Kejari Sanggau Tahan Terpidana Korupsi, Kasus Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 915

Kejari Sanggau Tahan Terpidana Korupsi, Kasus Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
KONFERENSI PERS - Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, M. Idris F. Sihite didampingi Kasi Pidsus, Ulfan Yustian Arif dan Kasi Intel, Iman Khilman saat menggelar konferensi pers di Aula Kejaksaan Negeri Sanggau, Rabu (11/7/18) lalu. (Ist)
Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, M  Idris F Sihite
"Memang dia tidak pernah di rumah, dia berpindah tempat sampai kita temukan di rumah orang tuanya, dan alhamdulillah dia kooperatif. Dan pada tanggal 28 Juni 2018 yang bersangkutan kita eksekusi."

SANGGAU, SP - Kasus korupsi pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Jangkang Kompleks, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau tahun 2010 kembali menyita perhatian publik. Terbaru, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau menahan terpidana berinisial MW selaku ketua panitia lelang. 

MW yang dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) itu bahkan sempat akan dieksekusi paksa oleh penyidik karena dianggap tidak kooperatif. Seperti diketahui proyek APBN 2010 tersebut dilaksanakan PT CBA KSO dan PT BPB dengan pagu dana DPIPD sebesar Rp14.466.800.000. Dalam kasus tersebut, negara dirugikan sekitar Rp1.092.042.722. 

“Tanggal 27 Juni kemarin setelah pencoblosan sampai saya turun tangan sendiri bersama tim jalan kaki. Kita panggil dan kita minta secara persuasif, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Rencana kita waktu itu memang akan melakukan upaya paksa,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, M  Idris F Sihite didampingi Kasi Pidsus, Ulfan Yustian Arif dan Kasi Intel, Iman Khilman saat menggelar konferensi pers di Aula Kejaksaan Negeri Sanggau, Rabu (11/7) lalu.

Pada tanggal 27 Juni 2018 malam, pihak kejaksaan berhasil melokalisir keadaan yang bersangkutan. 

“Memang dia tidak pernah di rumah, dia berpindah tempat sampai kita temukan di rumah orang tuanya, dan alhamdulillah dia kooperatif. Dan pada tanggal 28 Juni 2018 yang bersangkutan kita eksekusi,” terang Idris.

Kajari menjelaskan, MW divonis hakim tindak pidana korupsi bersalah. Tidak puas atas vonis hakim itu, MW mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang akhirnya divonis 7 tahun, lebih tinggi dari putusan hakim tipikor yakni 1 tahun lebih.

“Sekarang yang bersangkutan sudah kita tempatkan di Rutan Kelas IIB Sanggau,” katanya.

Tidak hanya MW, Kejaksaan saat ini juga sedang memburu terpidana lainnya berinisial NC. Kajari pun meminta dukungan atas langkah-langkah yang sudah dilakukan pihaknya. 

“Karena kita ini bukan gagah-gagahan, tapi memberikan sumbangsih untuk Kabupaten Sanggau, yakinlah bahwa kita melalukan penegakan hukum itu dengan pola-pola yang humanis dan persuasif. Kami ingin anggaran yang dialokasikan untuk pembangunam Sanggau itu totaly untuk membangun Sanggau. Jadi saya ingatkan, jangan ada yang masuk kantong pribadi. Dalam waktu dekat kita juga akan sampaikan tersangka baru dalam perkara yang lain,” pungkasnya.

Kejaksaan Diminta Lebih Berani

Ketua LSM Citra Hanura Kabupaten Sanggau, Zainuri mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Sanggau yang berhasil mengungkap kasus korupsi atas pekerjaan jalan Bonti-Bantai, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau tahun 2016 dengan nilai proyek Rp2.765.581.000. Ia pun berharap, pihak kejaksaan berani untuk menyentuh aktor intelektual atas sejumlah kasus dugaan korupsi di Sanggau.

“Selama inikan yang ditangkap itu selalu pejabat biasa yang sebenarnya bukan penentu kebijakan, sementara aktor intelektualnya belum pernah saya dengar diperiksa, apalagi sampai jadi tersangka,” kata Zainur.

Menurut Jai, sapaan akrab Zainuri, banyak kasus korupsi di Sanggau hanya menyentuh orang-orang di tingkat bawah.

“Kasus korupsi irigasi Jangkang misalnya, yang ditetapkan tersangka hanya pejabat biasa, mestinya penyidik harus melihat kenapa proyek tersebut ditetapkan di Jangkang, padahal Jangkang bukanlah sentra pertanian,” katanya.

Jai menegaskan, masyarakat Sanggau sangat berharap dengan aparat penegak hukum yang jujur, amanah dan berani. “Kalau hanya orang-orang itu saja yang ditangkap, itu artinya kerja jaksa atau polisi sama saja dengan yang pendahulunya,” tutupnya. (jul/jek)