Kamis, 19 September 2019


Kasus Camat Diduga Cabuli Anak Tetap Diusut

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 161
Kasus Camat Diduga Cabuli Anak Tetap Diusut

Ilustrasi

SAMBAS, SP – Kepolisian Resor (Polres) Sambas menegaskan tetap mengusut kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur, dengan terlapor oknum Camat Selakau, berinisial BB (56), meski pelapor mencabut laporan tersebut.

Penegasan ini disampaikan Kapolres Sambas AKBP Permadi Syahid Putra melalui Kasat Reskrim Polres Sambas AKP Prayitno.

Kepolisian membenarkan bahwa laporan kasus dugaan pencabulan oknum camat telah dicabut oleh pelapor.
“Ya, benar pelapor telah mencabut laporan ini. Namun dari penyidik Kepolisian tetap melanjutkan proses kasus karena kasus ini dinilai bukan hanya terpaku pada delik aduan saja,” ujar AKP Prayitno.

Kasus tersebut masih berlanjut dan tidak dihentikan.
“Kasus ini masih akan terus berlanjut dan tidak dihentikan,” tegasnya.

Wakil Bupati Sambas Hairiah mengaku sedih dan prihatin terhadap kasus ini. Alasannya, Kabupaten Sambas kini sedang fokus untuk mewujudkan visi Pemkab Sambas; berakhlakul karimah unggul dan sejahtera.

“Kasus ini tentu sangat mencoreng Pemerintah Kabupaten Sambas, dan sangat melukai tidak hanya korban tapi juga untuk keluarga dan masyarakat,” tuturnya.

Hairiah menyesalkan tindakan terlapor, seharusnya melindungi korban, tapi malah sebaliknya sebagai oknum penyerangan seksual.

Menyoal sanksi kepada oknum camat tersebut, Hariah mengaku menunggu proses hukum terlebih dulu.
“Masih menunggu proses hukum yang berlaku, dan bagaimanapun kita tidak ada toleransi apapun terhadap kasus ini,” ujarnya.

Dikatakannya, Pemkab Sambas sepenuhnya menyerahkan kasus oknum camat itu kepada Kepolisian.

“Meskipun kita tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Namun kita tidak boleh menepis kepentingan dari korban itu sendiri. Saya juga terima kasih kepada masyarakat, KPPAD yang konsen mengawal kasus ini. Saya tegaskan, kita zero toleransi pada kasus kekerasan pada ibu dan anak di Kabupaten Sambas,” kata Hariah.

Wakil Bupati Sambas tersebut menyatakan segera mendirikan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah  (KPPAD) di Kabupaten Sambas. Terlebih, Sambas wilayah perbatasan.

“Bupati juga harus bisa mendeklarasikan apa keinginan dari masyarakat karena yang namanya kegiatan untuk pemberdayaan perempuan anak itu juga harus fokus dalam satu program yang ada dinasnya. Kemudian juga diperkuat kerja jejaring seperti memaksimal Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sambas, dan mensinergikan program-program yang ada dievaluasi agar kasus serupa tidak terulang lagi,” imbuhnya.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sambas mendesak Pemkab Sambas untuk segera mendirikan KPPAD.

“Kasus kekerasan terhadap anak ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan di Kabupaten Sambas. Berdasarkan data yang kita peroleh dari KPPAD Kalbar, selama lima bulan terakhir di tahun 2019 sudah ada 66 kasus di Kalbar dan yang tertinggi di Kabupaten Sambas, yaitu 23 kasus kekerasan  terhadap anak,” ujar Sekertaris HMI Cabang Sambas, Jepri.

Untuk mewujudkan Sambas berakhlakul karimah, Jepri  menyatakan, Pemkab Sambas harus bertindak serius. Dimulai dari pencegahan, pendampingan terhadap korban, hingga ada sanksi tegas untuk pelaku kekerasan. 

“Kami sangat berharap Pemkab Sambas benar-benar serius untuk membentuk KPPAD di Kabupaten Sambas,” pungkasnya. (noi/has)