Rabu, 11 Desember 2019


Dewan Bahas Tiga Raperda Pemkab Sambas

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 85
Dewan Bahas Tiga Raperda Pemkab Sambas

Pandangan Fraksi – Juru bicara fraksi di DPRD Sambas menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Rapeda dari Pemkab Sambas di ruang sidang DPRD Sambas, Kamis (14/11). Tiga Rapeda yang diusulkan diharapkan membawa dampak positif terhadap pembangunan dan mas

SAMBAS, SP – DPRD Sambas menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Paripurna dihadiri Wakil Bupati Sambas, Hairiah dan dipimpin Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar, Kamis (14/11).

Tiga Raperda yang dibahas adalah Raperda APBD Sambas Tahun 2020, Raperda Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024, dan Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan.

Juru bicara Partai Gerindra, Anno dalam pandangan fraksinya mengatakan pendapatan daerah harus dimaksimalkan untuk pembangunan Sambas.

Kemudian untuk penanggulangan bencana harus ada wadah atau regulasi pengaturan sehingga penanggulanganya dilakukan dengan baik. “Terutama bencana yang sering terjadi di Sambas seperti kebakaran dan banjir," kata Anno.

Terkait PDAM Tirta Muare Ulakan yang merupakan perusahaan milik daerah, ia menilai keberadaannya belum berjalan dengan baik.

"Banyak persoalan pelayanan PDAM Sambas yang hingga saat ini dikeluhkan. Ini harus segera dibenahi," pintanya.

Sementara juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Winardi mengatakan, APBD merupakan rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

“Secara umum PKS senantiasa mendukung tujuan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021," ungkapnya.

Fraksi PKS mengapresiasi usulan Raperda tentang Rencana Pembangunan Bencana Daerah yang diajukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi yang ada.

"Ini harus bisa menjawab kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat dengan harapan bencana alam seperti Karhutla dan banjir dapat diatasi," jelasnya.

Terkait PDAM Muare Ulakan, diharapkan bisa mencari formula agar pendapatannya lebih besar. Kemudian penyaluran air bersih juga harus mampu menjangkau kebutuhan masyarakat Sambas.

Sementara Pandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan oleh juru bicaranya, Bahidin. Menurut dia, harus ada analisis potensi sektor unggulan dalam mengembangkan ekonomi dan investasi daerah.

"Harus diidentifikasi menyeluruh dan komprehensif, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi data mengenai sumber pendapatan daerah," ujarnya.

Kemudian, mengingat keberadaan PDAM yang dibiayai pemerintah daerah, maka dalam pengolahannya harus memperhatikan aspek profesionalisme, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. 

"Fraksi Golkar juga sangat mendorong dibangkitkannya kembali jiwa gotong-royong dalam menghadapi bencana," ungkapnya. (noi/jee)