Kamis, 19 September 2019


Fraksi DPRD Kritik Serapan Anggaran Pemerintah

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 149
Fraksi DPRD Kritik Serapan Anggaran Pemerintah

PARIPURNA - Suasana sidang paripurna pembahasan P-APBD Sambas 2019 di Gedung DPRD Sambas, Rabu (21/8).

SAMBAS, SP – Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas di bawah pimpinan Atbah Romin Suhaili dan Hairiah mendapat kritikan dari fraksi di DPRD Sambas. Hal ini disampaikan dalam sidang paripurna pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Sambas 2019 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (21/8), di Gedung DPRD Sambas.

Kritik dilontarkan fraksi-fraksi di DPRD Sambas di antaranya menyoal serapan anggaran pemerintah.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Supni Alatas menyatakan anggaran perubahan dilakukan dalam rangka menjawab persoalan yang dihadapi, namun tidak dianggarkan pada APBD induk 2019.

“Pergeseran angka pendapatan yang direncanakan pada APBD 2019, kita harap dapat lebih dioptimalkan. Pergeseran APBD dari semula sekitar 1,74 triliun menjadi 1,8 triliun. Dalam hal ini, kami memberikan pandangan bahwa ini adalah upaya merasionalisasi anggaran dan tentu harus proporsional,” katanya.

Partai Golkar, sebut Supni Alatas, menilai realisasi atau serapan belanja daerah juga belum signifikan karena realisasi belanja langsung masih berkisar di angka 40 persen.

“Belanja langsung adalah simbol optimalisasi pembangunan yang prorakyat. Kami ingatkan jangan sampai keterlambatan serapan ini menjadi penghalang kita untuk memaksimalkan pembangunan yang prorakyat,” tegasnya.

Ramzi legislator dari Partai Amanat Nasional, mengatakan hal yang sama. Disebutkannya, progres serapan anggaran belum maksimal.

“Kami melihat hingga Agustus masih banyak anggaran yang belum terserap dan ini harus diatasi dan jangan sampai terus berulang,” katanya.

Prinsip perubahan anggaran, kata Ramzi, juga harus menekankan pada optimalisasi dan prioritas pembangunan.
“Kita berharap dalam hal tata kelola anggaran juga lebih berpihak kepada masyarakat  dan dimaksimalkan menjadi APBD perubahan yang sememangnya diperlukan oleh seluruh masyarakat Sambas,” pungkasnya.

Sementara itu, Anwari dari Partai Gerindra, mengatakan, terdapat perubahan porsi anggaran pada APBD perubahan Sambas. Hal ini, menurut dia, mesti diarahkan pada kebutuhan pembangunan masyarakat Sambas.

“Kami harapkan perubahan APBD dari 1.73 triliun menjadi 1,84 triliun dapat dimaksimalkan untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Sambas,” ujarnya.

Senada dengan apa yang disampaikan sejawatnya dalam sidang paripurna, Anwari menyebutkan serapan anggaran APBD Kabupaten Sambas juga sangat lamban.

“Namun, kami melihat cukup lambannya serapan anggaran yang dilakukan Pemda Sambas sebagai sesuatu yang mesti segera dituntaskan. Karena untuk menghindari agar ini tidak menjadi Silpa dan ini akan sia-sia,” tegas dia.

Persoalan lambannya anggaran terserap juga menjadi masukan dari anggota DPRD Sambas asal partai Nasdem.

“Walau APBD murni dan perubahan adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Namun, disayangkan penyerapan anggaran tidak terserap maksimal belum sampai 50 persen. Ini akan berdampak terhadap laju pembangunan daerah, dan kita membutuhkan penjelasan atas hal tersebut,”  kata Lerry Kurniawan Figo.

Figo juga mempertanyakan, penyebab lambannya serapan anggaran tersebut. Apakah dikarenakan terlampau sering dilakukan rotasi ASN. 

“Apa yang menjadi penyebabnya. Apakah karena Pemda Sambas terlalu sering lakukan rotasi di lingkungan ASN. Lalu kapan RS Pratama akan dioperasikan. Karena ini sangat dinantikan masyarakat,” pungkasnya. (noi/has)