Senin, 23 September 2019


Kecewa Putusan Panwaslu, Tim YAS Berencana Lapor ke Polda Kalbar

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 327
Kecewa Putusan Panwaslu, Tim YAS Berencana Lapor ke Polda Kalbar

Jubir tim YAS, Abdul Rahim. (SP/Julianus)

SANGGAU, SP - Tim Pasangan Nomor Urut 1 Pilkada Sanggau, Yansen Akun Effendy-Fransiskus Ason (YAS) kecewa terhadap keputusan Panwaslu Sanggau terkait laporan pihaknya atas dugaan ujaran kebencian yang disampaikan pada 16 April 2018. Ia pun berencana membawa laporan tersebut ke Polda Kalbar.

“Dari awal kami sudah menduga keputusan Panwaslu Sanggau terkait laporan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oknum pendukung PH-YO berinisial AS di media sosial. Yakni laporan kami dihentikan,” kata juru bicara Tim YAS, Abdul Rahim, Senin (23/4).

Ia menegaskan, laporan yang disampaikan pihaknya tidak lain hanya untuk menghormati Panwaslu sebagai wasit dalam Pilkada. Rahim menilai, putusan Panwaslu itu semakin membuat publik mempertanyakan netralitas Panwaslu.

“Sudah kami sampaikan data dan fakta tentang apa yang disampaikan oknum AS ini. Dia jelas menyebut pendukung Yansen di Buayan Kecamatan Meliau sebagai komunis. Ini sebenarnya sudah masuk ujaran kebencian yang seharusnya ditindak, tapi ternyata setelah kita lapor, Panwaslu dengan entengnya mengatakan bukan pelanggaran, ada apa dengan Panwaslu,” ujar Rahim yang menduga Panwaslu sudah tidak netral. 

Ia menegaskan, jika aparat berwenang di daerah tidak bisa mengambil tindakan terhadap pelaku, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Polda Kalbar.

“Kalau tidak ada juga tindakannya, kami serahkan sepenuhnya penanganan ujaran kebencian ini kepada tim sukses yang dituding komunis, silakan tangkap pelakunya. Karena percuma kita minta bantu aparat, toh tak dipedulikan,” ujar Rahim.

Untuk diketahui, Melalui surat keputusannya nomor 02/LP/PB/Kab/20.12/IV/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2018, Bawaslu memutuskan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran dihentikan dan tidak diteruskan ke penyidik Polres Sanggau. Panwaslu beralasan laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 69 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. (jul)