Minggu, 22 September 2019


DAU Ditunda, Kondisi Keuangan Sanggau 'Goyah'

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 979
DAU Ditunda, Kondisi Keuangan Sanggau  'Goyah'

ILUSTRASI anggaran negara (republika.com)

SANGGAU, SP – Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 60 milyar untuk Kabupaten Sanggau, dipastikan akan berdampak pada kondisi keuangan daerah. “Penundaan ini kan masih melihat perkembangannya. Memang dalam kebijakan pemerintah, dari Menteri Keuangan, penundaan itu dapat disalurkan tahun berikutnya jika  keuangan negara mencukupi," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Sanggau, Hadi Sudibjo di ruang kerjanya, Jumat (2/9).  

Hadi mengaku  belum mengetahui aturan pasti dari pemerintah pusat. Namun penundaan penyaluran DAU ke beberapa daerah termasuk Sanggau  diakuinya karena kondisi penerimaan anggaran negara sedang dalam kondisi sulit.
 

Menurutnya, pemerintah pusat pasti akan meminta pertimbangan daerah. Ini termasuk jika kenaikan tunjangan anggota dewan dibebankan pada keuangan daerah. Sebab besaran tunjangan sangat tergantung pada pendapatan asli daerah (PAD).
“Tak bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah lain. Tapi kalau merupakan kebijakan pemerintah pusat, mau tak mau daerah tetap harus melaksanakan,” kata Hadi.  

Seperti diketahui, PAD Sanggau tergolong kecil, hanya Rp 86 miliar. Itupun dari nominal tersebut, hanya  Rp19 miliar yang memang langsung dikelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti rumah sakit. “Itu tak bisa diganggu, karena itu penerimaan dia (BLUD), dan untuk digunakan dia,” tambah Hadi.


Hadi menambahkan,  memang diatur besaran kedudukan keuangan kepala daerah dan wakilnya, serta DPRD dari PAD. Namun herannya, khusus untuk kepala darah dan wakil kepala daerah, diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2000.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah (pemda) berhemat dalam mengelola anggaran terkait dengan keputusan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) di 169 daerah. Belanja operasional yang tak perlu harus dikurangi.

"(Penundaan DAU) pasti punya dampak. Tapi kita ingin yang dikurangi adalah biaya-biaya rutin, seperti perjalanan, beli mobil, beli-beli apa, sewa rumah. Itu kurangilah, tapi gaji atau proyek tidak," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (2/9).
 

JK menegaskan, pemerintah pusat menyadari dampak yang akan terjadi dengan penundaan DAU total senilai Rp 19,418 triliun di 169 daerah. Penundaan pencairan DAU dilakukan terkait dengan penerimaan pendapatan nasional.

"Jadi,  DAU itu tetap dibayar sesuai dengan jatah masing-masing tetapi sesuai juga dengan persentase turunnya anggaran. Masalahnya,  DAU itu ada rumusannya. Jumlahnya sekian persen dari anggaran nasional. Karena anggaran nasionalnya menurun,  maka otomatis juga terjadi penurunan. Itu rumusnya," terang JK.

Penundaan DAU itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 untuk penghematan anggaran. Aturan ini diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Agustus 2016.

Aturan tersebut menyatakan, DAU yang ditunda ini bisa disalurkan kembali tahun ini, bila realisasi penerimaan negara mencukupi. Namun bila DAU ini ditunda, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar, untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pemangkasan dilakukan karena realisasi penerimaan pajak tahun ini diperkirakan akan meleset sebesar Rp 218 triliun di bawah target. (pul/dtk/bob/pat/sut)