Sabtu, 19 Oktober 2019


1.150 Warga Sambas Menderita ISPA

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 65
1.150 Warga Sambas Menderita ISPA

ISPA – Penderita ISPA mendapat layanan oksigen gratis di Riau. Sementara di Sambas, jumlah penderita ISPA telah mencapai 1.150 orang.

SAMBAS, SP – Sebanyak 1.150 warga Sambas dilaporkan menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap dari kabakaran hutan dan lahan (Karhutla)

Kepala Dinas Kesehatan Sambas, Fattah Mariyunani mengatakan peningkatan kasus ISPA terjadi drastis beberapa hari terakhir berdasarkan laporan dari 28 puskesmas di Sambas.

Penderita ISPA di Sambas kata Fattah, awalnya sekitar 256 pasien kemudian meningkat 305 pasien lalu 312 pasien dan terus ke angka 914.

“Sempat turun kasus ISPA-nya beberapa hari lalu menjadi menjadi 846 dan pada hari ini dilaporkan meningkat menjadi 1.150 pasien ISPA," ungkap Fattah, Kamis (19/9).

Menanggulangi hal tersebut Dinas Kesehatan, kata Fattah telah membagi-bagikan masker dalam beberapa hari terakhir. Rumah sakit dan puskesmas juga telah diperintahkan selalu siaga memberikan pelayanan kepada pasien gangguan pernapasan.

“Alat bantu pernapasan juga sudah diminta untuk selalu disiapkan,” kata Farhan.
Anggota DPRD Sambas, Bagus Setiadi meminta Dinas Kesehatan agar menyebar layanan untuk penderita ISPA di Sambas.

"Kita minta agar tak hanya di rumah sakit atau puskesmas, layanan diperluas, bisa di posko lalu lintas, tempat strategis seperti pasar dan kantor instansi pemerintah," saran nya.

Selain itu Bagus juga meminta agar upaya pemadaman titik api di Sambas untuk lebih digalakkan.

"Alhamdulillah berkat kerja keras aparat, masyarakat dan terutama para pemadam kebakaran serta unsur pemerintahan, titik api di Sambas sudah menurun, ini mesti kita jaga dan upaya pemadaman tidak boleh berhenti karena titik api bisa saja bertambah," pintanya.

Selain itu tindakan tegas kepada pelaku pembakaran hutan kata dia juga mesti dilakukan. "Para pembakar hutan atau lahan ini mesti diberi sanksi tegas, apalagi kalau itu adalah korporasi atau perusahaan perkebunan, mesti lebih tegas lagi," pungkasnya. (noi/jee)