Selasa, 15 Oktober 2019


KPU Merasa Dipermainkan Bupati

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 47
KPU Merasa Dipermainkan Bupati

Ilustrasi

SAMBAS, SP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sambas menilai pemeritah daerah tidak serius menyikapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sambas 2020.

"Dirunut sudah 10 kali upaya pertemuan dan rasionalisasi yang dilakukan, terakhir Senin kemarin, namun tidak juga ada kejelasan," kata Ketua KPU Sambas, Sudarmi kepada wartawan, Selasa (8/10).


Diuraikan dia, pada Senin (7/10), KPU dijanjikan penanda tanganan kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Sambas sesuai dengan jumlah anggaran yang disepakati. Namun pada menit terakhir penandatanganan ternyata dibatalkan tanpa alasan jelas.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

"Kami diberitahu Kesbangpol pukul 10.30 WIB penandatanganan NPHD, kami kemudian datang ke kantor bupati pukul 11.00 WIB karena bupati masih di luar untuk kegiatan lain," bebernya.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Namun dalam perjalanan dapat kabar dari ajudan Bupati Sambas penandatanganan NPHD dibatalkan. Namun KPU tetap ke kantor Bupati untuk menayakan alasan pembatalan. Ketika itu, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili sedang menerima tamu di ruangan kerjanya.

“Setelah tamu pulang, kami tidak dipanggil menghadap dan ternyata bupati sudah tidak ada di ruangan. Padahal kami sudah beritahu ke staff kami ingin menanyakan alasan pembatalan NPHD," jelas Sudarmi.

Sikap yang ditunjukkan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili nantinya kata Sudarmi  akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri, KPU RI dan KPU Kalbar lewat laporan tertulis.

 “Kita sudah bingung juga mau bagaimana menghadapi Pemda Sambas," tukasnya.

Terhitung sudah dilakukan 10 kali upaya KPU Sambas agar anggaran Pilkada Sambas dapat disepakati. Sejak 20 Mei 2019, KPU sudah usulkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekitar Rp57 Miliar, kemudian Rabu 24 Juli 2019 dan Kamis 25 Juli 2019 dilakukan pembahasan usulan RAB di Bappeda Sambas dan direvisi.


Lalu 30 September 2019 dilakukan pembahasan atau rasionalisasi, namun belum menemukan angka yang disepakati. Rasionalisasi terus dilakukan hingga didapati angka sekitar Rp38 miliar.

“Kita semua sepakat nilai tersebut, namun ketika akan penandatangan NPHD di tengah jalan menuju kantor bupati, tiba-tiba ditelepon dan dibatalkan," sesalnya.\

Nasib serupa juga dialami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sambas. Ketua Bawaslu Sambas, Ikhlas dalam rilis yang diterima Suara Pemred, Selasa (8/10) mengatakan, hingga hari ini belum menemukan kesepakatan jumlah anggaran untuk pengawasan Pilkada Sambas 2020.

"Anggaran yang dialokasikan Pemda belum mencukupi kebutuhan pembiayaan  pengawasan tahapan," ujarnya.

Anggaran yang diperlukan Bawaslu Sambas setelah dirasionalisasikan kurang lebih Rp18 miliar. Sedangkan hasil rasionalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Sambas Rp14 miliar.

“Sedangkan pembiayaan kegiatan Rp4 miliar belum dibahas bersama. Untuk yang belum dibahas Bawaslu akan diusulkan kembali agar ada kesepakatan sebelum batas akhir penandatangan NPHD 14 Oktober 2019," tuturnya. (noi/jee)
<!--[endif]-->