Itu untuk gaji, operasional serta tenaga honorer," terang Fattah.

Untuk itu, solusi jangka pendek yang akan diambil adalah mencari dana talangan melalui pinjaman untuk membayar uang jasa para tenaga medis. Sedangkan untuk jangka panjang akan dilakukan upaya penambahan anggaran di APBD untuk RSUD Sambas.

"Jangka pendeknya sama seperti kata Direktur kita mencoba mencari hutang lah dulu di bank. Jangka panjangnya nanti bagaiman kita bisa menambah anggaran di APBD, baik itu di perubahan atau tahun depan," tutupnya. (noi/bob)