‘Jualan’ Kapuas Raya di Pilgub Kalbar

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 543

‘Jualan’ Kapuas Raya di Pilgub Kalbar
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Sutarmidji, Calon Kalbar
“Saya sangat yakin provinsi Kapuas Raya bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan, karena itu kebutuhan masyarakat di lima kabupaten tersebut,”

Kartius, Cagub Kalbar
"Kalau memang itu sudah kebutuhan, suka tidak suka mau tidak mau, dalam rangka kesejahteraan rakyat, kita harus bahu membahu (mewujudkan pemekaran),"

Milton Crosby, Cagub Kalbar
“Apabila pemekaran provinsi terjadi, maka dampaknya adalah pada pembangunan, di mana ini akan terealisasi dengan alokasi anggaran pembangunan yang lebih terfokus,”

Karolin Margret Natasa, Cagub Kalbar
"Kewenangan bukan berada ditangan kita dan tidak dapat menjanjikan sesuatu yang bukan berada ditangan kita. Itu namanya tidak realistis,"

SANGGAU, SP – ISU pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) sudah lama digulirkan. Namun, provinsi baru di wilayah timur Kalbar tersebut, tak kunjung terwujud. Kini, di saat proses Pilgub 2018 berlangsung, isu pemekaran kembali muncul dan menjadi isu seksi.

Tokoh pemuda Sanggau, Sulaiman menilai sah-sah saja bakal pasangan calon Gubernur Kalbar mengangkat isu pemekaran tersebut. Namun demikian, masyarakat Kalbar harus cerdas melihat, mana Bapaslon yang serius agar Kapuas Rayat terwujud, mana yang hanya “jual kecap” saja.

“Dan memang sudah saatnya pembangunan di Kalbar ditinjau ulang. Kita bandingkan dengan wilayah Jawa,” katanya, menjawab wawancara Suara Pemred, Minggu (14/1).

Menurutnya, masyarakat Kalbar, khususnya masyarakat di wilayah timur Kalbar, sudah semakin cerdas. Mereka bisa memahami dan mengerti, mana bakal calon pemimpinnya yang benar-benar peduli terhadap keinginan masyarakat.

Ia melihat, majunya mantan Bupati Sintang, Milton Crosby merupakan bentuk keseriusannya untuk mewujudkan Kapuas Raya. “Dan Milton saya rasa, dia mengetahui dan memahami, bahkan menyetujui keinginan masyarakat hulu untuk terwujudnya Kapuas Raya,” ujar Sulaiman.

Terpisah, tokoh masyarakat Sanggau, Abdul Rahim mengatakan, setiap Pilkada maupun Pileg, pemekaran kerap menjadi isu hangat. “Namun hal ini kalau kita amati semua adalah angan-angan. Perlu diingat pemekaran bukanlah hanya keinginan daerah, tapi merupakan kekuatan politik pusat baik legislatif maupun eksekutif,” katanya.

Kemudian, pemekaran berarti soal kemampuan keuangan Negara, maka daerah otonomi baru ini harus menjadi keinginan semua pihak, sehingga bisa terwujud dan tidak bisa berdiri sendiri.
 
“Kalau selalu dikaitkan dengan politik, artinya menunjukkan isu ini sangat menarik untuk disimak seluruh komponen masyarakat. Tetapi yang mana serius memperjuangkannya, harus dilihat dari unsur terbawah sampai ke atas. Disinilah kecerdasan masyarakat diuji,” tandasnya.

Menurut Rahim, melihat luas wilayah Kalbar, memang sudah seharusnya dimekarkan untuk mempercepat pembangunan, melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Tokoh masyarakat Melawi, Adrianus Sa’at mengatakan, PKR masih menjadi impian sebagian masyarakat di wilayah timur Kalbar. PKR dianggap menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.

“Kabupaten Melawi dari dulu sudah mendukung pembentukan PKR. Bahkan syarat dukungan juga sudah diberikan sejak era bupati pertama, serta dari legislatif untuk memenuhi syarat pembentukan PKR ke pemerintah pusat,” katanya.

Di masa lalu, untuk mendorong dan memotivasi pembentukan PKR, Sa’at mengungkapkan sejumlah tokoh muda dan masyarakat pernah menggagas pembentukan Forum Pengawal Perjuangan Pemekaran Provinsi Kapuas Raya (FP4KR), dimana ia juga masuk di dalamnya. Tujuannya tidak lain, agar PKR cepat terwujud.

“Dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat timur Kalbar, seperti lambannya pembangunan infrastruktur serta berbagai persoalan ekonomi masyarakat, saat itu kita sudah berupaya agar PKR ini bisa terwujud,” katanya.

Walau sudah tertunda dan nyaris tenggelam sedemikian lama, Sa’at tetap berharap PKR terus diperjuangkan oleh lima kabupaten mulai dari Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Apalagi mengingat satu provinsi di pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Utara (Kaltara) bisa terwujud.


Mesti Terealisasi


Salah satu Bapaslon Pilgub Kartius mengatakan, pemekaran PKR merupakan satu di antara isu pokok yang yang mesti terealisasi ke depan. Sebab, dengan anggaran yang ada meskipun besar alokasinya, untuk membagi-baginya pada sektor pembangunan, tentu saja sulit. 

“Apalagi dengan luasnya wilayah Kalbar, akan sangat sulit mewujudkan pembangunan yang diinginkan secara merata,” ujarnya.

Agar pembangunan dapat terwujud dengan baik, maka dari itu pemekaran harus terjadi. Sehingga anggaran yang awalnya dibagi kecil, daerah bisa mendapatkan bagian yang besar dengan pemekaran ini.

"Sekarang, kue (anggaran) kita itu kan kecil. Bagi (untuk luasan wilayah yang) besar, ndak cukup. Tapi kecil bagi kecil, cukup," katanya kepada awak media belum lama ini.

Diakuinya, isu pemekaran PKR bukan hanya digaungkan oleh dirinya sendiri, tapi juga balon lainnya. Akan tetapi, karena isu ini sebagai bentuk untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Kalbar, maka bagi dia dirinya pun harus konsen terhadap isu ini.

"Kalau memang itu sudah kebutuhan, suka tidak suka mau tidak mau, dalam rangka kesejahteraan rakyat, kita harus bahu membahu (mewujudkan pemekaran)," tegasnya.

Balon lain, Milton Crosby, mengklaim bahwa dirinya lah yang pertama kali menggaungka isu pemekaran PKM. Bahkan, jauh dari adanya gawai pesta demokrasi Pilgub Kalbar, sejak belasan tahun lalu, saat dirinya pertama menjadi Bupati Sintang, isu itu ia suarakan.

"Kita sudah ikuti sejak awal, sejak tahun 2005/2006 yang lalu," ucapnya.

Balon gubernur yang berpasangan dengan Boyman Harun ini, mengatakan, misinya untuk pemekaran PKR tidak lain untuk menata Kalbar yang lebih baik.

“Apabila pemekaran provinsi terjadi, maka dampaknya adalah pada pembangunan, di mana ini akan terealisasi dengan alokasi anggaran pembangunan yang lebih terfokus,” ujarnya.

Ia menyontohkan, sebagaimana saat dirinya menjadi bupati, sudah 390 desa dan kelurahan yang berhasil dimekarkan di Kabupaten Sintang. Sehingga, anggaran yang didapatkan dari pemerintah pusat juga besar, dan dalam merealisasikan anggaran yang dikelola oleh desa lebih fokus.

"2007, saya mekarkan 112 (desa). Jadi totalnya 281 desa. 2013, saya mekarkan lagi 110 desa dengan delapan kelurahan. Sehingga total desa di Sintang 391 desa hari ini, dan semua sudah punya kode wilayah," katanya.

"Dengan Nawacita ini, bahwa desa-desa kalau Rp1 miliar satu desa, hari ini mereka terima Rp391 miliar di tingkat desa," imbuhnya.

Ia menerangkan, berdasarkan rencana strategis penataan daerah (Restrada), sampai dengan 2005 Kalbar dapat dimekarkan 25 kabupaten/kota dan tiga provinsi baru.

"Yang sudah dikeluarkan Amanat Presiden (Ampres) tahun 2013 adalah Provinsi Kapuas Raya yang nanti, Amanat Presiden sudah keluar, tinggal menunggu Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) khusus untuk daerah perbatasan," jelasnya.

Harus Realistis


Bakal Calon Pilgub Kalbar, Karolin Margret Natasa berpandangan dirinya cukup bersikap realistis terhadap isu pemekaran PKR.

"Apa yang kita sampaikan harus realistis. Saya kira masyarakat menilai bahwa dalam 10 tahun ini, Pemerintah Kalimantan Barat tidak pernah antiterhadap pemekaran," tutur Karolin. 

Karolin mengakui tujuan dilaksanakannya pemekaran wilayah adalah guna mempercepat pemerataan pembangunan sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Akan tetapi patut disadari bahwa kewenangan sepenuhnya berada di Pemerintah Pusat.

"Kewenangan bukan berada ditangan kita dan tidak dapat menjanjikan sesuatu yang bukan berada ditangan kita. Itu namanya tidak realistis," kata Karolin yang juga Bupati Landak ini.

Sebagai seseorang politisi yang telah banyak mengunjungi wilayah-wilayah yang ada di Kalimantan Barat, dirinya mengakui memiliki semangat untuk mewujudkan pemekaran tersebut.

"Jadi pemekaran itu, tentu kita akan melihat sikap dari pemerintah pusat. Kapan pun pemerintah pusat siap, kita jauh lebih sudah siap lagi," tegasnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada pertengahan tahun 2017 yang lalu telah memutuskan untuk menunda pemekaran 314 wilayah DOB yang telah diusulkan. Adapun alasannya terkait keuangan yang belum cukup untuk merealisasikan pemekaran tersebut.

Selain itu, kendala yang dihadapi pemerintah pusat yakni beban APBN yang semakin berat, penataan aset, sarana dan prasarana, alokasi, penetapan wilayah perbatasan, tata ruang wilayah dan pembiayaan.


Kebutuhan Daerah  


Sebelumnya, Bakal calon gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan pemekaran PKR adalah hal yang realistis dan dapat diwujudkan. Sebelum pemekaran Kaltim Kaltara, provinsi yang paling layak dimekarkan adalah Kalbar.

Dia menjelaskan, penduduk terbanyak pulau Kalimantan ada di Kalbar. Apalagi Kalbar berbatasan dengan negara tetangga, dengan panjang perbatasan lebih dari 700 km serta mempunyai tiga border. 

Pemekaran Kapuas Raya yang mencakup Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau dan Sanggau sebenarnya sudah sangat lama bahkan sejak masa Presiden SBY. Tapi sampai hari ini tidak juga terwujud dengan alasan moratorium dan kondisi keuangan negara. 

“Saya sangat yakin provinsi Kapuas Raya bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan, karena itu kebutuhan masyarakat di lima kabupaten tersebut,” ungkap Sutarmidji, kemarin.

Dia menyebutkan, pemekaran akan membuat rentang kendali pelayanan terlalu jauh dan pemerataan akan mempercepat pembangunan. Jika nantinya jadi gubernur, dia memastikan akan membangun kantor gubernur dan kantor DPRD Kapuas Raya sekalipun provinsi itu belum terbentuk. 

Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan bahwa pasangan yang mengangkat isu pemekaran adalah, pasangan yang belum punya pengalaman. 

“Kalau masih ada yang menggoreng isu pemekarang, berarti cetek pengalaman,” kata Cornelis.


Pemekaran Kabupaten


Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero menjelaskan, saat ini masih banyak desa di wilayah Bumi Uncak Kapuas, masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Hal ini dikarenakan wilayahnya yang terlalu luas.

"Untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini, yakni dengan pemekaran kabupaten baru," katanya.

Anton menerangkan, dengan minimnya jumlah dana APBD yang dikelola oleh Pemda Kapuas Hulu saat ini, tidak akan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, seperti infrastruktur jalan, air bersih, penerangan dan lainnya.

"Jika mengharapkan APBD tidak akan mampu, bayangkan saja jalan di Kapuas Hulu ini panjangnya lebih dari 1.000 kilometer persegi, kemudian jarak antara  sumber air bersih dengan pemukiman penduduk sangat jauh," paparnya. (bls/eko/jul/nak/sap/umr/rah/sin/ant/lis)

Banyak Daerah Dimekarkan Tak Berkembang


Isu pembentukan Provinsi Kapuas Raya menjadi jualan yang cukup laku, pada Pemilihan Gubernur Kalbar 2018. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Untan, Adi Afrianto, secara personal mengatakan bahwa, dirinya sangat setuju dengan adanya isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya, apabila dilandasi dengan kepentingan rakyat, dan bukan kepentingan golongan tertentu.

Dia menuturkan bahwa, dalam Pilkada saat ini, terdapat dua pasang bakal calon gubernur yang cukup getol menyuarakan pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Yaitu pasangan Miji-Norsan dan Milton-Boyman.

Hal itu menjadi isu yang cukup menarik untuk diamati, karena disamping ada beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk pemekaran suatu wilayah.

“Masalah pemekaran memang persoalan yang masih sedikit sensitif untuk dibicarakan, di tengah kondisi negara yang krisis seperti saat ini. Namun, karena menjadi kebutuhan bagi perkembangan daerah, maka sensitivisme tersebut dapat diabaikan,” tuturnya.

Adi menyampaikan bahwa, wilayah administratif yang terlalu luas saat ini di Kalbar, menyebabkan berbagai persoalan sosial, pemerintahan dan pembangunan, sehingga pemekaran dianggap menjadi jalan tengah, untuk memperbaiki berbagai persoalan daerah tersebut. 

Pemekaran wilayah hendaknya dapat dilepaskan dari frame kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, seperti mengharapkan Dana Anggaran Umum (DAU) atau Dana Anggaran Khusus (DAK), dan terbukanya lowongan jabatan kepala daerah, kepala-kepala dinas dan badan-badan fungsional untuk diisi oleh elit-elit yang berkepentingan. 

Berdasarkan Refleksi Habibie, Adi mengatakan bahwa secara jelas ditegaskan, agar daerah yang akan dimekarkan harus melalui pertimbangan matang ditinjau dari berbagai sudut pandang, paling tidak memenuhi ketujuh unsur prasyarat formal. 

“Harus disadari bahwa, pihak yang menuntut pemekaran adalah warga berdasarkan keluhan-keluhan mendasar yang mereka alami selama ini,” ujarnya. 

Keluhan itu antara lain adalah, kesulitan melakukan urusan administrasi, kesulitan adalam akses karena belum terbangunnya jalan, dan sarana infrastruktur lainnya yang mendukung.

Menurut Adi, saat ini rendahnya pertimbangan aspek ekonomi dalam pemekaran wilayah, akan membawa konsekuensi pada kentalnya faktor emosional kedaerahan dan aspek politik, dibanding pertimbangan daya dukung dan kesejahteraan ekonomi daerah itu sendiri.

Hal yang harus menjadi perhatian serius  saat ini adalah, banyaknya daerah yang setelah dimekarkan, justru tidak memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakatnya. Bahkan ada yang lebih buruk dibandingkan sebelum dimekarkan. 

“Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah cenderung bergeser menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik, yang mana hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pemekaran daerah, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.

Pemekaran wilayah merupakan kepentingan Nasional yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan, karena pemekaran wilayah akan membuat daerah tersebut menjadi terbuka, dengan jalur pengembangannya lebih luas, tersebar, dan produktif. 

Selain itu, faktor yang mendesak dalam pemekaran suatu daerah ialah, agar tidak terkonsentrasinya pembangunan dari berbagai sektor kehidupan di wilayah yang disinyalir berkompeten. 

“Dengan demikian, maka kebutuhan pemekaran wilayah tersebut mendorong pemenuhannya dengan cara pemisahan dari induk pemerintahan, dengan tujuan utama mempercepat kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Sintang, Murtaza menyambut positif banyak dari para calon yang akan bertarung dalam Pilgub mendatang, menyatakan komitmen untuk memperjuangkan terwujudnya PKR. 

“Kalbar ini luas, kita butuh pemimpin yang betul-betul punya komitmen untuk membangun. Lihat rekam jejaknya seperti apa, jangan yang cuma bisa membual saja. Harus ada bukti kongkrit dan betul-betul teruji sebagai pemimpin yang berhasil,” ujarnya. 

Ia menegaskan, rata-rata calon gubernur dan wakil adalah pejabat kepala daerah di tingkat kabupaten. “Lihat seperti apa rekam jejaknya mereka saat membangun wilayahnya,” ujar Murtaza.

Murtaza berharap para calon yang bertarung nanti tidak membohongi masyarakat, dan meminta mereka menawarkan visi misi pembangunan yang kongrit dan nyata.

“Terpenting isu suku dan agama jangan jadi jualan, bahaya itu. Bisa memecah belah kita, kalau ada calon yang seperti itu blacklist saja, jangan dipilih,” pungkasnya. (rah/nak/eko/lis)