Pemdes Diingatkan Transparan Kelola Keuangan

Sambas

Editor elgiants Dibaca : 69

Pemdes Diingatkan Transparan Kelola Keuangan
Pembangunan infrastruktur – Warga desa membangun jalan desa dari kucuran ADD. Penggunaan ADD dan DD diminta Bupati Sambas, Arbah Romin Suhaili dilakukan dengan benar dan sesuai aturan.
SAMBAS, SP – Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengingatkan pemerintahan desa di Sambas mengelola keuangan negara dan baik dan transparan.

"Pemerintah desa harus akuntabel dan transparan, dan efektif untuk kepentingan masyarakat. Jangan pernah berniat menyelewengkan uang negara," tegasnya, Minggu (23/6).

Berbagai pihak ikut dalam pengawasan penggunaan keuangan negara. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan.

"Operasi tangkap tangan tak hanya dilakukan KPK, kepolisian dan kejaksaan juga bisa melakukannya, bahkan sampai ke pemerintahan desa," katanya.

Aktivis Anti korupsi, Welly mengatakan pengelolaan DD dan ADD mesti dilakukan seksama oleh aparatur di desa. Jika dikelola dengan baik akan membantu memajukan desa.

 "Selain berpotensi memajukan juga bisa menjerumuskan aparat desa ke penjara, karenanya pengelolaan harus tertib administrasi dan transparan, sehingga tidak akan ada kades atau perangkat desa dipenjara karena kesalahan administrasi," tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya pembekalan teknis kepada perangkat desa, agar bisa menerapkan pengelolaan DD dan ADD yang baik dan akuntable.

"Berikan bimbingan teknis kepada desa, agar bisa melaksanakan prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas serta transparansi dengan baik, penguatan kapasitas ini sangat penting," ujarnya.

Namun demikian ditekankan Welly, aparat desa juga mesti kreatif dan inovatif, mampu memanfaatkan dana yang ada untuk pengembangan desa, terutama bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

"Aparat desa jangan hanya memikirkan membuat laporan keuangan yang baik, pengembangan SDM desa mesti dilakukan. Hakikatnya DD dan ADD tujuannya mengentaskan kemiskinan," paparnya.

Sejatinya kata Welly, jika pelaksanaan pembangunan desa dilakukan sesuai aturan maka tidak akan terjadi permasalahan, dengan kucuran dana yang melimpah, desa bisa membangun daerahnya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah daerah.

"Akan tetapi pengawasan mutlak harus dilakukan karena kesalahan sedikit saja akan bisa berimplikasi pada tindakan melawan hukum," jelasnya.

Sejauh ini Welly menilai penggunaan ADD belum optimal dilakukan aparat desa. Hal tersebut dibuktikan dengan fokus pembangunan di desa yang masih menitikberatkan pada sektor pembangunan fisik.

"Pembagian porsi pembangunan lebih banyak ke pembangunan fisik dibanding pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya alam,” pungkasnya. (noi/jee)