Sabtu, 21 September 2019


Pemukiman Warga Masuk Kawasan Hutan Lindung

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 323
Pemukiman Warga Masuk Kawasan Hutan Lindung

Sampaikan Keluhan – Warga Kecamatan Sajingan Besar menyamapikan keluhan mereka ke Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili dan anggota DPRD di Gedung DPRD Sambas, Kamis (5/9). Ist

SAMBAS, SP - Puluhan warga dari Kecamatan Sajingan Besar mendatangi Kantor DPRD Sambas, Kamis (5/9). Mereka meminta penyelesaian persoalan kawasan status hutan yang melingkupi pemukiman dan lahan pertanian masyarakat di kecamatan tersebut.

Kedatangan warga diterima Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili dan beberapa anggota DPRD Sambas.

Perwakilan warga, Uray Bima mengatakan, akibat tidak jelasnya status kawasan hutan, belasan warga Sajingan Besar diamankan karena diduga melakukan pembabatan hutan. 

"Ada 17 warga Sajingan ditetapkan tersangka ilegal logging, hari ini sudah di proses hukum. Mereka sekarang ini mendekam di jeruji penjara," kata Bima.

Persoalan ini katanya mesti diselesaikan. Pasalnya kawasan pemukiman dan kebun warga, bahkan perkantoran di Sajingan Besar ternyata juga masuk kawasan status hutan.

"Kalau kita lihat yang dinamakan kawasan hutan tersebut riil di dalamnya ada pemukiman, lahan pertanian dan kebun serta hak-hak tanah, bahkan kantor camat juga masuk," jelasnya.

Uray Bima berharap pemerintah memberikan hak masyarakatnya atas tanah dan lahan mereka."Pemerintah daerah harus memberikan hak lahan masyarakat Sambas, khususnya di Sajingan Besar," pungkasnya.

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili akan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sambas tidak menerbitkan sertifikat yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sambas untuk wilayah perbatasan. 

"Saya sudah sampaikan ke BPN, kita bergerak menata perbatasan sesuai RDTR, saya minta jangan sampai ada surat ataupun sertifikat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan RDTR," ungkapnya.

Bupati juga berharap persoalan yang dikeluhkan masyaralat bisa segera terselesaikan dan sebagai kepala daerah ia berjanji akan mencarikan jalan keluar.

"Sudah menjadi kewajiban kami membantu warganya keluar dari masalah, kami akan perjuangkan ini ke Pemerintah Pusat dan DPR RI," tuturnya.

Mengenai 17 warga Sajingan Besar yang ditahan karena diduga melakukan ilegal logging, Atbah mengaku ia tidak dapat ikut campur dalam urusan hukum.
"Terkait dengan persoalan tangkap menangkap itu ada di ranah hukum, tapi kita akan mendalami supaya tidak salah tangkap," tuturnya. 

Untuk kelanjutan penyelesaian persoalan kawasan yang berstatus hutan yang melingkupi pemukiman dan lahan pertanian masyarakat, Atbah memerintahkan jajaranna membantu dan mengawal penyelesaian masalah tersebut.

"Saya perintahkan Asisten II membatu masyarakat kita untuk mendapatkan haknya,” pungkasnya. (noi/jee)