Sabtu, 21 September 2019


Dewan Anggap Pengelolaan CSR Tidak Transparan

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 784
Dewan Anggap Pengelolaan CSR Tidak Transparan

Grafis (Suara Pemred / Koko)

P Sihotang, Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sanggau 
“Penekanan kita supaya bantuan itu benar-benar yang jadi prioritas. Melalui surat juga kita berikan arahan. Misal untuk tahun 2018 ini, mereka (perusahaan) dapat memberikan beasiswa bagi putra-putri setempat untuk masuk Politeknik Negeri Sanggau,”

Fabianus Kasim, Anggota DPRD Kapuas Hulu, 
"Kami mempertanyakan CSR itu dikemanakan selama ini? Sejauh ini CSR belum diserahkan kepada masyarakat, omong kosong semua perusahaan sawit itu, CSR itu diberikan untuk pejabat,"

SANGGAU, SP - Permasalahan perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat, jika tidak segera ditanggapi oleh pihak terkait berpotensi akan menjadi bom waktu. Salah satunya mengenai penggunaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, P Sihotang mengklaim, selama ini tidak ada masalah dalam kepatuhan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Sanggau, dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ().

“Di Kabupaten Sanggau ada 54 perusahaan perkebunan. Dan, selama ini (komitmen CSR perusahaan) berjalan dengan baik,” katanya kepada Suara Pemred, Selasa (9/1).

Disinggung mengenai mekanismenya, Sihotang menjelaskan, disepakati dulu antara masyarakat calon penerima bantuan dengan perusahaan, apa yang menjadi prioritas yang akan dibantu. Misalnya, pembangunan baru atau perbaikan rumah ibadah, perbaikan jalan dan sebagainya. 

“Setelah itu, barulah perusahaan melaksanakannya. Dan pemerintah daerah hanya mendapat laporan, tidak terlibat dalam pelaksanaannya,” terangnya.

Ditanya soal pembinaan kepada perusahaan agar tidak mengabaikan CSR, Sihotang menjelaskan, kegiatan pembinaan tidak secara khusus, tetapi bersamaan dengan pembinaan secara umum.

“Penekanan kita supaya bantuan itu benar-benar yang jadi prioritas. Melalui surat juga kita berikan arahan. Misal untuk tahun 2018 ini, mereka (perusahaan) dapat memberikan beasiswa bagi putra-putri setempat untuk masuk Politeknik Negeri Sanggau,” katanya.

Kemudian, kedepan anak-anak yang dikuliahkan tersebut dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan yang memberinya beasiswa tersebut. “Ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan warganya, dan juga penciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka,” ujarnya.

Ditangani Serius


Kapolres Kapuas Hulu AKBP Imam Riyadi mengatakan, pihaknya tidak mau menyepelekan permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, walaupun masalah tersebut sangat kecil, sebab jika dibiarkan berlarut-larut berpotensi akan menjadi masalah yang besar.

"Saya selalu turun langsung ke lapangan setiap ada gejolak di masyarakat, sebab jika tidak segera diselesaikan berpotensi akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar," katanya Selasa (9/1)

Dijelaskannya, permasalahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit yang biasanya terjadi seperti masalah sawit plasma, penyaluran CSR dan penyerapan tenaga kerja lokal, serta tanah-tanah masyarakat yang masuk dalam HGU, sehingga tidak bisa dibuatkan sertifikat.

"Terkait masalah plasma harusnya antara masyarakat, koperasi dan perusahaan harus saling terbuka," terangnya.

Ditambahkannya, untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada, pihak perusahaan harus menjalankan dan melaksanakan perjanjian (aturan) yang sudah disosialisasikan. Selain itu, permasalahannya terkadang masyarakat setempat, menjual lahan plasma mereka kepada orang luar.

"Seperti yang di Empanang itu sebagian besar sudah bukan milik masyarakat setempat lagi, melainkan sudah dijual oleh mereka kepada orang lain," jelasnya. 

Imam mengatakan, masyarakat juga sering mempertanyakan penyaluran CSR perusahaan perkebunan sawit kepada masyarakat setempat. 

"Seperti yang di Empanang, infonya CSR sudah dikeluarkan, namun rekan-rekan media bisa melihat sendiri di lapangan, apakah CSR tersebut sudah disalurkan atau belum oleh perusahaan selama ini," katanya.

Imam mengatakan, masyarakat juga meminta agar pihak perusahaan membuat pabrik di wilayah Kapuas Hulu, agar mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga mengurangi angka pengangguran.

"Tahun 2017 lalu, kami sudah menangani proses hukum sebanyak lima orang warga Empanang yang mencuri sawit perusahaan," jelasnya.  

Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim mengatakan, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kapuas Hulu, harus memberikan CSR-nya kepada masyarakat.

"Selain itu, mereka juga harus mendirikan pabrik di Kapuas Hulu untuk mengolah CPO hasil sawit, yang kemudian baru dijual dalam bentuk barang jadi keluar negeri," kata Kasim.

Ditegaskan Kasim, konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat terjadi, akibat dari pihak perusahaan yang tidak komitmen dalam menjalankan perjanjian yang telah tertuang dalam Amdal.

"Sebelum perusahaan masuk, mereka telah terlebih dahulu menyetujui Amdal yang merupakan bentuk perjanjian, antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat," tegasnya.

Dalam Amdal tersebut, telah diatur CSR untuk masyarakat, dimana diberikan untuk kegiatan kemasyarakatan, budaya, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Namun sayangnya, kenyataan saat ini CSR masih belum optimal disalurkan pada masyarakat.

"Kami mempertanyakan CSR itu dikemanakan selama ini? Sejauh ini CSR belum diserahkan kepada masyarakat, omong kosong semua perusahaan sawit itu, CSR itu diberikan untuk pejabat," tegasnya.

Kasim menyayangkan, selama ini, pihak perusahaan tidak pernah mau memperkerjakan tenaga lokal dengan alasan tidak mampu memenuhi kualifikasi, karena SDM-nya yang minim.

"Harusnya mereka sekolahkan orang lokal, agar bisa dipekerjakan di perusahaan sawit. Eksekutif dan legislatif harus duduk membahas masalah sawit ini secara serius," ujarnya.  

Pemda Sosialisasi


Mengenai bukti pengelolaan dana CSR perusahaan di Sekadau, Pemkab Sekadau menggelar sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini untuk memberikan pemahaman, tentang payung hukum sehingga diketahui secara luas.

Bupati Sekadau Rupinus mengatakan, Perda tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Sekadau. Selanjutnya, sosialisasi itu dilakukan agar masyarakat mengetahui mengenai produk hukum tersebut.

“Dengan adanya Perda tersebut akan ditindaklanjuti dengan Perbup. Untuk mekanisme, tata cara nanti akan dibentuk forum yang anggotanya, pihak perusahaan dan dinas terkait,” ujarnya usai membuka kegiatan tersebut.

Sehingga, kata dia, jika perusahaan mau melaksanakan CSR dalam bentuk apapun menjadi jelas. “Sudah disampaikan kalau bentuknya infrastruktur bikin plang, sehingga masyarakat tahu ini yang dibuat perusahaan,” ucapnya.

Untuk itu, perusahaan perlu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini, untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul ditengah masyarakat.

“Kami ingin investasi di Sekadau berjalan dengan aman dan tertib, serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Utamakan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kabupaten Sekadau, Radius mengatakan, Perda tersebut disosialisasikan agar diketahui dan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Dikatakan dia, termasuk  menyampaikan tentang rencana implementasi dari Perda tersebut melalui rancanagan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut pelaksanaannya.

Ia mengatakan, adapun sanksi yang dikeluarkan bagi perusahaan yang tak menaati peraturan yaitu, berupa sanksi administratif. “Jadi administrasi teguran tertulis ke perusahaan, kemudian sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan, baik itu PT dan lain sebagainya. Di Perda hanya sanksi administratif,” tutupnya.

?Teguh Arif Hardianto, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengatakan, Raperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan merupakan inisiatif DPRD.

“Raperda inisifatif yang sudah diagendakan adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR),” ujarnya pada awak media.

Apalagi keberadaan perusahaan memang bisa menimbulkan kesenjangan sosial ditengah masyarakat. Untuk itu, perlunya Perda sebagai payung hukum untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.

“Tentunya kami juga ingin mendapatkan masukan dari banyak pihak, seperti perusahaan hingga masyarakat. Apakah draft itu nantinya sesuai. Intinya, jangan sampai Perda ini nantinya menghambat investasi,” jelasnya.

Perda tersebut, bertujuan memberikan kepastian hukum. Sebab, perusahaan berkewajiban menyalurkan dan mengelola dana CSR. 

“Apakah dana CSR ini dikelola perusahaan itu sendiri atau melalui forum antar perusahaan. Tetapi nanti tetap bersinergis dengan pemerintah daerah mengenai pembangunan,” kata politisi Fraksi Partai Nasdem itu.

Terlebih, Teguh menilai, selama ini CSR sifatnya tertutup di lingkungan perusahaan. Ia juga tidak mengetahui secara pasti, apakah semua perusahaan yang ada sudah menjalankan CSR atau justru sebaliknya.

“Untuk itu, dengan adanya Perda maka akan semakin transparan. Jadi setiap tahun bisa dinilai, apakah mereka sudah menjalankan CSR atau belum. Dalam Perda ini juga nanti akan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang menjalankan CSR,” tandasnya. 

Sementara itu, pihak perusahaan di Sekadau belum bisa memberikan tanggapan mengenai pengelolaan dan penyaluran dana CSR-nya masing-masing. (akh/bls/jul/sap/rah/lis)

Tergantung Kemampuan Perusahaan 


Sekretaris Executive Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalimantan Barat (Kalbar), Idwar Hanis mengatakan bahwa, pada dasarnya peran Gapki yaitu, memperjuangkan bagaimana sawit benar-benar dapat terlaksana menjadi kekuatan ekonomi yang bernilai. Selain itu agar komoditi sawit dapat memiliki daya saing, sehat dan berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan.

Terkait dengan Corporate Social Responsibility (CSR), dia mengatakan bahwa CSR telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15, 17 dan 34.

Dengan adanya peraturan tersebut, dia mengatakan bahwa pihaknya secara otomatis menjalankan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaannya juga tidak terjadi masalah. Baik dari program-program yang dikerjakan dengan pendanaan CSR selalu di follow up oleh masing-masing perusahaan yang merupakan anggota Gapki di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, program-program yang dilaksanakan melalui pendanaan CSR, lebih fokus kepada kepentingan umum, yang berdasarkan kepada kebutuhan yang diusulkan oleh masyarakat dimana perusahaan berada.

“Itu tergantung usulan masyarakat setempat, pemda, minimal desa setempat. Jadi dikaitkan dengan kebutuhan umum untuk masyarakat sekitar,” katanya.

Peruntukan penggunaan program CSR, menurutnya, lebih banyak menyasar program-program di bidang pendidikan, sarana dan prasarana umum, sosial seperti rumah ibadah dan sebagainya. Hal itu akan terus di follow up berdasarkan permintaan masyarakat.

Mengenai masih adanya program CSR yang belum maksimal pelaksanaannya di beberapa daerah di Kalbar, dia mengatakan bahwa ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terkait pemanfaatan dan penyaluran CSR.

“Bisa saja terjadi kebutuhannya seratus, tapi memang kemampuan dan alokasi yang dibenarkan baru dua puluh atau tiga puluh. Sehingga yang lain tentu masih menunggu,” tuturnya.

Jadi penyaluran CSR tersebut, katanya tergantung dari kemampuan dari perusahaan yang bersangkutan. Namun setiap pengajuan yang ada akan terus diproses sesuai dengan kemampuan perusahaan yang ada.

“Pengajuan artinya kita tidak langsung diajukan hari ini langsung keluar, tentu dibicarakan dulu mungkin masuk ke dalam alokasi program, untuk CSR tahun depan misalnya,” paparnya.

Selain penyaluran CSR yang sifatnya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat. Perusahaan sawit yang ada masing-masing memiliki program di bidang pendidikan.

Untuk di Kalbar, jumlah anggota perusahaan sawit yang tergabung dalam Gapki berjumlah 53 perusahaan. (rah/lis)


  • csr
  •